IAILMIAILM
Mutawasith: Jurnal Hukum IslamMutawasith: Jurnal Hukum IslamPenelitian ini adalah . Tujuan penelitian ini pertama, untuk memberikan hasil kajian tentang bagaimana kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Kedua, untuk menelaah bagaimana relevansi mahar dengan strata sosial dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Ketiga, untuk menganalisis bagaimana hukum Islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Adapun jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research). Didalam pengambilan data peneliti menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara dan di beberapa daerah Bugis lainnya tidak dapat membedakan nilai antara dui menre dan sompa. Ini mungkin karena gaya hidup sosial modern yang hedonisme, dimana masyarakat hanya melihat pesta pernikahan yang meriah di daerah tersebut. Diperlukan peningkatan pengetahuan tentang kekeliruan tersebut sambil tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat budaya Bugis terkait pernikahan. Dalam masyarakat Bugis lama, terdapat standar yang ditetapkan untuk kuantitas sompa dan dui menre yang harus membayar sekian kati kepada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki darah bangsawan tinggi atau sejenisnya. Namun,dalam masyarakat Bugis modern, tidak ada standar yang ditetapkan untuk kuantitas sompa yang harus dibayar, hanya dikemba oleh orang-orang yang memiliki darah bangsawan tinggi.
Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara dan di beberapa daerah Bugis lainnya tidak dapat membedakan nilai antara dui menre dan sompa.Ini mungkin karena gaya hidup sosial modern yang hedonisme, di mana masyarakat hanya melihat pesta pernikahan yang meriah di daerah tersebut.Dalam masyarakat Bugis lama, terdapat standar yang ditetapkan untuk kuantitas sompa dan dui menre yang harus membayar sekian kati dari keluarga bangsawan yang memiliki darah bangsawan tinggi atau sejenisnya.Adapun masyarakat Bugis modern, tidak ada standar yang ditetapkan untuk kuantitas sompa yang harus dibayar.Islam tidak secara eksplisit menolak aturan dalam tradisi Bugis, bahkan tidak menolak keberadaan dui menre.Sebaliknya, pandangan masyarakat tentang kuantitasnya harus diubah.Harus diingat bahwa tingkat subtansial dari pernikahan terdiri dari pemenuhan rukun dan syarat nikah, pemberian mahar dari seorang laki-laki kepada calon isterinya, dan pemberian dui menre kepada calon isterinya.
Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi dampak gaya hidup hedonistik modern terhadap praktik mahar dalam masyarakat Bugis, khususnya bagaimana pergeseran nilai sosial memengaruhi standar kuantitas mahar. Selain itu, dapat dikembangkan penelitian tentang peran media sosial dalam membentuk ekspektasi mahar di kalangan generasi muda Bugis, serta analisis perbandingan antara standar mahar tradisional dan modern di berbagai daerah suku Bugis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketidakstabilan kuantitas mahar dalam konteks budaya dan hukum Islam.
| File size | 315.72 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNMUNM Ambang batas berbasis aturan dan proksi kenyamanan memerlukan kalibrasi dan validasi lebih lanjut melalui uji coba laut yang diperpanjang dan instrumentasiAmbang batas berbasis aturan dan proksi kenyamanan memerlukan kalibrasi dan validasi lebih lanjut melalui uji coba laut yang diperpanjang dan instrumentasi
IAILMIAILM Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi nilai maqāṣid ke dalam kebijakan perlindungan konsumen agar pembiayaan konsumtif berorientasi pada keadilanPenelitian ini menegaskan perlunya integrasi nilai maqāṣid ke dalam kebijakan perlindungan konsumen agar pembiayaan konsumtif berorientasi pada keadilan
IAILMIAILM Fleksibilitas hukum Islam terlihat dalam penyesuaian fatwa dan kebijakan berdasarkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskanFleksibilitas hukum Islam terlihat dalam penyesuaian fatwa dan kebijakan berdasarkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan
MKRIMKRI Praktik “memborong dukungan partai oleh kandidat kuat serta dominasi elite partai mempersempit ruang kompetisi. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukanPraktik “memborong dukungan partai oleh kandidat kuat serta dominasi elite partai mempersempit ruang kompetisi. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan
ABHINAYAABHINAYA Mahar seharusnya tidak menjadi beban bagi laki-laki atau digunakan sebagai alat persaingan status sosial. Sebaliknya, esensi mahar harus tetap memprioritaskanMahar seharusnya tidak menjadi beban bagi laki-laki atau digunakan sebagai alat persaingan status sosial. Sebaliknya, esensi mahar harus tetap memprioritaskan
IAILMIAILM Praktik monetisasi dapat diqiyaskan dengan akad ijarah dan jualah, sementara endorsement memerlukan kepatuhan pada prinsip kejujuran dan transparansi.Praktik monetisasi dapat diqiyaskan dengan akad ijarah dan jualah, sementara endorsement memerlukan kepatuhan pada prinsip kejujuran dan transparansi.
IAILMIAILM Hasil analisis menyatakan bahwa status pemberian becekan pada prinsipnya merupakan hadiah dan tidak dikatakan sebagai utang-piutang sehingga tidak adaHasil analisis menyatakan bahwa status pemberian becekan pada prinsipnya merupakan hadiah dan tidak dikatakan sebagai utang-piutang sehingga tidak ada
UINUIN Hukum memiliki dua unsur utama, moral dan formal. Para fukaha sangat mengapresiasi keduanya. Namun tradisi positivisme hukum mereduksi basis moral. HukumHukum memiliki dua unsur utama, moral dan formal. Para fukaha sangat mengapresiasi keduanya. Namun tradisi positivisme hukum mereduksi basis moral. Hukum
Useful /
IAILMIAILM Dengan penerapan prinsip keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, pariwisata di Senaru berhasil menyeimbangkan manfaatDengan penerapan prinsip keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, pariwisata di Senaru berhasil menyeimbangkan manfaat
IAILMIAILM Program Zchicken berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan. Program ini membantu mustahik mengatasiProgram Zchicken berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan. Program ini membantu mustahik mengatasi
UINUIN Perlindungan ini memerlukan dukungan perangkat yuridis berupa perundang-undangan yang komprehensif. Proses sertifikasi halal harus melibatkan pihak-pihakPerlindungan ini memerlukan dukungan perangkat yuridis berupa perundang-undangan yang komprehensif. Proses sertifikasi halal harus melibatkan pihak-pihak
UINUIN Csr dalam pandangan fikih sosial tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban perusahaan tetapi juga merupakan kewajiban sosial yang harus ada sebagai bagianCsr dalam pandangan fikih sosial tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban perusahaan tetapi juga merupakan kewajiban sosial yang harus ada sebagai bagian