E SIBERE SIBER
Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)Studi ini menganalisis peraturan tentang biaya minimum notaris dalam penyusunan akta untuk menegakkan profesionalisme notaris melalui studi komparatif terhadap hukum notaris di Korea Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peraturan biaya minimum notaris, yang seringkali menyebabkan persaingan tidak sehat di antara notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan hukum dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan biaya notaris di Indonesia adalah kebutuhan mendesak dari perspektif kepastian hukum dan keadilan. Hasilnya adalah ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris dan penurunan martabat notaris akibat persaingan harga. Di Korea Selatan, karena biaya bersifat publik dan transparan serta menjaga profesionalisme notaris, honorarium ideal di Indonesia yang dapat memberikan keadilan adalah: peraturan hukum yang jelas, peraturan biaya minimum.
Berdasarkan analisis penelitian di atas, perlu ditetapkan biaya minimum notaris di Indonesia sebagai kebutuhan mendesak dari perspektif kepastian hukum dan keadilan.Pasal 36 UUJN memang mengatur dasar penentuan biaya notaris berdasarkan nilai ekonomi dan sosiologis suatu akta, tetapi ketentuan ini hanya memberikan batas maksimum tanpa menetapkan standar biaya seragam.Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris, dan martabat notaris menurun akibat persaingan harga.Dalam konteks kepastian hukum, masyarakat berhak memperoleh jaminan bahwa semua layanan hukum publik, termasuk jasa notaris, dilakukan dengan standar yang jelas.Di Korea Selatan, karena biaya bersifat publik dan transparan serta menjaga profesionalisme notaris, masyarakat tidak perlu menawar harga dengan notaris.Dalam hal kepastian hukum, sistem Korea Selatan mengadopsi kepastian hukum yang dicapai melalui norma-norma tertulis yang ketat dan dapat ditegakkan.Pendirian sistem biaya ideal di Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum meliputi.peraturan hukum yang jelas, penetapan tarif minimum di setiap daerah, daftar biaya notaris, dan sanksi bagi pelanggaran peraturan biaya.
Untuk meningkatkan profesionalisme notaris dan memastikan kepastian hukum, penelitian selanjutnya dapat mengusulkan model regulasi biaya yang lebih terpusat dan sistematis seperti di Korea Selatan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan akses publik terhadap jasa notaris, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Terakhir, penelitian dapat menganalisis dampak peraturan biaya minimum terhadap kualitas layanan notaris dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan standar etika dan profesionalisme notaris.
| File size | 257.62 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Program ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan POKDARWIS dalam perencanaan pariwisata, serta menghasilkan rekomendasi awal berupa kebutuhan penyusunanProgram ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan POKDARWIS dalam perencanaan pariwisata, serta menghasilkan rekomendasi awal berupa kebutuhan penyusunan
UNKRISUNKRIS Hasil analisis ini memberikan dasar bagi perusahaan dalam memilih alternatif perencanaan kapasitas yang paling efisien secara biaya. Berdasarkan hasilHasil analisis ini memberikan dasar bagi perusahaan dalam memilih alternatif perencanaan kapasitas yang paling efisien secara biaya. Berdasarkan hasil
DAARULHUDADAARULHUDA Mengadopsi pendekatan yuridis normatif doktrinal dilengkapi elemen empiris via wawancara industri, analisis mengonfirmasi fragmentasi norma seperti PPMengadopsi pendekatan yuridis normatif doktrinal dilengkapi elemen empiris via wawancara industri, analisis mengonfirmasi fragmentasi norma seperti PP
UINSAIZUUINSAIZU Studi komparatif dari Malaysia dan Bahrain menunjukkan bahwa integrasi audit Syariah dan mekanisme penyelesaian sengketa terpusat dapat memperkuat kepastianStudi komparatif dari Malaysia dan Bahrain menunjukkan bahwa integrasi audit Syariah dan mekanisme penyelesaian sengketa terpusat dapat memperkuat kepastian
UMMUMM Kegagalan implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata di kawasan hutan Kabupaten Karanganyar berasal dari masalah substansiKegagalan implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata di kawasan hutan Kabupaten Karanganyar berasal dari masalah substansi
UNSURUNSUR 0, terutama terkait dengan peningkatan kebutuhan air dan dampak pengambilan air tanah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah0, terutama terkait dengan peningkatan kebutuhan air dan dampak pengambilan air tanah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah
UNSIKAUNSIKA Penelitian ini menghasilkan biaya transportasi yang diminimumkan sejumlah Rp48. Biaya transportasi dengan pembagian sopir 1 mengirim ke Blitar ponggok,Penelitian ini menghasilkan biaya transportasi yang diminimumkan sejumlah Rp48. Biaya transportasi dengan pembagian sopir 1 mengirim ke Blitar ponggok,
AKRABJUARAAKRABJUARA Hasil optimalisasi menunjukkan peningkatan profitabilitas serta memberikan rekomendasi alokasi produk dan pusat pengadaan yang tepat untuk meminimalkanHasil optimalisasi menunjukkan peningkatan profitabilitas serta memberikan rekomendasi alokasi produk dan pusat pengadaan yang tepat untuk meminimalkan
Useful /
JURNALKUJURNALKU Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efek biaya lingkungan, pengungkapan emisi karbon, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajakPenelitian ini bertujuan untuk meneliti efek biaya lingkungan, pengungkapan emisi karbon, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak
JURNALKUJURNALKU Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan EViews 14, di mana model efek acak (REM) dipilih melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji LagrangeData dianalisis menggunakan regresi data panel dengan EViews 14, di mana model efek acak (REM) dipilih melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT 06 Tahun 1986, tentang tradisional, yang berarti sebagai bentuk perlawanan masyarakat Bali terhadap Negara yang diwakili oleh Gubernur Bali dan Legislatif06 Tahun 1986, tentang tradisional, yang berarti sebagai bentuk perlawanan masyarakat Bali terhadap Negara yang diwakili oleh Gubernur Bali dan Legislatif
JURNALKUJURNALKU Ukuran sampel adalah 31 perusahaan, yang diobservasi selama 3 tahun, menghasilkan 93 observasi. Analisis regresi dilakukan menggunakan perangkat lunakUkuran sampel adalah 31 perusahaan, yang diobservasi selama 3 tahun, menghasilkan 93 observasi. Analisis regresi dilakukan menggunakan perangkat lunak