YASIN ALSYSYASIN ALSYS

International Journal of Humanities, Education, and Social SciencesInternational Journal of Humanities, Education, and Social Sciences

Makalah ini mengkaji gerakan Gen Z pada September 2025 di Nepal untuk menjelaskan bagaimana korupsi yang merajalela, kekecewaan sosial‑ekonomi yang mendalam, dan aktivisme digital native bersatu menghasilkan gelombang perubahan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis percepatan eskalasi gerakan, “garis retak konstitusional yang terungkap antara legitimasi digital revolusioner dengan legalitas konstitusional yang mapan, serta implikasi lebih luas dari krisis ini dalam konteks penularan regional dan ketidakstabilan pemerintahan. Studi ini menggunakan pendekatan campuran (mixed‑methods) yang menggabungkan analisis teks kualitatif atas laporan geopolitik dengan analisis kuantitatif metrik mobilisasi digital. Bukti empiris meliputi data partisipasi digital, seperti jajak pendapat di Discord yang digunakan untuk memilih Perdana Menteri baru, yang menunjukkan bahwa otoritas politik sebagian diperoleh melalui saluran digital. Temuan menunjukkan bahwa pemberontakan tersebut terbentuk secara struktural oleh kegagalan kebijakan neoliberal, korupsi tingkat tinggi yang mengakar, serta pengaruh aktor eksternal, termasuk Amerika Serikat melalui MCC, pengaruh geopolitik India, dan peran INGOs serta EDPs, yang secara kolektif berkontribusi pada ketidakstabilan domestik melalui kepemilikan kelembagaan yang lemah. Makalah ini menyimpulkan bahwa gerakan tersebut memicu.

Pemberontakan Gen Z September 2025 menyoroti kegagalan politik dan ekonomi Nepal yang telah lama terjadi, dipicu oleh runtuhnya neoliberalisme yang memperparah ketidaksetaraan, pengangguran pemuda, dan korupsi tingkat tinggi.Aktivisme digital native, terutama pemilihan perdana menteri melalui Discord, mengungkapkan kontradiksi antara legitimasi digital revolusioner dan legalitas konstitusional negara.Aktor eksternal seperti AS, India, dan INGOs/EDPs memperburuk krisis dengan memfasilitasi bypass kebijakan serta menimbulkan kehilangan kepemilikan kelembagaan, sehingga dibutuhkan reformasi konstitusional dan anti‑korupsi, kebijakan ekonomi radikal, dan penajaman kebijakan luar negeri untuk memastikan kedaulatan nasional.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme legitimasi digital melalui platform seperti Discord dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum konstitusional Nepal, misalnya dengan meneliti pertanyaan: Bagaimana regulasi hukum dapat mengakomodasi keputusan politik yang dihasilkan dari partisipasi digital massal? Selain itu, diperlukan studi komparatif tentang dampak bantuan luar negeri (seperti MCC) terhadap kedaulatan kebijakan publik di negara berkembang, sehingga dapat menjawab: Apakah model bantuan yang terikat pada agenda geopolitik memperburuk ketergantungan kelembagaan dan mengurangi akuntabilitas domestik? Terakhir, penting untuk menyelidiki peran organisasi non‑pemerintah (INGOs/EDPs) dalam memfasilitasi atau menghambat gerakan sosial digital, dengan fokus pada pertanyaan: Bagaimana interaksi antara aktivitas digital aktivis Gen Z dan program pengembangan INGOs memengaruhi dinamika perubahan kebijakan di Nepal? Penelitian‑penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang interseksi antara teknologi, kebijakan, dan kedaulatan nasional, sekaligus menawarkan dasar empiris untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

  1. Nepal’s 2025 Uprising: Geopolitical Entrapment, Neoliberal Failure, and Gen Z Activism | International... ejournal.yasin-alsys.org/IJHESS/article/view/8947NepalAos 2025 Uprising Geopolitical Entrapment Neoliberal Failure and Gen Z Activism International ejournal yasin alsys IJHESS article view 8947
Read online
File size427.61 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

ads-block-test