DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesArtikel ini menganalisis implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Sukabumi dan relevansinya dengan kepastian hukum dan keadilan hukum. Studi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan tinjauan pustaka, observasi, dan wawancara dengan pejabat tenaga kerja, serikat buruh, perusahaan, dan pekerja. Temuan menunjukkan bahwa JKP memiliki dasar hukum yang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, tetapi implementasinya masih tidak merata. Hambatan utama meliputi data pemutusan hubungan kerja yang tidak konsisten, status kelayakan, jangka waktu kontribusi, status asuransi kesehatan, kategori pemutusan hubungan kerja yang dikecualikan, akses digital melalui platform SIAPKerja, kepatuhan perusahaan, dan pengawasan yang lemah. Di Kabupaten Sukabumi, pekerja yang kehilangan pekerjaan cenderung mengakses Jaminan Hari Tua lebih sering daripada JKP, meskipun JKP secara khusus dirancang sebagai perlindungan bagi pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Artikel ini berpendapat bahwa JKP tetap kuat sebagai hak normatif tetapi belum sepenuhnya terwujud sebagai instrumen perlindungan sosial yang dapat diakses. Penguatan integrasi data, penyederhanaan persyaratan kelayakan, bantuan digital, perbaikan pengawasan perusahaan, dan penyelarasan program pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal adalah hal-hal yang esensial untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja yang dipecat.
Implementasi JKP bagi pekerja yang dipecat di Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya efektif.Program ini memang memiliki dasar hukum yang jelas dan secara konseptual selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan sosial modern.Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan dalam pencatatan pemutusan hubungan kerja, status keanggotaan, periode IUR, status JKN, kategori pemutusan hubungan kerja, akses digital, kepatuhan perusahaan, relevansi pelatihan, dan pengawasan.Dalam hal kepastian hukum, pekerja belum selalu memiliki kejelasan mengenai status dan akses mereka terhadap manfaat.Dalam hal keadilan hukum, program ini belum sepenuhnya berpihak pada pekerja yang paling rentan.Oleh karena itu, perbaikan JKP perlu fokus pada penyederhanaan persyaratan bagi penerima manfaat, integrasi data BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, memudahkan akses digital, memperkuat pengawasan tenaga kerja, memberlakukan sanksi operasional yang lebih tegas bagi perusahaan yang tidak patuh, dan menyelaraskan pelatihan kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal.Tanpa perbaikan-perbaikan ini, JKP berisiko tetap kuat sebagai hak normatif tetapi rapuh sebagai perlindungan sosial bagi pekerja.
Untuk meningkatkan efektivitas JKP, perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan bagi penerima manfaat, integrasi data BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, memudahkan akses digital, memperkuat pengawasan tenaga kerja, memberlakukan sanksi operasional yang lebih tegas bagi perusahaan yang tidak patuh, dan menyelaraskan pelatihan kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak JKP terhadap pekerja yang dipecat, termasuk analisis mengenai efektivitas program dalam melindungi pekerja dan membantu mereka kembali ke dunia kerja. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam implementasi JKP, serta mengusulkan strategi-strategi baru untuk meningkatkan akses dan manfaat bagi pekerja yang rentan.
- Workers Layoffs Caused from the COVID-19 Pandemic in Indonesia and the European Union | Jurnal Kajian... jkph.jurnal.unej.ac.id/index.php/jkph/article/view/33378Workers Layoffs Caused from the COVID 19 Pandemic in Indonesia and the European Union Jurnal Kajian jkph jurnal unej ac index php jkph article view 33378
- Indonesia’s Job Loss Insurance Program (JKP): Evaluating Challenges and Opportunities for Worker... doi.org/10.46456/jisdep.v5i3.634IndonesiaAos Job Loss Insurance Program JKP Evaluating Challenges and Opportunities for Worker doi 10 46456 jisdep v5i3 634
- The Job Loss Insurance Program as a Government Policy Response to Address the Impact of National Economic... doi.org/10.47198/jnaker.v19i2.393The Job Loss Insurance Program as a Government Policy Response to Address the Impact of National Economic doi 10 47198 jnaker v19i2 393
| File size | 727.87 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UBHARAUBHARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Ngawi dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Ngawi dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak,
ITKITK Sintesis semua tahap menghasilkan konsep gerbang yang modern, futuristik, dan kontekstual, yang berperan strategis sebagai akses fisik sekaligus representasiSintesis semua tahap menghasilkan konsep gerbang yang modern, futuristik, dan kontekstual, yang berperan strategis sebagai akses fisik sekaligus representasi
DINASTIRESDINASTIRES Konsekuensi hukum dari pendekatan ini sangat merusak: mengubah fungsi pengadilan menjadi stempel bagi otoritas pajak, menghilangkan pencarian kebenaranKonsekuensi hukum dari pendekatan ini sangat merusak: mengubah fungsi pengadilan menjadi stempel bagi otoritas pajak, menghilangkan pencarian kebenaran
DINASTIRESDINASTIRES Perkembangan teknologi informasi telah memicu peningkatan kasus eksploitasi data digital, yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentangPerkembangan teknologi informasi telah memicu peningkatan kasus eksploitasi data digital, yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
DINASTIRESDINASTIRES Untuk mengatasi kesulitan tersebut, mahasiswa menggunakan beberapa cara seperti membaca kembali materi perkuliahan, berdiskusi dengan teman, mengerjakanUntuk mengatasi kesulitan tersebut, mahasiswa menggunakan beberapa cara seperti membaca kembali materi perkuliahan, berdiskusi dengan teman, mengerjakan
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa keragaman objek vital di Batam memerlukan model keamanan berbasis risiko, bukan pola operasional seragam. Kendala utama meliputiTemuan menunjukkan bahwa keragaman objek vital di Batam memerlukan model keamanan berbasis risiko, bukan pola operasional seragam. Kendala utama meliputi
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan temuan penelitian, pertama, wewenang untuk menentukan status dan tingkat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memiliki dasarBerdasarkan temuan penelitian, pertama, wewenang untuk menentukan status dan tingkat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memiliki dasar
IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Selain itu, keterbatasan infrastruktur keamanan siber dan rendahnya literasi serta kesadaran digital masyarakat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaanSelain itu, keterbatasan infrastruktur keamanan siber dan rendahnya literasi serta kesadaran digital masyarakat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan
Useful /
ITKITK CNN memperoleh rata-rata akurasi pelatihan tertinggi sekitar 97%, sedangkan LSTM menghasilkan akurasi pengujian terbaik sekitar 94% dengan 39 fitur MFCC.CNN memperoleh rata-rata akurasi pelatihan tertinggi sekitar 97%, sedangkan LSTM menghasilkan akurasi pengujian terbaik sekitar 94% dengan 39 fitur MFCC.
IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Program pertanian secara signifikan membangun modal manusia melalui penguasaan keterampilan teknis, meskipun terhambat oleh keterbatasan sarana prasarana.Program pertanian secara signifikan membangun modal manusia melalui penguasaan keterampilan teknis, meskipun terhambat oleh keterbatasan sarana prasarana.
IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Penelitian ini berkontribusi pada penegasan bahwa berbagai kelemahan pilkada langsung seharusnya direspon melalui reformasi dan penguatan institusi demokrasi,Penelitian ini berkontribusi pada penegasan bahwa berbagai kelemahan pilkada langsung seharusnya direspon melalui reformasi dan penguatan institusi demokrasi,
TRILOGITRILOGI Pariwisata tergantung pada orang, wilayah geografis, baik asal dan tujuan, dan perusahaan yang menawarkan fasilitas dan layanan terkait pariwisata. BeberapaPariwisata tergantung pada orang, wilayah geografis, baik asal dan tujuan, dan perusahaan yang menawarkan fasilitas dan layanan terkait pariwisata. Beberapa