APPISIAPPISI

Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan NegaraJurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara

Kekerasan seksual dalam hubungan pacaran meningkat seiring dengan perkembangan hubungan intim di luar pernikahan, namun seringkali dianggap sebagai masalah pribadi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengakui ketidakseimbangan kekuasaan sebagai salah satu unsur kekerasan seksual tetapi tidak secara eksplisit mengatur hubungan pacaran sebagai konteks yang dilindungi, sehingga menciptakan kerentanan hukum bagi korban. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual dalam hubungan pacaran berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual dan mengidentifikasi kesenjangan normatif yang membatasi perlindungan yang efektif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Materi hukum primer meliputi Undang-Undang Kekerasan Seksual, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan terkait, sedangkan materi sekunder terdiri dari artikel ilmiah, buku, dan laporan kelembagaan yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka. Data dianalisis secara kualitatif-normatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis, didukung oleh analisis komparatif antara kerangka hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum melalui pengakuan ketidakseimbangan kekuasaan dan hak korban untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Namun, perlindungan tetap bersifat umum dan kurang memiliki mekanisme operasional. Delapan kesenjangan normatif diidentifikasi, termasuk tidak adanya definisi hubungan pacaran, indikator ketidakseimbangan kekuasaan yang tidak jelas, kurangnya mekanisme perlindungan langsung yang independen dari status perkawinan, dan standar perlindungan digital dan berbasis trauma yang terbatas. Studi ini merekomendasikan penguatan normatif melalui penerapan peraturan yang memastikan kepastian hukum, perlindungan yang efektif, dan akses berkelanjutan terhadap keadilan bagi korban. Kebaruannya terletak pada rekonstruksi perlindungan khusus hubungan pacaran berdasarkan teori hubungan kekuasaan, viktimologi, dan akses terhadap keadilan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan dasar normatif untuk perlindungan korban kekerasan seksual dalam relasi pacaran melalui pengakuan ketidakseimbangan relasi kuasa dan hak korban atas penanganan, perlindungan, serta pemulihan.Namun, perlindungan yang tersedia masih bersifat umum karena UU TPKS tidak menyebutkan relasi pacaran sebagai konteks eksplisit, sehingga ketergantungan pada penafsiran aparat penegak hukum tetap tinggi.Kekosongan norma termanifestasi dalam delapan bentuk, termasuk ketiadaan definisi hubungan pacaran, indikator pembuktian ketidakseimbangan relasi kuasa, serta standar perlindungan digital dan berbasis trauma yang lemah.Kekosongan ini berpotensi mereduksi pengalaman korban menjadi masalah privat.Penelitian ini merekomendasikan penguatan normatif melalui peraturan pelaksana, pedoman berbasis trauma, mekanisme perlindungan digital, dan sistem pemulihan berperspektif korban.

Penelitian lanjutan dapat mengembangkan kerangka hukum untuk mendefinisikan hubungan pacaran secara eksplisit dalam peraturan pelaksana UU TPKS, sehingga memperjelas konteks perlindungan korban. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang pengembangan indikator operasional untuk menilai ketidakseimbangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual, yang dapat menjadi dasar penegakan hukum yang lebih akurat. Selanjutnya, penelitian dapat mengeksplorasi penerapan standar pemeriksaan berbasis trauma dan mekanisme perlindungan digital yang terstruktur, untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan segera dan konsisten. Saran ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum yang inklusif dan responsif terhadap dinamika kekerasan seksual dalam relasi non-perkawinan.

  1. Criminal Legal Protection for Victims of Domestic Violence | Jurnal Justice Aswaja. criminal protection... doi.org/10.52188/jja.v2i2.870Criminal Legal Protection for Victims of Domestic Violence Jurnal Justice Aswaja criminal protection doi 10 52188 jja v2i2 870
  2. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor... doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor doi 10 14710 jphi v4i2 170 196
  3. "Sexual-Violence Offenses in Indonesia: Analysis of the Criminal Polic" by Topo Santoso and... journal.unpad.ac.id/pjih/vol10/iss1/4Sexual Violence Offenses in Indonesia Analysis of the Criminal Polic by Topo Santoso and journal unpad ac pjih vol10 iss1 4
  4. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Dating Violence Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana dan... jurnal.dokicti.org/index.php/JSLS/article/view/1270Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Dating Violence Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana dan jurnal dokicti index php JSLS article view 1270
Read online
File size331.73 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul Kabupaten Kediri 2026More at 2026

APPISIAPPISI Selain itu, kewenangan pemerintah desa dalam penentuan penerima bantuan masih terbatas, sehingga berbagai permasalahan yang muncul belum dapat diselesaikanSelain itu, kewenangan pemerintah desa dalam penentuan penerima bantuan masih terbatas, sehingga berbagai permasalahan yang muncul belum dapat diselesaikan

JURIS Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Resort Tual Perspektif Hukum Pidana Islam 2026More at 2026

APPISIAPPISI Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik PolresPenelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres

JURIS Perlindungan Hukum Data Pribadi di Era Kecerdasan Buatan Tantangan dan Prospek Regulasi di Indonesia 2026More at 2026

APPISIAPPISI Perkembangan AI telah memberikan manfaat signifikan tetapi meningkatkan risiko terhadap perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentangPerkembangan AI telah memberikan manfaat signifikan tetapi meningkatkan risiko terhadap perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

JURIS Studi Kasus Korupsi di Sektor Pendidikan Praktik Pola dan Dampaknya terhadap Layanan Publik 2026More at 2026

APPISIAPPISI Korupsi di sektor pendidikan merupakan ancaman serius terhadap integritas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuanKorupsi di sektor pendidikan merupakan ancaman serius terhadap integritas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan

JURIS Kekaburan Norma Pasal 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Rekonstruksinya melalui Tripartite Test ICCPR Pascatragedi Affan Kurniawan 2026More at 2026

APPISIAPPISI Artikel ini menegaskan urgensi amandemen UU 9/1998 dan reformasi regulasi Polri menuju human rights-based policing. Frasa ketertiban umum dalam Pasal 6Artikel ini menegaskan urgensi amandemen UU 9/1998 dan reformasi regulasi Polri menuju human rights-based policing. Frasa ketertiban umum dalam Pasal 6

JURIS Kekosongan Norma Penguatan Fungsi Checks and Balances Badan Pemusyawaratan Desa Pasca UU Desa 2024 2026More at 2026

APPISIAPPISI Kekosongan norma ini berimplikasi pada lemahnya efektivitas fungsi pengawasan BPD akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya pelatihan, konflikKekosongan norma ini berimplikasi pada lemahnya efektivitas fungsi pengawasan BPD akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya pelatihan, konflik

JURIS Dampak Psikologis dan Sosial Serta Perlindungan Korban Kejahatan Siber dalam Perspektif Viktimologi 2026More at 2026

APPISIAPPISI Selain itu, mereka juga menghadapi dampak sosial yang meliputi rasa malu, berkurangnya interaksi sosial, dan stigma dari lingkungan sekitar. Dalam perspektifSelain itu, mereka juga menghadapi dampak sosial yang meliputi rasa malu, berkurangnya interaksi sosial, dan stigma dari lingkungan sekitar. Dalam perspektif

JURIS Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan APBDes Terhadap Manajemen Penggunaan APBDes Dalam Mewujudkan Efektivitas Realisasi Penggunaan APBDes Di Kabupaten Garut 2023More at 2023

UNIGAUNIGA Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi dengan metode observasi, angket, dan studi dokumentasi. Namun metode analisisMetode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi dengan metode observasi, angket, dan studi dokumentasi. Namun metode analisis

Useful /

JURIS Pengendalian Persediaan Gas LPG di PT Anugrah Gas Utama dengan Menggunakan Metode Period Order Quantity dan Just In Time 2026More at 2026

LPPM UNBAJALPPM UNBAJA Anugrah Gas Utama adalah sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Pertamina atau biasa disebut dengan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk ElpijiAnugrah Gas Utama adalah sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Pertamina atau biasa disebut dengan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji

JURIS Implementasi Pengetahuan Pertolongan Pertama pada Kondisi Kegawatdaruratan Ringan bagi Siswa Sekolah Dasar Negeri 02 Kandangmas Kudus 2026More at 2026

PNLPNL Namun, pemahaman pertolongan pertama di kalangan siswa sekolah dasar masih sangat terbatas, terutama dalam mengenali keadaan darurat ringan dan tindakanNamun, pemahaman pertolongan pertama di kalangan siswa sekolah dasar masih sangat terbatas, terutama dalam mengenali keadaan darurat ringan dan tindakan

JURIS PkM Penerapan Rocket Stove Sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Di Politeknik Negeri Lhokseumawe 2026More at 2026

PNLPNL Secara keseluruhan, rocket stove dapat menjadi salah satu solusi tepat guna yang mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di lingkungan kampus. SelainSecara keseluruhan, rocket stove dapat menjadi salah satu solusi tepat guna yang mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di lingkungan kampus. Selain

JURIS Mothers Experiences in Caring for Low Birth Weight LBW Infants A Scoping Review 2026More at 2026

JPRESSJPRESS Ibu yang berhasil merawat bayi BBLR di rumah berada dalam situasi yang menarik untuk memperoleh pengalaman baru. Penelitian ini menggunakan desain scopingIbu yang berhasil merawat bayi BBLR di rumah berada dalam situasi yang menarik untuk memperoleh pengalaman baru. Penelitian ini menggunakan desain scoping

ads-block-test