UNRAMUNRAM
Jurnal Kompilasi HukumJurnal Kompilasi HukumSanksi adat Selaghian Sebambangan dalam masyarakat Serawai di Bengkulu Selatan merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang berfungsi untuk menjaga kehormatan keluarga, ketertiban sosial, dan keseimbangan hubungan kekerabatan dalam praktik perkawinan adat. Permasalahan hukum muncul ketika praktik tersebut bersinggungan dengan ketentuan hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya berkaitan dengan batas usia minimum perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai syarat pengakuan hukum negara. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi normatif dan legitimasi sanksi adat Selaghian Sebambangan dalam sistem hukum adat masyarakat Serawai serta hubungannya dengan ketentuan hukum nasional dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sanksi adat Selaghian Sebambangan memiliki legitimasi sosiologis yang kuat melalui penerimaan masyarakat dan pelaksanaannya oleh lembaga adat melalui mekanisme musyawarah yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan kehormatan keluarga. Keberadaan norma adat tersebut diakui dalam sistem hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara dan perlindungan hak asasi manusia. Harmonisasi antara norma adat dan hukum nasional memerlukan penyelarasan yang tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, sekaligus menjamin kepastian hukum, tertib administrasi perkawinan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga mengusulkan model harmonisasi konkret yang mencakup integrasi prosedural, pembatasan norma adat, mediasi kelembagaan, serta perlindungan hak perempuan dan anak, sehingga praktik Selaghian Sebambangan tetap mempertahankan nilai budaya dan memperoleh pengakuan hukum secara formal.
Sanksi adat Selaghian Sebambangan berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam menjaga kehormatan keluarga dan keseimbangan hubungan kekerabatan di Bengkulu Selatan.Eksistensi sanksi adat ini diakui dalam sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia.Harmonisasi antara norma adat dan hukum nasional diperlukan untuk menjaga nilai kearifan lokal sambil memastikan kepastian hukum dan perlindungan perempuan serta anak.Model harmonisasi yang diusulkan mencakup integrasi prosedural, pembatasan norma adat, serta mediasi kelembagaan untuk menjembatani perbedaan antara sistem hukum adat dan hukum positif.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak pluralisme hukum terhadap penerapan sanksi adat dalam konteks perlindungan hak perempuan. Selain itu, studi tentang efektivitas mekanisme mediasi kelembagaan dalam menyelesaikan konflik perkawinan adat perlu dikembangkan. Terakhir, penelitian tentang peran kearifan lokal dalam merancang sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan dapat menjadi arah baru untuk memperkuat harmonisasi antara norma adat dan hukum nasional.
- Harmonization of The Selaghian Sebambangan Customary Sanctions of South Bengkulu With Law No. 16 Of 2019... doi.org/10.29303/jkh.v11i1.372Harmonization of The Selaghian Sebambangan Customary Sanctions of South Bengkulu With Law No 16 Of 2019 doi 10 29303 jkh v11i1 372
- DOI Name 10.37893 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 27z crossref email support... doi.org/10.37893DOI Name 10 37893 Values doi name values index type timestamp data hs serv 27z crossref email support doi 10 37893
- Sanctions and Legal Compliance in Marriage Registration: A Comparative Implementation of Islamic Family... doi.org/10.64929/ilsiis.v1i1.10Sanctions and Legal Compliance in Marriage Registration A Comparative Implementation of Islamic Family doi 10 64929 ilsiis v1i1 10
- Society - Universitas Bangka Belitung - Indonesia. pluralism cultural legitimacy reframing sasak customary... doi.org/10.33019/society.v13i1.818Society Universitas Bangka Belitung Indonesia pluralism cultural legitimacy reframing sasak customary doi 10 33019 society v13i1 818
| File size | 214.25 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRAMUNRAM Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah menyediakan landasan kuat untuk menuntut pemidanaan bagi seluruh pihak dalamSecara yuridis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah menyediakan landasan kuat untuk menuntut pemidanaan bagi seluruh pihak dalam
UNRAMUNRAM Namun, efektivitas jangka panjang terbatas akibat rendahnya kesadaran pelaku untuk berubah, ketergantungan ekonomi dan sosial korban, lemahnya pemantauanNamun, efektivitas jangka panjang terbatas akibat rendahnya kesadaran pelaku untuk berubah, ketergantungan ekonomi dan sosial korban, lemahnya pemantauan
OUTLINEPUBLISHEROUTLINEPUBLISHER Tarif pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, teknologi perpajakan ditemukan memiliki pengaruh terbesarTarif pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, teknologi perpajakan ditemukan memiliki pengaruh terbesar
STIEDHARMAPUTRA SMGSTIEDHARMAPUTRA SMG Hasil regresi linier sederhana menunjukkan adanya efek signifikan boikot produk Starbucks terhadap minat beli kopi lokal. Penelitian selanjutnya dapatHasil regresi linier sederhana menunjukkan adanya efek signifikan boikot produk Starbucks terhadap minat beli kopi lokal. Penelitian selanjutnya dapat
UNISSULAUNISSULA Demikian pula, perubahan kapasitas lalu lintas akan lebih dari sebelumnya dan akan ada perubahan dalam Jadwal Perjalanan Kereta setelah pembangunan jalurDemikian pula, perubahan kapasitas lalu lintas akan lebih dari sebelumnya dan akan ada perubahan dalam Jadwal Perjalanan Kereta setelah pembangunan jalur
UNISSULAUNISSULA Elemen balok SCHPC memiliki kekakuan awal yang lebih besar sebesar 86,79% dibandingkan dengan PFRSCHPC. Kelenturan elemen balok PFRSCHPC dan SCHPC adalahElemen balok SCHPC memiliki kekakuan awal yang lebih besar sebesar 86,79% dibandingkan dengan PFRSCHPC. Kelenturan elemen balok PFRSCHPC dan SCHPC adalah
UNISSULAUNISSULA Model penilaian risiko mengklasifikasikan risiko menjadi tinggi, sedang, dan rendah, memungkinkan tindakan pencegahan yang tepat. Model ini memberikanModel penilaian risiko mengklasifikasikan risiko menjadi tinggi, sedang, dan rendah, memungkinkan tindakan pencegahan yang tepat. Model ini memberikan
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Masyarakat Indonesia yang majemuk membuat semakin kaya dalam hal adat yang berlaku. Tentu saja, masing-masing adat memiliki cara dan kriteria sendiri dalamMasyarakat Indonesia yang majemuk membuat semakin kaya dalam hal adat yang berlaku. Tentu saja, masing-masing adat memiliki cara dan kriteria sendiri dalam
Useful /
UKRIMUKRIM Implementasi SDSS berbasis GRI di ITBA-DCC membuktikan bahwa teknik sistem dapat secara efektif mendukung tata kelola berkelanjutan pada pendidikan tinggi.meskipunImplementasi SDSS berbasis GRI di ITBA-DCC membuktikan bahwa teknik sistem dapat secara efektif mendukung tata kelola berkelanjutan pada pendidikan tinggi.meskipun
UKRIMUKRIM Sistem penyortiran otomatis yang ada sering bergantung pada banyak sensor atau konfigurasi kompleks, sehingga menimbulkan biaya tinggi dan kompleksitasSistem penyortiran otomatis yang ada sering bergantung pada banyak sensor atau konfigurasi kompleks, sehingga menimbulkan biaya tinggi dan kompleksitas
UKRIMUKRIM Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi pemantauan tagihan dan menawarkan keuntungan yangKesimpulan penelitian ini adalah penggunaan sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi pemantauan tagihan dan menawarkan keuntungan yang
UNRAMUNRAM Perbedaan paradigma ini menyebabkan dualisme penerapan norma, inkonsistensi yurisprudensi, potensi error in iudicando, dan perbedaan pemidanaan. PenelitianPerbedaan paradigma ini menyebabkan dualisme penerapan norma, inkonsistensi yurisprudensi, potensi error in iudicando, dan perbedaan pemidanaan. Penelitian