UNRAMUNRAM

Jurnal Kompilasi HukumJurnal Kompilasi Hukum

Kemajuan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia di era digital. Disahkannya Revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 memperluas peran militer ke sektor keamanan siber, yang memunculkan kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran hak-hak digital warga negara, seperti hak privasi, kebebasan berpendapat, dan akses terhadap informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak yang mungkin timbul dari perluasan fungsi TNI di ranah siber terhadap hak digital warga negara berdasarkan perspektif demokrasi digital dan prinsip-prinsip konstitusi.

Tata kelola keamanan siber di Indonesia harus mengutamakan supremasi sipil, dengan BSSN memimpin pengelolaan ruang digital dan TNI dibatasi hanya untuk pertahanan terhadap ancaman eksternal berskala besar.RUU TNI 2025 yang memperluas kewenangan TNI di siber harus dibarengi dengan pemisahan yang jelas antara keamanan siber sipil dan militer untuk mencegah tumpang tindih dan pelanggaran hak digital warga negara.Ruang siber harus tetap terbuka untuk kebebasan berekspresi dan partisipasi publik, dengan intervensi militer dibatasi oleh hukum dan kontrol sipil yang ketat.Perluasan fungsi TNI ke bidang keamanan siber dapat mengancam hak digital warga negara, mengingat karakter militer yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.Sejarah keterlibatan militer dalam ranah sipil, seperti masa Orde Baru, menunjukkan potensi pembatasan kebebasan berekspresi dan kontrol media.Meskipun belum ada tindakan represif yang signifikan pasca-revisi UU TNI, meningkatnya pengawasan digital menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi.Oleh karena itu, pelibatan TNI dalam keamanan siber harus dibatasi pada keadaan luar biasa dan selalu berada di bawah kontrol sipil.

Untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak digital warga negara, perlu ada pemisahan yang jelas antara keamanan siber sipil dan militer. BSSN harus memimpin pengelolaan ruang digital, sementara TNI hanya terlibat dalam pertahanan terhadap ancaman eksternal berskala besar. Penting untuk memastikan bahwa ruang siber tetap terbuka untuk kebebasan berekspresi dan partisipasi publik, dengan intervensi militer dibatasi oleh hukum dan kontrol sipil yang ketat. Selain itu, sejarah keterlibatan militer dalam ranah sipil, seperti masa Orde Baru, menunjukkan potensi pembatasan kebebasan berekspresi dan kontrol media. Oleh karena itu, pelibatan TNI dalam keamanan siber harus dibatasi pada keadaan luar biasa dan selalu berada di bawah kontrol sipil.

  1. Revisi Undang-Undang TNI Dan Hak Digital Warga Negara: Antara Keamanan Nasional Dan Tantangan Demokrasi... doi.org/10.29303/jkh.v10i2.279Revisi Undang Undang TNI Dan Hak Digital Warga Negara Antara Keamanan Nasional Dan Tantangan Demokrasi doi 10 29303 jkh v10i2 279
  2. HUBUNGAN POLITIK, POLISI DAN MILITER TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI... jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/view/52252HUBUNGAN POLITIK POLISI DAN MILITER TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI jurnal unpad ac aliansi article view 52252
  3. Vol. 7 No. 1 (2023): Global Political Studies Journal | Global Political Studies Journal. vol global... doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i1Vol 7 No 1 2023 Global Political Studies Journal Global Political Studies Journal vol global doi 10 34010 gpsjournal v7i1
Read online
File size261.12 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Living Will Sebagai Instrumen Hukum Perlindungan Hak Otonomi Pasien Dalam Praktik Eutanasi Pasif Di Indonesia 2026More at 2026

UNISKAUNISKA Praktik eutanasia pasif berdasarkan kehendak pasien berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana di bawah Pasal 461 KUHP, karena belum terdapat penegasanPraktik eutanasia pasif berdasarkan kehendak pasien berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana di bawah Pasal 461 KUHP, karena belum terdapat penegasan

JURIS Advocacy Sosial Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 2026More at 2026

UNPADUNPAD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting menjembatani pengalaman kelompok rentan dengan upaya perubahan kebijakan dan praktik sosial. Kajian iniLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting menjembatani pengalaman kelompok rentan dengan upaya perubahan kebijakan dan praktik sosial. Kajian ini

JURIS Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar hukum untuk keterlibatan pemerintah daerah, masih ada keraguan apakahMeskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar hukum untuk keterlibatan pemerintah daerah, masih ada keraguan apakah

JURIS Pendampingan Pengrajin Batik Desa Sengguruh Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur Menuju Pasar Internasional Melalui Penguatan Manajemen Usaha 2025More at 2025

JOURNALSJOURNALS Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman mitra terhadap pentingnya pencatatan keuangan terstruktur dan perhitungan HPP yang tepat, serta kemampuan memanfaatkanHasil menunjukkan peningkatan pemahaman mitra terhadap pentingnya pencatatan keuangan terstruktur dan perhitungan HPP yang tepat, serta kemampuan memanfaatkan

JURIS Urgensi Constitutional Complaint dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional Terhadap Tindakan Pemerintah yang Melampaui Wewenang 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penerapan constitutional complaint dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum dalam perlindunganPenerapan constitutional complaint dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum dalam perlindungan

JURIS Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terha 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Hasil menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya (Pasal 20‑21 UU No 20/2016) belum sepenuhnya diterapkan oleh Sub‑Direktorat Pemeriksa Merek,Hasil menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya (Pasal 20‑21 UU No 20/2016) belum sepenuhnya diterapkan oleh Sub‑Direktorat Pemeriksa Merek,

JURIS Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian dilandasi dengan sebuah kata sepakat. Namun saat iniPerjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian dilandasi dengan sebuah kata sepakat. Namun saat ini

JURIS Konsep Perlindungan Hak Cipta Novel Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Obyek Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Secara aktual Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu sistem pemberian pengakuan, penghargaan,Obyek Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Secara aktual Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu sistem pemberian pengakuan, penghargaan,

Useful /

JURIS Pengelolaan Kebun Pangan Berbasis Pekarangan dengan Pendekatan Partisipatif untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Dusun Nagrog Kabupaten Ciamis 2025More at 2025

JOURNALSJOURNALS Program ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di bidang pangan dan lingkungan, namun menghadapi tantangan terkait keterbatasan benihProgram ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di bidang pangan dan lingkungan, namun menghadapi tantangan terkait keterbatasan benih

JURIS Penyuluhan Penerapan LEISA untuk Produktivitas Pertanian yang Berkelanjutan di Kecamatan Amonggedo Konawe Sulawesi Tenggara 2025More at 2025

JOURNALSJOURNALS Hasil pelaksanaan kegiatan tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Halu Oleo menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggotaHasil pelaksanaan kegiatan tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Halu Oleo menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota

JURIS Comparison of Random Blood Sugar Uric Acid and Cholesterol Levels in Krangkeng Village with Karangjaladri Village West Java Indonesia 2025More at 2025

UNPADUNPAD Studi ini dilakukan di Desa Krangkeng dan Karangjaladri, Jawa Barat, Indonesia, karena kedua desa memiliki lokasi geografis dan mata pencaharian yang berbeda,Studi ini dilakukan di Desa Krangkeng dan Karangjaladri, Jawa Barat, Indonesia, karena kedua desa memiliki lokasi geografis dan mata pencaharian yang berbeda,

JURIS Factors associated with men s skincare sales at Shopee Indonesia e commerce 2025More at 2025

UNPADUNPAD 000). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling terkait dengan penjualan produk perawatan kulit pria di Shopee Indonesia e-commerce hingga September000). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling terkait dengan penjualan produk perawatan kulit pria di Shopee Indonesia e-commerce hingga September

ads-block-test