IAIN LANGSAIAIN LANGSA
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi SyariahAl-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi SyariahPenelitian ini bertujuan menganalisis konsep keadilan transaksional dalam e-commerce halal melalui perspektif hukum ekonomi syariah serta merekonstruksi prinsip-prinsip transaksi digital yang selaras dengan nilai maqāṣid al-syarīah. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan metode yuridis-normatif melalui conceptual approach dan statute approach. Data primer bersumber dari Al-Quran, Hadis, Fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan terkait perdagangan elektronik, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah terindeks Scopus, buku, dan literatur hukum ekonomi syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan transaksional dalam e-commerce halal tidak hanya ditentukan oleh kehalalan produk, tetapi juga oleh keadilan dalam keseluruhan proses transaksi digital. Rekonstruksi akad digital diperlukan untuk mencegah gharar melalui transparansi informasi dan akuntabilitas algoritma. Perlindungan hak konsumen perlu diperkuat melalui implementasi khiyar digital sebagai mekanisme korektif terhadap ketidakseimbangan informasi, sedangkan keadilan distributif diwujudkan melalui tata kelola platform yang mendukung persaingan usaha yang sehat dan memperkuat posisi UMKM. Penelitian ini menawarkan konsep keadilan transaksional sebagai paradigma integratif yang menghubungkan aspek kontraktual, perlindungan konsumen, dan distribusi keadilan dalam ekosistem e-commerce halal.
Penelitian ini menemukan bahwa keadilan transaksional dalam e-commerce halal tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan terhadap kehalalan produk, tetapi harus diwujudkan melalui keadilan pada seluruh proses transaksi digital.Hal tersebut direalisasikan melalui rekonstruksi akad digital yang menjamin transparansi informasi dan mencegah gharar, implementasi khiyar digital sebagai instrumen perlindungan hak konsumen, serta penguatan keadilan distributif yang memberikan kesempatan usaha secara proporsional bagi UMKM dalam ekosistem platform digital.Ketiga aspek tersebut membentuk satu kesatuan yang menempatkan prinsip adl, amanah, dan maqāṣid al-syarīah sebagai fondasi tata kelola e-commerce halal yang lebih berkeadilan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak algoritma kecerdasan buatan pada risiko gharar dalam transaksi digital, mengevaluasi penerapan khiyar digital di platform e-commerce berbasis syariah, serta menganalisis model tata kelola platform yang mendukung keseimbangan daya tawar UMKM. Selain itu, perlu dikembangkan studi tentang mekanisme akuntabilitas algoritma dalam menjaga transparansi informasi, serta eksplorasi inovasi teknologi untuk memperkuat perlindungan konsumen syariah. Penelitian juga dapat fokus pada penguatan kerangka hukum yang mengintegrasikan prinsip keadilan transaksional dengan regulasi digital, terutama dalam menghadapi tantangan praktik perdagangan yang tidak adil di ekosistem e-commerce.
- Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis dan Praktis | Karakter : Jurnal... doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam Implikasi Filosofis dan Praktis Karakter Jurnal doi 10 61132 karakter v2i2 547
- Rekonstruksi Hak Khiyār sebagai Standar Minimum Retur–Refund dalam Jual Beli Ritel di Indonesia:... doi.org/10.36701/bustanul.v7i1.2909Rekonstruksi Hak KhiyAr sebagai Standar Minimum ReturAeRefund dalam Jual Beli Ritel di Indonesia doi 10 36701 bustanul v7i1 2909
- Strategi Meningkatkan Daya Saing Produk Halal di Pasar Global: Membangun Ekosistem Digital dan Integritas... athallahpublishing.com/index.php/almudayanah/article/view/134Strategi Meningkatkan Daya Saing Produk Halal di Pasar Global Membangun Ekosistem Digital dan Integritas athallahpublishing index php almudayanah article view 134
- Analysis of Sharia Compliance in Halal E-Commerce Transaction Mechanisms in Indonesia: Literature Study... jurnal.sinesia.id/index.php/Benefits-JET/article/view/701Analysis of Sharia Compliance in Halal E Commerce Transaction Mechanisms in Indonesia Literature Study jurnal sinesia index php Benefits JET article view 701
| File size | 359.15 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Fintech menjadi instrumen penting dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong inklusi ekonomi masyarakatFintech menjadi instrumen penting dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong inklusi ekonomi masyarakat
UINSUNAUINSUNA Secara keseluruhan, Masjid As-Sakinah berkontribusi besar dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membangun masyarakat yang berdaya serta religius. MasjidSecara keseluruhan, Masjid As-Sakinah berkontribusi besar dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membangun masyarakat yang berdaya serta religius. Masjid
STAIN TDMSTAIN TDM Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memperkuat kerangka ini untuk mencegah gharar dan ketidakadilan. Namun, praktik pemutusan hubungan kerja di industriKompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memperkuat kerangka ini untuk mencegah gharar dan ketidakadilan. Namun, praktik pemutusan hubungan kerja di industri
STAINUMADIUNSTAINUMADIUN Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna keberkahan dalam transaksi keuangan syariah sebagaimana dipersepsikan dan dialami oleh pelaku Usaha Mikro,Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna keberkahan dalam transaksi keuangan syariah sebagaimana dipersepsikan dan dialami oleh pelaku Usaha Mikro,
STAI MIFDASTAI MIFDA Data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal, dan literatur akademik. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menguraikan perbedaanData sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal, dan literatur akademik. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menguraikan perbedaan
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Dalam perspektif maqāṣid sharīah menurut Abdul Majid al-Najjar, fenomena ini dapat dinilai sah jika sejalan dengan lima prinsip utama, yaitu menjagaDalam perspektif maqāṣid sharīah menurut Abdul Majid al-Najjar, fenomena ini dapat dinilai sah jika sejalan dengan lima prinsip utama, yaitu menjaga
BASECAMPECOPUBMEDBASECAMPECOPUBMED Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengawas BUMDes di Provinsi Lampung yang berjumlah 212 unit BUMDes. Sampel untuk penelitian ini adalah 138Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengawas BUMDes di Provinsi Lampung yang berjumlah 212 unit BUMDes. Sampel untuk penelitian ini adalah 138
UNSURYAUNSURYA Pengembangan PDES membutuhan teknologi data terbaru. Hal ini akan berpengaruh terhadap kebutuhan data dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah sangatPengembangan PDES membutuhan teknologi data terbaru. Hal ini akan berpengaruh terhadap kebutuhan data dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah sangat
Useful /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penerapan prinsip tersebut sejalan dengan maqāṣid al-sharīah, terutama dalam mewujudkan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan (al-adl), danPenerapan prinsip tersebut sejalan dengan maqāṣid al-sharīah, terutama dalam mewujudkan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan (al-adl), dan
UNBITAGOUNBITAGO Teknik pengumpulan data yakni dengan observasi langsung dengan cara mengumpulkan UMKM yang ada di Kelurahan Talumolo dan melakukan penguatan kapasitasTeknik pengumpulan data yakni dengan observasi langsung dengan cara mengumpulkan UMKM yang ada di Kelurahan Talumolo dan melakukan penguatan kapasitas
UNBITAGOUNBITAGO Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pasca kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkanMetode pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pasca kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan
STAI MIFDASTAI MIFDA Oleh karena itu, diperlukan penetapan imbalan secara jelas dan transparan di awal perjanjian, baik berupa nominal tetap per unit penagihan maupun persentaseOleh karena itu, diperlukan penetapan imbalan secara jelas dan transparan di awal perjanjian, baik berupa nominal tetap per unit penagihan maupun persentase