DAARULHUDADAARULHUDA
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu SosialSocius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu SosialPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hak Kelompok Khusus, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diangkat dalam kerangka otonomi khusus Papua, untuk mengajukan calon Bupati dan Calon Walikota, pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua.
Anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum yang terhimpun dalam fraksi maupun anggota DPRK yang diangkat yang berhimpun dalam kelompok khusus, keduanya adalah wakil rakyat dan merepresentasi dua golongan keterwakilan yakni masyarakat umum dan orang asli Papua (OAP).Anggota DPRK yang dipilih maupun yang diangkat memiliki kedudukan yang sama atau setara.Namun, dalam hal hak untuk mengajukan Calon Bupati dan Calon Walikota pada pemilihan kepala daerah di provinsi Papua, tidak setara dengan anggota yang dipilih yang berhimpun dalam fraksi.
Perlu dilakukan perubahan ketentuan Pasal 6A terkait lingkup materi muatan hak anggota DPRK pengangkatan. Perlu dilakukan perubahan ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 dan PP 106 Tahun 2021 khusus mengenai lingkup materi tentang DPRK, untuk memberi kepastian hak dalam proses pemilihan kepala daerah pada pelaksanaan Otonomi Khusus di provinsi Papua. Perlu diberikan hak yang setara kepada anggota DPRK pengangkatan yang berhimpun dalam kelompok khusus dalam proses pemilihan kepala daerah di provinsi Papua.
| File size | 338.2 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Data dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ulama, sebagai tokoh agama yang terpercaya,Data dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ulama, sebagai tokoh agama yang terpercaya,
UMMUMM Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknyaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknya
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakan
SAINTEKMUSAINTEKMU Hasil penelitian dan pengembangan ini menunjukkan bahwa aplikasi sistem perolehan suara berbasis Android ini memberikan perkiraan jumlah pemilih yang akuratHasil penelitian dan pengembangan ini menunjukkan bahwa aplikasi sistem perolehan suara berbasis Android ini memberikan perkiraan jumlah pemilih yang akurat
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Politik uang merusak institusi demokrasi, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat partisipasi warga negara dalam proses pemilihan umum. Dengan menanganiPolitik uang merusak institusi demokrasi, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat partisipasi warga negara dalam proses pemilihan umum. Dengan menangani
UMMUMM Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaranPengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaran
MKRIMKRI alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabatalasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabat
NEWINERANEWINERA Ketiga, strategi pertukaran sosial antara elit partai dan elit politik saling menggunakan untuk mencapai kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.Ketiga, strategi pertukaran sosial antara elit partai dan elit politik saling menggunakan untuk mencapai kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Keberadaan Kampung Adat adalah adanya kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap pembentukan kampung adat, terutama terkait dengan pemberian pengakuanKeberadaan Kampung Adat adalah adanya kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap pembentukan kampung adat, terutama terkait dengan pemberian pengakuan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Hal ini sangat penting sehingga suatu institusi sering kali dinilai berdasarkan penyampaian layanannya. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dariHal ini sangat penting sehingga suatu institusi sering kali dinilai berdasarkan penyampaian layanannya. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dari
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan bagi perusahaan efek oleh OJK, di mana permohonan dari perusahaan efek atau kreditor ditujukanHasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan bagi perusahaan efek oleh OJK, di mana permohonan dari perusahaan efek atau kreditor ditujukan
DAARULHUDADAARULHUDA Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang rawan terhadap berbagai bencana, termasuk bencana tanah longsor. Desa Tempur, Kecamatan Keling, adalahKabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang rawan terhadap berbagai bencana, termasuk bencana tanah longsor. Desa Tempur, Kecamatan Keling, adalah