APPISIAPPISI
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan NegaraJurnal Hukum, Administrasi Publik dan NegaraAbstrak. Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor melalui kemampuan mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data pribadi secara masif. Di satu sisi, AI memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi, inovasi, dan kualitas pelayanan, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi, keamanan data, transparansi algoritma, dan akuntabilitas dalam pemrosesan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi di era kecerdasan buatan serta mengkaji tantangan dan prospek regulasinya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat kesenjangan pengaturan terkait pemrosesan data berbasis AI, pengambilan keputusan secara otomatis, serta mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum, harmonisasi regulasi sektoral, dan penyusunan kerangka tata kelola AI yang lebih komprehensif guna menjamin perlindungan data pribadi sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab di Indonesia.
Perkembangan AI telah memberikan manfaat signifikan tetapi meningkatkan risiko terhadap perlindungan data pribadi.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum, tetapi masih kurang mengakomodasi isu AI seperti transparansi algoritma dan pengambilan keputusan otomatis.Diperlukan harmonisasi regulasi dan pengembangan tata kelola AI yang lebih komprehensif untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam praktik, khususnya di sektor-sektor seperti kesehatan dan keuangan. Selain itu, analisis komparatif terhadap regulasi AI di negara-negara lain seperti Uni Eropa dapat memberikan wawasan untuk menyempurnakan kerangka hukum Indonesia. Terakhir, penelitian tentang dampak AI pada privasi data dalam konteks transformasi digital nasional dapat menjadi arah baru untuk memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak warga negara.
- Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 | Jurnal Hukum IUS QUIA... doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art3Undang Undang Cipta Kerja Pasca Revisi Kedua Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jurnal Hukum IUS QUIA doi 10 20885 iustum vol30 iss2 art3
- Perlindungan Hukum Data Pribadi di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Prospek Regulasi di Indonesia... doi.org/10.62383/hukum.v3i4.1163Perlindungan Hukum Data Pribadi di Era Kecerdasan Buatan Tantangan dan Prospek Regulasi di Indonesia doi 10 62383 hukum v3i4 1163
| File size | 356.48 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UMBUMB Vegetable oils demonstrate strong potential as sustainable quenching media due to their biodegradability, controlled cooling performance, and improvedVegetable oils demonstrate strong potential as sustainable quenching media due to their biodegradability, controlled cooling performance, and improved
APPISIAPPISI Delapan kesenjangan normatif diidentifikasi, termasuk tidak adanya definisi hubungan pacaran, indikator ketidakseimbangan kekuasaan yang tidak jelas, kurangnyaDelapan kesenjangan normatif diidentifikasi, termasuk tidak adanya definisi hubungan pacaran, indikator ketidakseimbangan kekuasaan yang tidak jelas, kurangnya
APPISIAPPISI Implementasi SOP di bidang kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo telah berjalan cukup efektif dalam mendukung akuntabilitas publikImplementasi SOP di bidang kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo telah berjalan cukup efektif dalam mendukung akuntabilitas publik
UNIGOUNIGO Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi AI, manajemen risiko, dan tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. TemuanHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi AI, manajemen risiko, dan tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Temuan
UMBUMB Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebocoran dan cacat pada tabung terjadi karena kerusakan cetakan, punch, dan pengaturan yang tidak tepat. Metode yangHasil pengujian menunjukkan bahwa kebocoran dan cacat pada tabung terjadi karena kerusakan cetakan, punch, dan pengaturan yang tidak tepat. Metode yang
UMBUMB Komposit yang terbuat dari asam polilaktat (PLA) dan serat alami adalah bahan yang berkelanjutan, dapat terdegradasi secara alami, dan berasal dari sumberKomposit yang terbuat dari asam polilaktat (PLA) dan serat alami adalah bahan yang berkelanjutan, dapat terdegradasi secara alami, dan berasal dari sumber
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian pengembangan program dengan menggunakan System Development Life Cycle (SDLC). Menu inventori, sirkulasiPenelitian ini merupakan bagian dari penelitian pengembangan program dengan menggunakan System Development Life Cycle (SDLC). Menu inventori, sirkulasi
YP3AYP3A Pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende masih mengalami beberapa kendala dalam hal pengolahan data kepegawaian karena belum sepenuhnyaPada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende masih mengalami beberapa kendala dalam hal pengolahan data kepegawaian karena belum sepenuhnya
Useful /
APPISIAPPISI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk dinamika politik hukum Islam, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap sistemPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk dinamika politik hukum Islam, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap sistem
APPISIAPPISI Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 Indonesia menggantikan kerangka kerja tahun 1981 dan menekankan hak-hak tersangka sebagai elemen sentralUndang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 Indonesia menggantikan kerangka kerja tahun 1981 dan menekankan hak-hak tersangka sebagai elemen sentral
POLANKAPOLANKA pencarian dengan menggunakan database antara lain dilakukan di Google Scholar atau Google Cendikia. Dengan rentang waktu tahun 2010-2020. Hasil Analisis:pencarian dengan menggunakan database antara lain dilakukan di Google Scholar atau Google Cendikia. Dengan rentang waktu tahun 2010-2020. Hasil Analisis:
POLANKAPOLANKA A dilakukan 6 kali kunjungan dan ketika trimester I Ny. A mengalami emesis gravidarum. Oleh karena itu, penulis memberikan terapi nonfarmakologi AkupresurA dilakukan 6 kali kunjungan dan ketika trimester I Ny. A mengalami emesis gravidarum. Oleh karena itu, penulis memberikan terapi nonfarmakologi Akupresur