E GREENATIONE GREENATION

Greenation International Journal of Law and Social SciencesGreenation International Journal of Law and Social Sciences

Studi ini mengeksplorasi disparitas hukuman terhadap korporasi dalam kejahatan kerusakan hutan melalui analisis tiga putusan pengadilan Indonesia yang melibatkan PT. Bososi Pratama, PT. Natural Persada Mandiri, dan PT. Pertambangan Nikel Nusantara di kawasan hutan lindung Lalindu, Konawe Utara. Studi menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa disparitas tidak hanya terjadi dalam jumlah denda yang diberikan oleh hakim, tetapi juga muncul lebih awal dalam proses pidana melalui bentuk indikasi berbeda, tuntutan penuntut umum yang tidak seimbang, putusan pidana yang tidak konsisten, dan perlakuan berbeda terhadap bukti yang berasal dari sumber serupa. Kontribusi teoritis studi ini terletak pada pemahaman bahwa disparitas hukuman dalam kejahatan lingkungan korporasi harus dilihat sebagai masalah prosedural dan substantif, bukan hanya perbedaan hukuman akhir. Studi ini mendesak karena disparitas hukuman dalam kasus kerusakan hutan dapat melemahkan kepastian hukum, mengurangi efek jera, dan merusak fungsi hukuman korporasi dalam memulihkan kerusakan lingkungan serta mencegah pelanggaran berulang.

Disparitas hukuman terhadap korporasi dalam kejahatan kerusakan hutan terjadi pada empat aspek.indikasi, tuntutan penuntut umum, penerapan hukuman, dan status bukti.Korporasi bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kerusakan hutan yang dilakukan oleh direkturnya.Tidak ada penentuan jelas mengenai pemilik alat berat yang menjadi bukti dalam putusan pengadilan.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh sistem denda proporsional terhadap kebijakan lingkungan korporasi. Selain itu, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas pendekatan hukum adil dalam menangani kasus kerusakan hutan. Terakhir, studi tentang peran masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan hukuman korporasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

  1. ANALYSIS OF CORPORATE CRIME PUNISHMENT IN ENVIRONMENTAL CASES IN INDONESIA | PRANATA HUKUM. analysis... jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/352ANALYSIS OF CORPORATE CRIME PUNISHMENT IN ENVIRONMENTAL CASES IN INDONESIA PRANATA HUKUM analysis jurnalpranata ubl ac index php pranatahukum article view 352
  2. Jurnal Wawasan Yuridika. deferred prosecution agreement restorative approach tackling corruption committed... ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/545Jurnal Wawasan Yuridika deferred prosecution agreement restorative approach tackling corruption committed ejournal sthb ac index php jwy article view 545
  3. Regulation of criminal sanctions against corporations in administrative penal law in the context of criminal... doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5779Regulation of criminal sanctions against corporations in administrative penal law in the context of criminal doi 10 55214 25768484 v9i3 5779
  4. Vol. 4 No. 3 (2026): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (July - August... doi.org/10.38035/gijlss.v4i3Vol 4 No 3 2026 GIJLSS Greenation International Journal of Law and Social Sciences July August doi 10 38035 gijlss v4i3
Read online
File size303.68 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test