UNRAMUNRAM
Jurnal Kompilasi HukumJurnal Kompilasi HukumTransformasi digital dalam sektor pertanahan merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik di Indonesia. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan sertipikat tanah elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kebijakan ini pada awalnya diatur melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas transisi sertifikat tanah fisik menjadi sertifikat elektronik dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transisi sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik merupakan langkah progresif dalam reformasi administrasi pertanahan Indonesia.Dari aspek normatif, kebijakan ini telah memperoleh landasan hukum yang cukup kuat melalui berbagai regulasi pertanahan dan dokumen elektronik.Dari aspek substantif, sertipikat elektronik menawarkan manfaat berupa peningkatan keamanan data, efisiensi pelayanan, transparansi administrasi, pencegahan pemalsuan dokumen, serta penguatan kepastian hukum hak atas tanah.Namun efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan berupa validitas data pertanahan, keamanan siber, perlindungan data pribadi, kesiapan infrastruktur teknologi, serta tingkat literasi digital masyarakat.Oleh karena itu, keberhasilan sertipikat elektronik harus ditempatkan sebagai proses reformasi yang berkelanjutan, bukan sekadar perubahan media dokumen.Dengan dukungan regulasi yang adaptif, sistem keamanan yang andal, dan peningkatan kualitas data pertanahan nasional, sertipikat elektronik berpotensi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia pada era digital.
Untuk meningkatkan efektivitas transisi sertifikat fisik menjadi elektronik, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sistem keamanan data, percepatan validasi data pertanahan, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aspek-aspek teknis dan operasional dalam implementasi sertipikat elektronik, seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kesiapan infrastruktur teknologi. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi potensi sertipikat elektronik dalam mengurangi praktik-praktik penyimpangan administrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pertanahan. Dengan demikian, sertipikat elektronik dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekosistem pertanahan digital yang terintegrasi dengan berbagai layanan publik lainnya.
- DOI Name 10.21787 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.21787DOI Name 10 21787 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 21787
- The Effectiveness of the Transition from Physical to Electronic Certificates | Journal Kompilasi Hukum.... doi.org/10.29303/jkh.v11i1.376The Effectiveness of the Transition from Physical to Electronic Certificates Journal Kompilasi Hukum doi 10 29303 jkh v11i1 376
| File size | 199.54 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRAMUNRAM Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi dalam penanganan kasus KDRT berulang di Kota Kupang memberikan kontribusi positif dalam menurunkanPenelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi dalam penanganan kasus KDRT berulang di Kota Kupang memberikan kontribusi positif dalam menurunkan
BIMABERILMUBIMABERILMU Hasilnya menunjukkan partisipasi para aparat kampung untuk mempelajari dan menggunakan Coratex serta konsultasi atas berbagai kendala teknis aktivasi akunHasilnya menunjukkan partisipasi para aparat kampung untuk mempelajari dan menggunakan Coratex serta konsultasi atas berbagai kendala teknis aktivasi akun
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi hukum sertifikat elektronik sebagai bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia, serta menilai efektivitasnyaPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi hukum sertifikat elektronik sebagai bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia, serta menilai efektivitasnya
KPUKPU Logistik Pemilu yang sebagian besar didominasi bahan kertas dan plastik, berakhir sebagai sampah Pemilu karena pengelolaannya yang terbatas. Artikel iniLogistik Pemilu yang sebagian besar didominasi bahan kertas dan plastik, berakhir sebagai sampah Pemilu karena pengelolaannya yang terbatas. Artikel ini
UNISSULAUNISSULA Sehingga, penambahan serat Polypropylene dapat meningkatkan beban sebesar 17,02%. Kekakuan awal elemen balok PFRSCHPC dan SCHPC adalah 5,32 kN/mm dan 9,93Sehingga, penambahan serat Polypropylene dapat meningkatkan beban sebesar 17,02%. Kekakuan awal elemen balok PFRSCHPC dan SCHPC adalah 5,32 kN/mm dan 9,93
UNISSULAUNISSULA Penelitian ini menggunakan ASW sebagai pengganti pasir dan agregat kasar dalam beton dengan memproduksi agregat buatan (ACA) dari campuran ASW dan semen.Penelitian ini menggunakan ASW sebagai pengganti pasir dan agregat kasar dalam beton dengan memproduksi agregat buatan (ACA) dari campuran ASW dan semen.
UNISSULAUNISSULA Terdapat hambatan dalam penerapan konstruksi hijau, termasuk faktor efisiensi air (38%), pemilihan dan operasi peralatan (46%), serta pelatihan subkontraktorTerdapat hambatan dalam penerapan konstruksi hijau, termasuk faktor efisiensi air (38%), pemilihan dan operasi peralatan (46%), serta pelatihan subkontraktor
UNISSULAUNISSULA Dalam jurnal ini, penelitian menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang eksternal, dan ancaman yang relevanDalam jurnal ini, penelitian menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang eksternal, dan ancaman yang relevan
Useful /
UNRAMUNRAM Pengaturan ini menunjukkan arah penguatan akuntabilitas etik peradilan konstitusi karena mekanisme etik tidak lagi semata dipahami sebagai respons sementaraPengaturan ini menunjukkan arah penguatan akuntabilitas etik peradilan konstitusi karena mekanisme etik tidak lagi semata dipahami sebagai respons sementara
UNRAMUNRAM Ketidakjelasan dalam interpretasi tindak pidana pencemaran nama baik lembaga negara memiliki potensi memicu penyalahgunaan kekuasaan di negara demokratisKetidakjelasan dalam interpretasi tindak pidana pencemaran nama baik lembaga negara memiliki potensi memicu penyalahgunaan kekuasaan di negara demokratis
UNRAMUNRAM Rekonstruksi sistem perlindungan anak dalam layanan daycare merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab pengawasan yang lemah dan potensi tinggi malpraktikRekonstruksi sistem perlindungan anak dalam layanan daycare merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab pengawasan yang lemah dan potensi tinggi malpraktik
UM PalembangUM Palembang Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel yang digunakan sebanyak 81 pelaku UMKM dengan teknik pengambilan sampelPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel yang digunakan sebanyak 81 pelaku UMKM dengan teknik pengambilan sampel