UMSRAPPANGUMSRAPPANG
MALLOMO: Journal of Community ServiceMALLOMO: Journal of Community ServiceStunting masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan manusia di Indonesia, terutama di komunitas pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting dari perspektif pendidikan nonformal di Kabupaten Bengkulu Utara. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan di Desa Karang Anyar dan Desa Talang Pasak. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan KPM, tenaga kesehatan, pejabat desa, dan keluarga penerima manfaat. Temuan menunjukkan bahwa KPM memainkan peran strategis tidak hanya sebagai pelaksana program kesehatan, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran masyarakat, mediator sosial, dan agen perubahan perilaku. Melalui kegiatan pendidikan partisipatif, kunjungan rumah, dan bantuan gizi yang kontekstual, KPM berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gizi anak dan praktik pengasuhan. Efektivitas peran mereka dipengaruhi oleh kondisi sosio-budaya, dukungan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Studi ini menyoroti pentingnya memperkuat kompetensi komunikasi dan fasilitasi untuk mendukung pencegahan stunting berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
KPM memainkan peran strategis dalam pencegahan stunting dengan menggabungkan pendidikan nonformal, pengambilan keputusan partisipatif, dan adaptasi budaya.Efektivitas mereka bergantung pada kondisi sosial, dukungan institusi, dan kemampuan beradaptasi.Rekomendasi mencakup penguatan kompetensi komunikasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kolaborasi antar lembaga untuk memperkuat program pencegahan stunting.
1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak pelatihan komunikasi khusus terhadap efektivitas KPM dalam memengaruhi perilaku masyarakat. 2. Studi tentang pendekatan partisipatif masyarakat dalam pencegahan stunting, seperti pengembangan program berbasis kebutuhan lokal. 3. Analisis peran kolaborasi antar lembaga (pemerintah, kesehatan, dan organisasi masyarakat) dalam memperkuat sistem pencegahan stunting berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan ketimpangan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
| File size | 497.16 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
BMABERSAMABMABERSAMA Berdasarkan perhitungan yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa Non Performing Financing memiliki thitung -3,311 > ttabel 2,30600, maka Non PerformingBerdasarkan perhitungan yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa Non Performing Financing memiliki thitung -3,311 > ttabel 2,30600, maka Non Performing
PPICURUGPPICURUG Analisis teori dan hubungan antar variabel dari berbagai sumber literatur. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan kesadaranAnalisis teori dan hubungan antar variabel dari berbagai sumber literatur. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan kesadaran
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Studi ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana inses di Aceh dengan menitikberatkan pada perspektif relasi kuasa antara korban danStudi ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana inses di Aceh dengan menitikberatkan pada perspektif relasi kuasa antara korban dan
UPDMUPDM Pengelolaan komunikasi yang konsisten, transparan, dan interaktif menjadikan program CSR tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berkontribusi nyataPengelolaan komunikasi yang konsisten, transparan, dan interaktif menjadikan program CSR tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berkontribusi nyata
UMSJUMSJ Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negaraDengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negara
UMTSUMTS HKI merupakan bagian dari hukum kekayaan yang memiliki sifat abstrak. Pada era globalisasi, di mana ekonomi berkembang pesat dan kemajuan teknologi meningkatkanHKI merupakan bagian dari hukum kekayaan yang memiliki sifat abstrak. Pada era globalisasi, di mana ekonomi berkembang pesat dan kemajuan teknologi meningkatkan
POLTEKMUPOLTEKMU Dari hasil kegiatan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam menghadapi musim pancaroba pada ibu di Posyandu Bangunsari Desa Keblukan Temanggung diperolehDari hasil kegiatan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam menghadapi musim pancaroba pada ibu di Posyandu Bangunsari Desa Keblukan Temanggung diperoleh
STPI PAJAKSTPI PAJAK Hal ini disebabkan karena program yang tidak memiliki efek multiplier terhadap masyarakat dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan atauHal ini disebabkan karena program yang tidak memiliki efek multiplier terhadap masyarakat dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan atau
Useful /
GUBUGJOURNALGUBUGJOURNAL Ketiga, implementasi kedua sistem menghasilkan masalah komplementer. perselisihan keluarga dan stagnasi produktivitas di Indonesia, serta hilangnya jaringKetiga, implementasi kedua sistem menghasilkan masalah komplementer. perselisihan keluarga dan stagnasi produktivitas di Indonesia, serta hilangnya jaring
UNSURYAUNSURYA Perbedaan kecil antara hasil simulasi dan pengujian merupakan hal yang wajar dan disebabkan oleh toleransi fabrikasi serta kondisi pengujian, namun tidakPerbedaan kecil antara hasil simulasi dan pengujian merupakan hal yang wajar dan disebabkan oleh toleransi fabrikasi serta kondisi pengujian, namun tidak
UMSJUMSJ Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-UndangEksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang
UMSJUMSJ Meskipun aset kripto telah diakui sebagai komoditas di Indonesia, penyalahgunaannya dalam aktivitas ilegal seperti pendanaan terorisme, perdagangan narkoba,Meskipun aset kripto telah diakui sebagai komoditas di Indonesia, penyalahgunaannya dalam aktivitas ilegal seperti pendanaan terorisme, perdagangan narkoba,