IPDNIPDN

Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)

Implementasi kebijakan Food Estate di Indonesia menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar terhadap keberlanjutan lingkungan, meskipun tujuan awalnya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Studi ini menganalisis dampak lingkungan dari program Food Estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dengan menggunakan kerangka Driving Forces–Pressures–State–Impacts–Responses (DPSIR). Penelitian dilakukan melalui studi kasus kualitatif berbasis analisis dokumen, dengan memanfaatkan dokumen kebijakan, laporan lingkungan, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus kebijakan pada perluasan pertanian berskala besar telah menghasilkan tekanan lingkungan melalui konversi hutan menjadi perkebunan singkong. Berdasarkan dokumen dan laporan yang dianalisis, tekanan tersebut terkait dengan risiko erosi tanah, penurunan kualitas tanah, terganggunya fungsi hidrologis wilayah hulu, serta emisi karbon yang terkait dengan aktivitas pembukaan lahan. Dokumen yang dikaji juga menunjukkan adanya keterkaitan antara aktivitas pembukaan lahan dengan kejadian banjir di wilayah hilir, rendahnya produktivitas singkong, serta meningkatnya kerentanan terhadap kebakaran hutan. Analisis DPSIR turut menunjukkan bahwa berbagai persoalan lingkungan tersebut berkaitan erat dengan desain kebijakan, terutama dalam hal pemilihan lokasi dan strategi implementasinya. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini merekomendasikan sejumlah respons kebijakan, di antaranya evaluasi kebijakan secara menyeluruh, perbaikan pemilihan lokasi, pengembangan lahan secara bertahap, rehabilitasi lahan, serta langkah mitigasi bencana yang terintegrasi.

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa program Food Estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.Melalui kerangka DPSIR, terungkap beberapa masalah kritis seperti deforestasi, erosi tanah, penurunan kesuburan tanah, efek rumah kaca yang meningkat, banjir di daerah hilir, produktivitas singkong yang rendah, dan risiko kebakaran hutan yang meningkat.Temuan ini menekankan bahwa degradasi lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan tentang pengembangan manusia.Pembangunan yang sesungguhnya harus memperluas kemampuan dan kebebasan manusia, bukan membatasi mereka dalam krisis ekologis yang mengancam pekerjaan, kesehatan, dan keamanan.Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah melampaui keuntungan ekonomi jangka pendek.Pemerintah perlu mengevaluasi faktor pendorong program Food Estate, khususnya desain dan implementasinya.mengurangi tekanan seperti deforestasi yang tidak terkendali.memulihkan kondisi lahan yang terdegradasi melalui rehabilitasi sistematis dan praktik pertanian berkelanjutan.serta meminimalkan dampak bencana seperti banjir, kebakaran hutan, dan kegagalan panen melalui mitigasi antisipatif.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap implementasi program Food Estate selama tiga tahun terakhir, dengan mempertimbangkan aspek-aspek kritis seperti pemilihan lokasi program. Selain itu, penelitian lapangan yang lebih mendalam diperlukan untuk mengkuantifikasi masalah lingkungan seperti kondisi tanah, perubahan hidrologis, dan emisi karbon. Studi ini juga dapat diperluas dengan mewawancarai komunitas yang terkena dampak dan pelaksana program, menggunakan data spasial resmi, serta melakukan analisis komparatif dengan lokasi lain. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memastikan bahwa respons pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perluasan kemampuan.

Read online
File size617.31 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

ads-block-test