IAIN LANGSAIAIN LANGSA

Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi SyariahAl-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peran Indonesia sebagai negara berkembang dalam menghadapi praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) melalui intervensi yuridis yang strategis dan responsif. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana akademik dan memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang relevan dalam penguatan sistem perpajakan nasional terhadap penghindaran pajak lintas negara. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan nasional dan instrumen hukum internasional, seperti OECD BEPS Action Plan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi sejumlah aksi BEPS, masih terdapat celah dalam harmonisasi regulasi dan kapasitas institusional yang perlu direkonstruksi agar peran Indonesia sebagai negara berkembang dapat lebih signifikan dalam tatanan perpajakan global.

Rekonstruksi peran Indonesia sebagai negara berkembang dalam menghadapi tantangan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) menuntut pendekatan yuridis yang strategis dan berkelanjutan.Melalui intervensi yuridis yang kuat, seperti penguatan regulasi anti-penghindaran pajak, renegosiasi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), serta penerapan instrumen multilateral seperti Multilateral Instrument (MLI), Indonesia dapat membatasi praktik pengalihan laba yang merugikan kedaulatan fiskal nasional.Peran ini diperkuat dengan partisipasi aktif Indonesia dalam kerangka OECD/G20 Inclusive Framework yang berfokus pada alokasi hak pemajakan yang adil dan penerapan pajak minimum global.Di sisi lain, keterlibatan dalam forum PBB untuk sistem perpajakan internasional yang lebih inklusif mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di tengah dominasi negara maju dalam arsitektur perpajakan global.

1. Studi tentang dampak implementasi General Anti-Avoidance Rules (GAAR) dalam mengatasi praktik penghindaran pajak di Indonesia, dengan membandingkan efektivitasnya terhadap regulasi yang ada. 2. Analisis kinerja Multilateral Instrument (MLI) dalam mempercepat harmonisasi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dan mengurangi celah hukum yang dimanfaatkan perusahaan multinasional. 3. Penelitian tentang peran sistem perpajakan digital dalam menghadapi tantangan BEPS, dengan fokus pada pengembangan kebijakan yang mengakomodasi aktivitas ekonomi lintas batas di era digital.

  1. Pajak, Transparansi, dan Tindak Pidana Ekonomi Lintas Negara: Implikasi Penggelapan Pajak bagi Kedaulatan... doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4451Pajak Transparansi dan Tindak Pidana Ekonomi Lintas Negara Implikasi Penggelapan Pajak bagi Kedaulatan doi 10 55681 sentri v4i8 4451
  2. Penerapan Praktik Tax Avoidance Serta Penggunaan Kebijakan Transfer Pricing Dan Tax Treaty Di Indonesia... doi.org/10.54957/jurnalku.v4i3.995Penerapan Praktik Tax Avoidance Serta Penggunaan Kebijakan Transfer Pricing Dan Tax Treaty Di Indonesia doi 10 54957 jurnalku v4i3 995
  3. Modernization System Taxation in the Midst of the Digital Economy Wave : A Study Literature | Journal... journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/16558Modernization System Taxation in the Midst of the Digital Economy Wave A Study Literature Journal journal unismuh ac index php jrp amnesty article view 16558
Read online
File size309.88 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

ads-block-test