IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family StudiesAl-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family StudiesBerangkat dari pergeseran makna ijbar yang diidentikkan dengan ikrah oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya dalam perspektif gender, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga mendorong peneliti untuk melakukan kajian terhadap perkembangan implementasi hak ijbar di Indonesia saat ini serta peraturan hukum mengenai implementasi hak ijbar dalam pernikahan yang masih menjadi tradisi di Indonesia dan perlindungan hukum bagi hak asasi wanita yang telah direndahkan sebagai akibat dari perkawinan paksa sebagai akibat penerapan ijbar dalam pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan hukum formal. Hasilnya menunjukkan bahwa hak ijbar mutlak selanjutnya tidak boleh lagi dilakukan di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dari beberapa babnya jelas bahwa izin dari mempelai wanita dan mempelai pria, atau calon suami dan istri, adalah komponen penting dari pernikahan itu sendiri. Konsep ijbar memiliki dasar hukum dalam fiqh, para ahli fiqh memiliki pendapat yang berbeda tentang pernikahan paksa (ijbar). Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga memberikan dua jenis perlindungan hukum bagi wanita yang hak asasi manusianya dilanggar karena pernikahan dengan hak ijbar dari sudut pandang hukum Islam. Pertama, setiap wanita memiliki hak yang sama untuk memilih pasangannya. Kedua, seorang wanita dapat meminta izin wali untuk menikahinya tanpa sepengetahuan atau persetujuan wali.
Dalam catatan sejarah, gagasan hak ijbar telah berkembang.Sebagian besar ulama madzhab mengakui hak ijbar bagi wali di awal-awal hukum Islam.sehingga Orang tua dapat memaksa putrinya menikah meskipun ada pandangan yang bertentangan.Hak ijbar mutlak setelah itu mungkin tidak lagi dilakukan di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.Dari beberapa artikelnya jelas bahwa izin dari mempelai wanita dan mempelai pria, atau calon suami dan istri, adalah komponen penting dari pernikahan itu sendiri.Menurut Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, konsep ijbar memiliki dasar hukum dalam fiqh.Dasar ini ditemukan dalam hadis Nabi, yang ditemukan dalam berbagai buku hadis.Sebagai salah satu konsep yang membentuk dasar hukum dalam fiqh yang berkaitan dengan aturan hukum, para ahli fiqh memiliki pendapat yang berbeda mengenai pernikahan paksa (ijbar).Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga memberikan dua jenis perlindungan hukum bagi wanita yang hak asasi manusianya dilanggar karena pernikahan dengan hak ijbar dari sudut pandang hukum Islam.Pertama, setiap wanita memiliki hak yang sama untuk memilih pasangannya.Kedua, seorang wanita dapat meminta izin wali untuk menikahinya tanpa sepengetahuan atau persetujuan wali.Hal ini didasarkan pada kisah Al-Khansa, yang ayahnya menikahkannya melawan kehendaknya meskipun dia tidak ingin.Upaya-upaya ini dilakukan dalam upaya untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, terutama hak-hak wanita.Perlindungan hukum ini termasuk Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.UDHR, ICCPR (disahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005), Konvensi tentang Izin Menikah, Usia Minimum untuk Menikah, dan Pendaftaran Perkawinan 1962, dan CEDAW (disahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005) adalah beberapa contoh hukum internasional yang berlaku saat ini.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru:. . 1. Mengkaji lebih lanjut tentang dampak sosial dan psikologis dari praktik ijbar dalam pernikahan, terutama pada wanita dan anak-anak, serta mengembangkan strategi intervensi dan pencegahan yang efektif.. . 2. Melakukan penelitian komparatif tentang implementasi hak ijbar dalam pernikahan di berbagai daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan budaya dan sosial, untuk memahami bagaimana praktik ini bervariasi dan bagaimana dapat ditangani secara efektif.. . 3. Menganalisis dan merekomendasikan perubahan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi hak asasi wanita dalam pernikahan, termasuk menjamin hak-hak wanita dalam memilih pasangan dan mencegah pernikahan paksa. Penelitian ini dapat mencakup analisis komprehensif tentang bagaimana hukum perkawinan saat ini dapat diperkuat untuk melindungi hak-hak wanita dan anak-anak.
| File size | 581 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
IAI ALZAYTUNIAI ALZAYTUN Penerapan ini membutuhkan berbagai elemen yang mendukung seperti peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusi, asas legalitas, serta partisipasiPenerapan ini membutuhkan berbagai elemen yang mendukung seperti peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusi, asas legalitas, serta partisipasi
E GREENATIONE GREENATION Hingga saat ini, penundaan dalam proses pidana utamanya dipahami sebagai masalah peradilan yang adil bagi tersangka atau terdakwa. Namun, korban juga mengalamiHingga saat ini, penundaan dalam proses pidana utamanya dipahami sebagai masalah peradilan yang adil bagi tersangka atau terdakwa. Namun, korban juga mengalami
APPISIAPPISI Celah ini menegaskan bahwa pembaruan hukum acara tidak cukup berhenti pada teks.menjawab pertanyaan kedua, penyelarasan dengan due process of law menuntutCelah ini menegaskan bahwa pembaruan hukum acara tidak cukup berhenti pada teks.menjawab pertanyaan kedua, penyelarasan dengan due process of law menuntut
UNRAMUNRAM Keberadaan norma adat tersebut diakui dalam sistem hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara dan perlindungan hakKeberadaan norma adat tersebut diakui dalam sistem hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara dan perlindungan hak
UNRAMUNRAM Ketidakjelasan unsur penghinaan memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum dan berpotensi menyebabkan penegakan hukum yang selektif. SecaraKetidakjelasan unsur penghinaan memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum dan berpotensi menyebabkan penegakan hukum yang selektif. Secara
UNESUNES Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan beberapaBank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan beberapa
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Inclusion of universally recognized principles and norms of international law in the domestic legal system significantly changes its content, in a newInclusion of universally recognized principles and norms of international law in the domestic legal system significantly changes its content, in a new
UNNESUNNES Semua bentuk pembatasan hak asasi manusia dilarang. Dan Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak beragama dinyatakan sebagai hakSemua bentuk pembatasan hak asasi manusia dilarang. Dan Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak beragama dinyatakan sebagai hak
Useful /
ATMALUHURATMALUHUR Hasilnya menunjukkan Gradient Boosting secara konsisten mencapai akurasi validasi lebih tinggi (maksimal 95,53%) dan efisiensi waktu komputasi yang lebihHasilnya menunjukkan Gradient Boosting secara konsisten mencapai akurasi validasi lebih tinggi (maksimal 95,53%) dan efisiensi waktu komputasi yang lebih
UMKUMK Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam komentar warganet. Penelitian menggunakan pendekatanTujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam komentar warganet. Penelitian menggunakan pendekatan
ATMALUHURATMALUHUR Analisis menunjukkan sentimen positif dominan pada aspek layanan serta makanan & minuman, sementara sentimen netral seringkali terkait kebersihan dan sentimenAnalisis menunjukkan sentimen positif dominan pada aspek layanan serta makanan & minuman, sementara sentimen netral seringkali terkait kebersihan dan sentimen
UKWMUKWM Menggunakan metode kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan teknik PLS-SEM menggunakan SmartPLS. Metode sampling purposiveMenggunakan metode kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan teknik PLS-SEM menggunakan SmartPLS. Metode sampling purposive