DINASTIRESDINASTIRES

Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities

Penetapan status bencana nasional menimbulkan masalah hukum terkait dasar dan batas wewenang presiden, parameter penentuan status bencana, serta distribusi wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Studi sebelumnya telah mengkaji parameter penentuan bencana dan wewenang presiden, tetapi belum menganalisis secara integratif ketiga aspek tersebut dari perspektif hukum tata negara darurat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar dan batas wewenang presiden, parameter penentuan status bencana nasional, distribusi wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum tata negara darurat. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang presiden memiliki dasar konstitusional dan hukum, tetapi parameter penentuan status bencana belum menetapkan bobot, ambang batas, atau hubungan antar indikator yang objektif dan dapat diukur. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mencerminkan distribusi wewenang bertingkat, sedangkan regulasi status bencana nasional hanya sebagian mencerminkan prinsip-prinsip hukum tata negara darurat, khususnya keharusan, proporsionalitas, temporeritas, dan akuntabilitas. Keunikan penelitian ini terletak pada integrasi analisis parameter penentuan status bencana, batas wewenang presiden, dan hubungan wewenang pusat-daerah dalam kerangka pembatasan wewenang pemerintah di bawah hukum tata negara darurat.

Berdasarkan temuan penelitian, pertama, wewenang untuk menentukan status dan tingkat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memiliki dasar hukum yang jelas.namun, parameter penentuan tersebut belum objektif dan dapat diukur.Lima indikator dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur dan fasilitas, luas wilayah terdampak, dan dampak sosial ekonomi, tidak disertai bobot, ambang batas, atau hubungan antar indikator yang menentukan kapan sebuah bencana harus dikategorikan sebagai bencana nasional.Kondisi ini memberikan ruang penilaian yang luas bagi pihak berwenang.Kedua, hubungan antara wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana menunjukkan distribusi wewenang bertingkat.Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan keadaan darurat bencana di tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penanganan bencana dan penyediaan layanan publik.Dengan demikian, pernyataan keadaan darurat bencana nasional tidak menghilangkan wewenang pemerintah daerah.Masalah utama yang memerlukan penguatan lebih lanjut adalah harmonisasi dalam pelaksanaan wewenang-wewenang tersebut, khususnya terkait koordinasi, sistem komando, mobilisasi sumber daya, dan kontinuitas layanan publik.Ketiga, dari perspektif hukum tata negara darurat, regulasi yang mengatur penentuan status bencana nasional mencerminkan prinsip-prinsip keharusan, proporsionalitas, temporeritas, akuntabilitas, dan checks and balances, tetapi belum secara menyeluruh.Prinsip keharusan tercermin dalam indikator bencana, proporsionalitas dalam klasifikasi tingkat bencana, dan temporeritas dalam tahap keadaan darurat bencana.Namun, prinsip-prinsip ini belum didukung oleh parameter operasional yang cukup untuk menetapkan hubungan yang jelas antara kondisi bencana, tingkat intervensi pemerintah, batasan waktu, dan mekanisme akuntabilitas.Masalah mendasar terletak pada kurangnya integrasi antara parameter penentuan, pembatasan wewenang eksekutif, batasan waktu, dan mekanisme akuntabilitas dalam kerangka hukum yang koheren.

Untuk memperkuat kerangka hukum penanganan bencana nasional, diperlukan klarifikasi parameter penentuan status dan tingkat bencana dengan menetapkan kriteria yang lebih objektif dan dapat diukur, termasuk bobot, ambang batas, dan hubungan antar indikator. Regulasi ini harus diselaraskan dengan ketentuan mengenai keadaan darurat bencana, sistem komando, dan distribusi wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga penanganan bencana di tingkat nasional dapat memastikan respons yang cepat tanpa menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, kerangka penanganan bencana harus memperkuat mekanisme evaluasi, perpanjangan, dan penghentian keadaan darurat bencana, serta pengawasan atas pelaksanaan wewenang pemerintah dan penggunaan dana penanganan bencana. Penguatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keharusan, proporsionalitas, temporeritas, dan akuntabilitas tidak hanya menjadi prinsip teoritis dalam hukum tata negara darurat, tetapi dapat diterapkan secara operasional dalam penentuan dan pelaksanaan status bencana nasional.

  1. Concept and Implementation on the State of Emergency in Indonesia: Outlook to Strengthen Checks and Balances... revistas.ufpr.br/rinc/article/view/83557Concept and Implementation on the State of Emergency in Indonesia Outlook to Strengthen Checks and Balances revistas ufpr br rinc article view 83557
  2. CONSTITUTIONAL CONTROL OF EMERGENCY POWERS IN INDONESIA'S PRESIDENTIAL SYSTEM | Constitutional Law... cls.ubl.ac.id/index.php/jcls/article/view/144CONSTITUTIONAL CONTROL OF EMERGENCY POWERS IN INDONESIAS PRESIDENTIAL SYSTEM Constitutional Law cls ubl ac index php jcls article view 144
  3. Vol. 6 No. 6 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i6Vol 6 No 6 2026 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i6
Read online
File size397.85 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Studi Persepsi Sikap dan Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani KWT Desa Sidorejo Terkait Program Pembuatan Eco enzyme 2026More at 2026

ITBMPOLMANITBMPOLMAN Program ini tidak hanya berdampak pada pengurangan limbah rumah tangga, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan, pemberdayaan kelompok, serta mendukungProgram ini tidak hanya berdampak pada pengurangan limbah rumah tangga, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan, pemberdayaan kelompok, serta mendukung

JURIS Analisis Pengembangan Produk Olahan Perikanan pada Masyarakat Pesisir Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar 2026More at 2026

ITBMPOLMANITBMPOLMAN Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi bisnis inklusif berbasis diversifikasi produk perikanan merupakan instrumen efektif dalam meningkatkan nilaiPenelitian ini menyimpulkan bahwa strategi bisnis inklusif berbasis diversifikasi produk perikanan merupakan instrumen efektif dalam meningkatkan nilai

JURIS Effectiveness of the Number of Extracted Features from MFCC on Deep Learning for Fault Classification of Industrial Machinery Based on Acoustic Signal 283 293 2026More at 2026

ITKITK Selama proses pelatihan, model CNN mencapai akurasi tertinggi, yaitu rata-rata 97%. Namun, pada fase pengujian, model LSTM menunjukkan kinerja yang lebihSelama proses pelatihan, model CNN mencapai akurasi tertinggi, yaitu rata-rata 97%. Namun, pada fase pengujian, model LSTM menunjukkan kinerja yang lebih

JURIS Sufism Local Wisdom and Institutional Identity A Semiotic Interpretation of the UIN Saizu s Emblem 2026More at 2026

UIN WALISONGOUIN WALISONGO Secara teoritis, studi ini memperluas penelitian Sufi di luar objek-objek yang biasa - teks, ritual, dan arsitektur - ke semiotika branding institusi,Secara teoritis, studi ini memperluas penelitian Sufi di luar objek-objek yang biasa - teks, ritual, dan arsitektur - ke semiotika branding institusi,

JURIS Disharmonisasi Pengaturan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Bumnpersero Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemeriksaan Bpk 2026More at 2026

IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Berdasarkan hasil penelitian, disharmonisasi pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero terjadi karena adanya perbedaan paradigmaBerdasarkan hasil penelitian, disharmonisasi pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero terjadi karena adanya perbedaan paradigma

JURIS Identification of Factors Causing Traffic Accidents in Mukomuko Regency 2026More at 2026

IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA 22 Tahun 2009 Pasal 1, kecelakaan lalu lintas itu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan di jalan, entah cuma melibatkan satu kendaraan22 Tahun 2009 Pasal 1, kecelakaan lalu lintas itu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan di jalan, entah cuma melibatkan satu kendaraan

JURIS Tinjauan Efektivitas Hukum Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Kasus Kebocoran Data Di Indonesia 2026More at 2026

IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi standar perlindungan data guna menjamin perlindunganOleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi standar perlindungan data guna menjamin perlindungan

JURIS The Implementation of Sekaya Maritim in Muara Village Fishermen Village Wanasalam District Lebak Regency 2000 2018 2025More at 2025

UNDIPUNDIP Selain itu, dibangun pula gedung pelatihan nelayan yang dikenal sebagai Balai Sekaya Maritim. Program-program ini didukung oleh pemberian bantuan paketSelain itu, dibangun pula gedung pelatihan nelayan yang dikenal sebagai Balai Sekaya Maritim. Program-program ini didukung oleh pemberian bantuan paket

Useful /

JURIS Implementasi Limbah Sayuran Menjadi Pupuk Organik Cair Melalui Pemberdayaakn Kelompok Wanita Tani KWT Desa Bumiayu 2026More at 2026

ITBMPOLMANITBMPOLMAN Pemanfaatan POC terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan tanaman kangkung, sehingga dapat dijadikan pilihan pupuk yang ramah lingkungan,Pemanfaatan POC terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan tanaman kangkung, sehingga dapat dijadikan pilihan pupuk yang ramah lingkungan,

JURIS National Interests are above International Affairs Indonesian Israeli Intelligence Operations on the Purchase of A 4 Skyhawks 1978 1982 2025More at 2025

UNDIPUNDIP Kerja sama militer rahasia antara Indonesia dan Israel berhasil meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Hubungan tersebut berlangsung tanpa hubunganKerja sama militer rahasia antara Indonesia dan Israel berhasil meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Hubungan tersebut berlangsung tanpa hubungan

JURIS System Information Retrieval of the Relationship Between Hadits Arbain and Quran Indonesian Translation with Vector Space Model 2023More at 2023

TRILOGITRILOGI Namun, nilai recall, precision, dan akurasi secara keseluruhan masih rendah karena perbandingan data yang ditemukan dengan data relevan sebesar 1. RekomendasiNamun, nilai recall, precision, dan akurasi secara keseluruhan masih rendah karena perbandingan data yang ditemukan dengan data relevan sebesar 1. Rekomendasi

JURIS Aplikasi Kinerja Pegawai Berbasis Mobile Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang 2023More at 2023

TRILOGITRILOGI Instansi mencatat kegiatan aktivitas sumber daya untuk dijadikan referensi penilaian kinerja. Saat ini pencatatan dilakukan secara manual sehingga menyulitkanInstansi mencatat kegiatan aktivitas sumber daya untuk dijadikan referensi penilaian kinerja. Saat ini pencatatan dilakukan secara manual sehingga menyulitkan

ads-block-test