IAIN LANGSAIAIN LANGSA

Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi SyariahAl-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip inklusivitas dan nilai-nilai maqāṣid al-sharīah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melibatkan pihak non-Muslim di Pengadilan Agama, serta menilai relevansinya dalam mewujudkan keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta didukung data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah didasarkan pada hubungan hukum yang lahir dari akad syariah dan asas penundukan diri secara sukarela (self-submission), bukan pada identitas agama para pihak. Penerapan prinsip tersebut sejalan dengan maqāṣid al-sharīah, terutama dalam mewujudkan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan (al-adl), dan kemaslahatan bagi seluruh pihak tanpa diskriminasi. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan model integrasi antara asas inklusivitas dan maqāṣid al-sharīah sebagai landasan penguatan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih adil, inklusif, dan responsif dalam sistem hukum nasional.

Penerapan prinsip inklusivitas dan nilai-nilai maqāṣid al-sharīah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melibatkan pihak non-Muslim di Pengadilan Agama memiliki landasan normatif yang kuat, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.Kewenangan Pengadilan Agama tidak semata-mata didasarkan pada identitas keagamaan para pihak, tetapi pada hubungan hukum yang lahir dari akad berbasis syariah dan kesediaan para pihak untuk tunduk pada prinsip-prinsip syariah.Dalam perspektif maqāṣid al-sharīah, penerapan asas inklusivitas merupakan perwujudan tujuan hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan, melindungi harta, serta menegakkan keadilan bagi setiap pencari keadilan tanpa diskriminasi.Adapun implementasi prinsip inklusivitas belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai kewenangan Pengadilan Agama, belum adanya pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur penanganan perkara ekonomi syariah yang melibatkan pihak non-Muslim, serta masih terbatasnya pemahaman mengenai pendekatan maqāṣid al-sharīah dalam pertimbangan putusan hakim.Oleh karena itu, penguatan regulasi, penyusunan pedoman peradilan, serta peningkatan kapasitas hakim melalui pendekatan maqāṣid-based adjudication menjadi langkah strategis untuk memastikan terwujudnya keadilan yang bersifat prosedural maupun substantif.

Penelitian lanjutan dapat mengembangkan regulasi spesifik yang mengatur kedudukan non-Muslim dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, memperkuat pelatihan hakim tentang prinsip maqāṣid al-sharīah untuk memastikan keadilan substantif, serta mengeksplorasi cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang inklusivitas dalam sistem hukum syariah. Selain itu, penting untuk mengkaji dampak implementasi prinsip maqāṣid al-sharīah terhadap kepercayaan publik non-Muslim terhadap Pengadilan Agama. Penelitian juga bisa fokus pada perbandingan praktik penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dengan lembaga peradilan lain di negara-negara dengan masyarakat plural. Akhirnya, studi lanjutan dapat mengevaluasi efektivitas mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa syariah yang inklusif dan adil.

  1. Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi) | Zenodo. maqasid... zenodo.org/records/14522804Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam Analisis Komprehensif dan Implementasi Zenodo maqasid zenodo records 14522804
  2. MENGEFEKTIFKAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN MENYEDERHANAKAN SISTEM PARTAI POLITIK: BELAJAR KEPADA PEMILU JERMAN... doi.org/10.33331/mhn.v49i2.28MENGEFEKTIFKAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN MENYEDERHANAKAN SISTEM PARTAI POLITIK BELAJAR KEPADA PEMILU JERMAN doi 10 33331 mhn v49i2 28
  3. Dynamics of Murabahah Disputes: Factor Analysis and Decisions of the Indonesian Religious Courts (2010-2024)... doi.org/10.29240/alfalah.v9i2.11146Dynamics of Murabahah Disputes Factor Analysis and Decisions of the Indonesian Religious Courts 2010 2024 doi 10 29240 alfalah v9i2 11146
  4. Kompetensi Hakim dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A |... zenodo.org/records/15705893Kompetensi Hakim dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A zenodo records 15705893
  5. THE CONCEPT OF ISLAMIC EDUCATION IN CONTEMPORARY QUR'ANIC INTERPRETATION: A Study of Islamic Educational... ejournal.stdiis.ac.id/Al-Majalis/article/view/1109THE CONCEPT OF ISLAMIC EDUCATION IN CONTEMPORARY QURANIC INTERPRETATION A Study of Islamic Educational ejournal stdiis ac Al Majalis article view 1109
Read online
File size373.96 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test