UntikaUntika

Jurnal Media HukumJurnal Media Hukum

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (Penelitian Hukum Doktrinal). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 (Pemilu DPR 1999) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip atau asas-asas dalam pemilihan merupakan wadah atau tempat untuk menyelenggarakan pemilu yang mesti dipegang erat agar penyelenggaraannya berjalan dengan lancar tanpa pelanggaran. Prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang harus dilaksanakan sebaik-baiknya, tentunya peran Pemerintah yang diwakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berpengaruh untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi dan memastikan proses pemilu berjalan adil, jujur, dan transparan.

pengawasan penyelenggaraan pemilu dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.Kewenangan ini dapat menimbulkan masalah seperti ketidakadilan dan kompleksitas administrasi.Untuk mengatasi masalah tersebut, opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mempertahankan fungsi ganda Bawaslu, mengurangi fungsi hanya pada pengawasan, atau memfokuskan Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum saja.

Pertama, lakukan studi longitudinal tentang dampak intervensi Bawaslu pada tingkat partisipasi pemilih di daerah berisiko tinggi; kedua, teliti efektivitas program edukasi dan sosialisasi Bawaslu melalui pendekatan mixed-method untuk memahami persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu; ketiga, evaluasi sistem penegakan hukum Bawaslu dengan membandingkan kecepatan proses penyelesaian sengketa pemilu antara wilayah metropolitan dan wilayah terpencil, guna mengidentifikasi hambatan birokrasi yang dapat disederhanakan.

  1. View of Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun... ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/874/624View of Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Undang Undang Nomor 7 Tahun ojs untika ac index php jmh article view 874 624
Read online
File size381.48 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

ads-block-test