JABARPROVJABARPROV

Creative Research JournalCreative Research Journal

Provinsi Jawa Barat menghadapi paradoks pembangunan, yaitu sebagai salah satu destinasi investasi utama nasional, namun secara konsisten mencatatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap TPT di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Menggunakan data panel periode 2020-2024, penelitian ini menerapkan model regresi Random Effect (REM) dengan robust standard errors, serta mengontrol variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Hasil estimasi menunjukkan PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, menandakan perannya dalam penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, PMA berpengaruh positif dan signifikan, mengindikasikan sifat padat modal dan potensi ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch). LPE terbukti signifikan menurunkan TPT, namun IPM secara berlawanan berpengaruh positif. Simpulan utama adalah tidak semua investasi berdampak sama terhadap pasar kerja. Implikasi kebijakan adalah perlunya fokus pada kualitas investasi yang padat karya, terutama dari sumber domestik, serta penyelarasan kualitas sumber daya manusia dengan kebutuhan industri.

Penelitian menemukan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara signifikan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif terhadap TPT, menunjukkan investasi asing belum efektif dalam mengurangi pengangguran.Selain itu, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkontribusi menurunkan TPT, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru meningkatkan TPT, mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia belum diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja.Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah, memperhatikan karakteristik masing-masing jenis investasi dan faktor pembangunan untuk mengoptimalkan dampaknya terhadap pasar kerja.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan memecah data investasi berdasarkan sektor industri, menggunakan data tingkat perusahaan (firm‑level) untuk mengidentifikasi mekanisme spesifik antara investasi sektor tertentu dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengungkap efek heterogenitas sektor pada pengangguran. Selain itu, studi longitudinal dengan rentang waktu lebih panjang, misalnya dua dekade, perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang investasi serta mengintegrasikan variabel terkait pandemi COVID‑19 sebagai faktor gangguan, guna memahami dinamika investasi‑pengangguran selama krisis dan pemulihan. Selanjutnya, penelitian eksperimental atau quasi‑eksperimental yang mengevaluasi program pelatihan vokasi dan kurikulum berbasis kebutuhan industri dapat memberikan bukti empiris tentang efektivitas intervensi pendidikan dalam mengurangi skill mismatch dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

  1. BEHIND CAPITAL FLOWS: EXAMINING OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) AND DOMESTIC DIRECT INVESTMENT (DDI)... doi.org/10.34147/crj.v12i01.435BEHIND CAPITAL FLOWS EXAMINING OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FDI AND DOMESTIC DIRECT INVESTMENT DDI doi 10 34147 crj v12i01 435
  2. The effect of FDI on the host countries’ employment: A meta-regression analysis. effect fdi host... rujec.org/article/98252The effect of FDI on the host countriesAo employment A meta regression analysis effect fdi host rujec article 98252
  3. Hukum OKUN: Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Indonesia | Jurnal Ekonomi Pembangunan. okun... jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jep/article/view/32Hukum OKUN Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Indonesia Jurnal Ekonomi Pembangunan okun jurnal feb unila ac index php jep article view 32
Read online
File size359.02 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Existence of Legal Certainty for Foreign Investors in Danantara as a Form of Investment Governance Reform 2025More at 2025

UIDUID Penerapan asas efisiensi berkeadilan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial sesuai teori Sudikno Mertokusumo dan John Rawls.Penerapan asas efisiensi berkeadilan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial sesuai teori Sudikno Mertokusumo dan John Rawls.

JURIS Energy mix diversification and financial development Electricity in G20 countries 2025More at 2025

UKSWUKSW Metode pendekatan model fixed effect dan estimator System-GMM digunakan dalam studi ini, dengan sampel data panel dari 19 negara anggota G20 selama periodeMetode pendekatan model fixed effect dan estimator System-GMM digunakan dalam studi ini, dengan sampel data panel dari 19 negara anggota G20 selama periode

JURIS Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa berdasarkan Undang undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa 2025More at 2025

TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Dengan demikian, ketiadaan kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang memadai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan kerentanan sistem akuntabilitasDengan demikian, ketiadaan kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang memadai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan kerentanan sistem akuntabilitas

JURIS Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Putusan Nomor 60 PID B 2024 PN Amlapura 2025More at 2025

TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, dan majelis hakim telah mempertimbangkan secaraHasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, dan majelis hakim telah mempertimbangkan secara

JURIS Domestic Factors on China s Green Belt and Road Initiatives Comparing Indonesia and Thailand 2025More at 2025

AMIKOMAMIKOM Implementasi Inisiatif Sabuk dan Jalan Hijau (Green Belt and Road Initiative) China mencerminkan perubahan dalam kebijakan luar negerinya untuk mendukungImplementasi Inisiatif Sabuk dan Jalan Hijau (Green Belt and Road Initiative) China mencerminkan perubahan dalam kebijakan luar negerinya untuk mendukung

JURIS Strategi Iran dalam Merespons Sanksi Amerika Serikat Periode 2018 2020 2024More at 2024

UNJANIUNJANI Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dengan sumber data sekunder seperti literatur dari buku, dokumen, jurnal, surat kabar, majalah,Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dengan sumber data sekunder seperti literatur dari buku, dokumen, jurnal, surat kabar, majalah,

JURIS Pengaruh Foreign Direct Investment Dan Urbanisasi Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Moderasi Pengendalian Korupsi Pada Negara ASEAN 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU Secara simultan, FDI, urbanisasi, dan pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN.Secara simultan, FDI, urbanisasi, dan pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN.

JURIS Imprediktibilitas Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Tantangan dan Ancaman Rezim Donald Trump Terhadap ASEAN 2017More at 2017

UNPARUNPAR Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi negara anggota ASEAN yang masih mengandalkan investasi asing dan kerjasama dengan negara maju seperti AmerikaHal ini merupakan tantangan tersendiri bagi negara anggota ASEAN yang masih mengandalkan investasi asing dan kerjasama dengan negara maju seperti Amerika

Useful /

JURIS Implementasi Metode Na ve Bayes dalam Deteksi Akses Tidak Sah Menggunakan Dataset UNSW NB15 2026More at 2026

STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Dataset yang digunakan adalah UNSW‑NB15, yang telah melalui tahap praproses data sehingga menghasilkan sebanyak 82.332 record yang siap digunakan untukDataset yang digunakan adalah UNSW‑NB15, yang telah melalui tahap praproses data sehingga menghasilkan sebanyak 82.332 record yang siap digunakan untuk

JURIS Analisis Manajemen Risiko Proyek Infrastruktur CCTV Lalu Lintas dengan PMBOK dan ISO 31000 Dishub Surabaya 2026More at 2026

STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Risiko K3 akibat kelalaian penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) mencatat Risk Priority Number (RPN) tertinggi (75), diikuti dominasi gangguan jaringanRisiko K3 akibat kelalaian penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) mencatat Risk Priority Number (RPN) tertinggi (75), diikuti dominasi gangguan jaringan

JURIS Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI (1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan

JURIS Bahasa Perempuan Merigi Sakti dan PT CBS Bengkulu Tengah dalam konflik Lingkungan 2017More at 2017

UNPARUNPAR Bahasa yang digunakan perempuan berbeda dengan laki-laki, namun sama-sama bertujuan untuk menyampaikan penolakan terhadap dampak negatif perusahaan tambang.Bahasa yang digunakan perempuan berbeda dengan laki-laki, namun sama-sama bertujuan untuk menyampaikan penolakan terhadap dampak negatif perusahaan tambang.

ads-block-test