UGMUGM

JIKJIK

Peran hutan ke depan akan semakin menantang karena kebutuhan tentang ketahanan pangan, air, dan energi untuk mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, konsepsi berbasis ilmiah diperlukan demi mendukung penerapan kecukupan luas kawasan dan penutupan hutan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) atau pulau. Hal ini guna memperkuat peran hutan dalam menjalankan fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis. Namun, jumlah minimal luas kawasan hutan dan penutupan hutan ini masih diperdebatkan. Penentuan luas kawasan dan penutupan hutan ini perlu mempertimbangkan faktor biogeofisik, daya dukung dan tampung lingkungan, karakteristik DAS, serta keanekaragaman flora dan fauna. Di sinilah peran perencanaan berbasis ruang (spasial) menjadi sangat penting. Konsepsi penentuan kecukupan luas hutan berdasarkan pertimbangan ruang dapat digunakan untuk mendukung Kebijakan Perencanaan Ruang Kehutanan dalam Rencana Pembangunan Nasional 2025-2045 guna memastikan suplai air, pangan, dan energi di masa depan.

Strengthening the concepts, methods, and procedures for calculating forest adequacy is essential.Science-based support is necessary to account for variations in bio-geophysical characteristics, environmental carrying capacity, watershed specifics, diversity of flora and fauna, government administrative boundaries, and the current conditions of forests, particularly concerning prior development policies.In this regard, adequate geospatial data and information are crucial.Regional governments play a significant role in forest management within land designated as APL (area penggunaan lain).Since some APLs may still forested, the authorities can together regulate conservation outside the forestland to optimize environmental services and social, economic, and cultural benefits.Central, provincial, and district/regency governments, alongside other stakeholders, can incentivize those who restore, maintain, or preserve forests, thereby increasing forest cover within and outside designated forestland.Moreover, the economic value of carbon can serve as a mechanism for maintaining forest cover in APL, combined with regional fiscal transfer systems based on forestry performance.Implementing forestland and forest cover adequacy policies aims to transform the land into a cohesive landscape unit that operates within its capacity.This approach also enhances the role of forests in supporting economic, social, and ecological functions, especially regarding water, food, and energy security.

Untuk mendukung Kebijakan Perencanaan Ruang Kehutanan dalam Rencana Pembangunan Nasional 2025-2045, diperlukan konsepsi penentuan kecukupan luas hutan berdasarkan pertimbangan ruang. Hal ini bertujuan untuk memastikan suplai air, pangan, dan energi di masa depan. Selain itu, penting untuk memperkuat konsep, metode, dan prosedur perhitungan kecukupan hutan. Dukungan berbasis sains diperlukan untuk mempertimbangkan variasi karakteristik biogeofisik, kapasitas daya dukung lingkungan, karakteristik DAS, keanekaragaman flora dan fauna, batas-batas administratif pemerintah, dan kondisi hutan saat ini. Data dan informasi geospasial yang memadai juga sangat penting dalam hal ini. Pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam pengelolaan hutan di lahan yang ditunjuk sebagai APL (area penggunaan lain). Karena beberapa APL mungkin masih berawa, otoritas dapat bersama-sama mengatur konservasi di luar kawasan hutan untuk mengoptimalkan layanan lingkungan dan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, dapat memberikan insentif kepada mereka yang memulihkan, memelihara, atau melestarikan hutan, sehingga meningkatkan tutupan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan yang ditunjuk. Selain itu, nilai ekonomi karbon dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertahankan tutupan hutan di APL, yang dikombinasikan dengan sistem transfer fiskal regional berdasarkan kinerja kehutanan. Penerapan kebijakan kecukupan kawasan hutan dan tutupan hutan bertujuan untuk mengubah lahan menjadi unit lanskap yang kohesif yang beroperasi dalam kapasitasnya. Pendekatan ini juga meningkatkan peran hutan dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis, terutama terkait keamanan air, pangan, dan energi.

  1. Studi Tafsīr Kawasan: Pergeseran Paradigma Tafsīr Syi’ah di Iran Era Modern | Syariati: Jurnal... doi.org/10.32699/syariatiStudi Tafsr Kawasan Pergeseran Paradigma Tafsr SyiAoah di Iran Era Modern Syariati Jurnal doi 10 32699 syariati
  2. Forestry Spatial Planning Policy Direction: Concerning the Long-Term National Development Plan 2025-2045... jurnal.ugm.ac.id/v3/jik/article/view/18426Forestry Spatial Planning Policy Direction Concerning the Long Term National Development Plan 2025 2045 jurnal ugm ac v3 jik article view 18426
Read online
File size2.32 MB
Pages11
DMCAReport

Related /

ads-block-test