RIVIERAPUBLISHINGRIVIERAPUBLISHING

Jurnal Impresi IndonesiaJurnal Impresi Indonesia

Maraknya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di lingkungan korporasi, termasuk di PT BEFIE Tbk, mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya integritas pejabat perusahaan. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 298/Pid.B/2024/PN.Ckr menjadi konkret penyalahgunaan wewenang yang merugikan perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya tindak pidana tersebut, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta upaya pencegahannya berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori utilitarian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan terjadi akibat penyalahgunaan jabatan oleh pegawai yang memiliki kewenangan atas aset perusahaan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 10 bulan dan 1 tahun 10 bulan kepada para terdakwa, namun sanksi tersebut dinilai belum memberikan efek jera dan keadilan substantif karena tidak disertai kewajiban pengembalian kerugian perusahaan. Penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana seharusnya mencakup restitusi atau penyitaan aset pelaku. Disarankan agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset, serta perusahaan memperkuat sistem pengawasan dan audit internal.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT.merupakan penyalahgunaan kewenangan secara sadar, terencana, dan berulang oleh pejabat pengadaan untuk merekayasa harga proyek dan mengalihkan dana ke rekening pribadi.Ckr mengonfirmasi penggelapan ini memenuhi unsur Pasal 374 KUHP, sejalan dengan konstruksi Pasal 488 KUHP baru mengenai pemberatan pidana karena hubungan kerja.Namun, putusan tersebut dinilai masih formalistik dan belum memberikan keadilan substantif karena gagal memulihkan kerugian perusahaan dan tidak menimbulkan efek jera yang proporsional.

Saran penelitian lanjutan yang relevan dapat memperdalam pemahaman kita mengenai kejahatan penggelapan dalam jabatan dan cara mengatasinya secara lebih efektif. Pertama, perlu ada studi komparatif yang menganalisis efektivitas penerapan restitusi dan penyitaan aset dalam putusan pengadilan tindak pidana penggelapan jabatan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum serupa. Penelitian ini akan mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan dalam memastikan pemulihan kerugian korban secara substantif, bukan hanya fokus pada hukuman pidana bagi pelaku. Hal ini penting mengingat kritik dalam penelitian ini mengenai ringannya hukuman dan ketiadaan perintah pengembalian aset dalam kasus PT. BFIE Tbk, yang mengurangi efek jera dan keadilan restoratif. Kedua, akan sangat bermanfaat untuk melakukan penelitian yang menganalisis dampak nyata implementasi teknologi pengawasan, seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data (data analytics), terhadap efektivitas pencegahan penggelapan dalam jabatan di perusahaan-perusahaan terbuka (Tbk) di Indonesia. Studi ini harus juga mempertimbangkan tantangan adaptasi teknologi di lingkungan korporasi serta aspek etika dan privasi data karyawan. Mengingat penelitian ini menyoroti lemahnya pengawasan internal sebagai faktor kunci, eksplorasi solusi teknologi dapat menawarkan model pencegahan yang lebih proaktif dan sulit dimanipulasi di masa depan. Ketiga, disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang perumusan dan implementasi kode etik serta program pendidikan integritas yang efektif dalam menciptakan budaya kepatuhan korporasi yang kuat. Penelitian ini dapat menggali bagaimana faktor-faktor psikologis dan sosiologis di luar aspek hukum formal memengaruhi keputusan pegawai untuk melakukan penggelapan dalam jabatan. Dengan memahami akar masalah dari sisi perilaku dan budaya organisasi, perusahaan dapat merancang strategi pencegahan yang lebih holistik, tidak hanya mengandalkan sanksi hukum tetapi juga membangun kesadaran moral dan etika yang kokoh di antara seluruh jajaran karyawan. Ketiga arah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan kejahatan kerah putih di Indonesia.

Read online
File size522.7 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

ads-block-test