UNRAMUNRAM

Jurnal Kompilasi HukumJurnal Kompilasi Hukum

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi kejahatan pornografi konvensional ke dalam bentuk cyberporn yang bersifat anonim, masif, dan terorganisir, salah satunya melalui aplikasi Telegram. Penelitian ini bertujuan mengkaji subjek hukum pelaku, modus operandi dan pola penyebaran, serta pemidanaan pelaku cyberporn pada aplikasi Telegram dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan kriminologi. Data diperoleh melalui observasi daring terhadap grup dan kanal Telegram, wawancara, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku cyberporn beroperasi secara individual maupun kolektif dengan memanfaatkan fitur anonimitas, kapasitas grup besar, dan penyimpanan berbasis awan pada Telegram. Modus operandi dilakukan melalui pola komersial, seperti sistem keanggotaan VIP berbayar, dan pola nonkomersial dengan memanfaatkan bot otomatis yang terhubung ke layanan penyimpanan awan. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah mengatur pertanggungjawaban pidana bagi produsen, distributor, penyedia jasa, hingga konsumen konten pornografi. Namun, penegakan hukum terhadap cyberporn masih cenderung bersifat reaktif dan belum mampu menekan keberulangan tindak pidana secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui pendekatan actor-oriented enforcement, strategi follow the money untuk menelusuri transaksi digital, serta penguatan kerja sama internasional melalui ratifikasi budapest Convention on Cybercrime.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena cyberporn pada aplikasi Telegram mencerminkan transformasi kejahatan moral konvensional ke dalam ekosistem digital yang bersifat anonim, lintas batas, dan terorganisir.Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelaku individual, tetapi juga kelompok kolektif yang memanfaatkan fitur enkripsi dan penyimpanan awan untuk mengaburkan jejak serta memperluas jangkauan distribusi, baik melalui modus operandi komersial maupun nonkomersial.Karakteristik ruang siber menyebabkan kaburnya relasi antara pelaku dan korban, di mana korban sering kali bersifat laten atau bahkan tidak menyadari bahwa data pribadinya telah dieksploitasi.Hal ini menegaskan bahwa cyberporn adalah kejahatan struktural yang dipicu oleh faktor kriminogen berupa teknologi, motivasi ekonomi, serta adanya permintaan (demand) yang konsisten dari konsumen.Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah menyediakan landasan kuat untuk menuntut pemidanaan bagi seluruh pihak dalam rantai kejahatan, mulai dari produsen, distributor, hingga konsumen yang mengunduh atau menyimpan konten tersebut.Namun, penegakan hukum saat ini masih menghadapi tantangan berupa efektivitas yang terbatas dan bersifat reaktif.Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih integratif, meliputi kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada pelaku inti (actor-oriented enforcement), pendekatan pelacakan aliran dana (follow the money), serta kerja sama internasional melalui ratifikasi budapest Convention untuk memutus mata rantai kejahatan cyberporn secara menyeluruh.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada pengembangan strategi pencegahan dan penanggulangan cyberporn di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang karakteristik pelaku cyberporn, termasuk motivasi, pola perilaku, dan faktor kriminogen yang mendorong mereka terlibat dalam kejahatan ini. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis pola distribusi konten pornografi di aplikasi Telegram, termasuk strategi promosi, mekanisme pembayaran, dan peran administrator grup atau kanal. Ketiga, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi peran konsumen dalam ekosistem cyberporn, termasuk faktor-faktor yang mendorong mereka mengakses dan membayar konten pornografi. Dengan memahami karakteristik pelaku, pola distribusi, dan peran konsumen, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan cyberporn di Indonesia.

Read online
File size230.8 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

ads-block-test