UIGMUIGM

Jurnal Pemerintahan dan PolitikJurnal Pemerintahan dan Politik

Tujuan : Penelitian ini mengkaji konflik argumentatif antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Jaringan Gusdurian dalam polemik kebijakan pengelolaan tambang melalui perspektif hegemoni Antonio Gramsci, dengan fokus pada penggunaan otoritas keagamaan, wacana Islam, dan legitimasi kelembagaan sebagai instrumen kontestasi ideologis di ruang publik.

25 Tahun 2024 Pasal 83A memperlihatkan dinamika dominasi dan hegemoni ideologis melalui narasi pembangunan yang menjadi landasan kebijakan pengelolaan tambang.Negara menggunakan legitimasi hukum dan retorika pembangunan berkelanjutan untuk memosisikan eksploitasi sumber daya alam sebagai kebutuhan nasional demi keberlanjutan masyarakat, meskipun dalam praktiknya lebih banyak menguntungkan kaum elite ekonomi dan politik.Dalam konteks ini, PBNU sebagai institusi keagamaan dominan menonjol melalui narasi maslahat umat yang meredam kritik dan mempertahankan legitimasi tambang dengan dalih nilai-nilai Islam.Melalui bahasa teknokratis dan istilah keagamaan, kebijakan ini menciptakan kesan bahwa tambang adalah solusi yang tidak dapat dihindari, sementara dampak kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial diabaikan.Di sisi lain, Gusdurian hadir sebagai blok historis alternatif yang mengedepankan nilai agama, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis.Dengan mengkritisi narasi pro-tambang PBNU, Gusdurian menawarkan visi baru yang menempatkan masyarakat dan lingkungan sebagai prioritas utama.Dalam perspektif Gramsci, konflik ini mencerminkan war of position, di mana Gusdurian berupaya mengguncang hegemoni PBNU melalui resistensi ideologis dan advokasi terhadap nilai-nilai universal.Konflik antara PBNU dan Gusdurian memperlihatkan bahwa diskursus mengenai isu tambang tidak semata-mata soal ekonomi, tetapi juga legitimasi moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah: Pertama, perlu dilakukan penelitian etnografis atau wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci di kedua kubu untuk menangkap dimensi pengalaman dan internalisasi ideologi secara lebih komprehensif. Kedua, penelitian komparatif yang melibatkan kasus serupa di negara-negara mayoritas Muslim lainnya guna menguji validitas kerangka Gramsci dalam konteks yang lebih luas. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari war of position ini terhadap perubahan persepsi masyarakat Nahdliyyin secara empiris, misalnya melalui survei opini atau analisis pergerakan wacana di media sosial.

  1. ANATOMI TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI | Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media. anatomi... ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/355ANATOMI TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI Translitera Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media anatomi ejournal unisbablitar ac index php translitera article view 355
  2. Diskursif Politik Lingkungan dan Relasi Aktor dalam Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak, Banten |... doi.org/10.36982/jpp.v10i2.4696Diskursif Politik Lingkungan dan Relasi Aktor dalam Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak Banten doi 10 36982 jpp v10i2 4696
  3. Ideologi dan Hegemoni dalam Shalawatan (Study ff The Ideology of Althusser and Gramsci's Hegemony)... doi.org/10.14710/nusa.15.1.105-117Ideologi dan Hegemoni dalam Shalawatan Study ff The Ideology of Althusser and Gramscis Hegemony doi 10 14710 nusa 15 1 105 117
  4. Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan | Jurnal Pemerintahan... ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/3416Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Jurnal Pemerintahan ejournal uigm ac index php PDP article view 3416
Read online
File size287.27 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

ads-block-test