THAMRINTHAMRIN
Jurnal Kesehatan Masyarakat PerkotaanJurnal Kesehatan Masyarakat PerkotaanBPJS Kesehatan merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan salah satu program BPJS Kesehatan adalah pengadaan alat bantu dengar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dengan menggunakan Tarif NonINA-CBG. Permasalahan gangguan pendengaran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran negara sangat penting dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan BPJS kesehatan dalam proses pengadaan alat bantu dengar dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif, pengambilan sampel melalui teknik purposive sampel dengan total sampel sebanyak 78 responden. Hasil penelitian menunjukkan pada jenis kelamin perempuan lebih tinggi yaitu sebesar 60,3%, usia terbanyak terdapat pada kelompok umur 70-74 tahun sebesar 19,2%, jumlah gangguan pendengaran terbanyak diketahui pada kondisi tuli sedang (41-70 dB) sebesar 46,2%. Pengetahuan pasien tentang adanya layanan BPJS diketahui 96,2% telah mengetahui layanan ini, sebanyak 78,2% merasa terbantu menggunakan alat bantu dengar dan semua responden mengetahui tentang cara menggunakan serta layanan servis jika alat bantu dengar mengalami masalah. Dari penelitian ini diharapkan lebih banyak informasi tentang layanan BPJS pada seluruh pengguna layanan BPJS Kesehatan, serta pemerintah dapat meningkatkan tarif NonINA-CBG untuk alat bantu dengar, sehingga tersedia untuk berbagai jenis gangguan pendengaran, serta lebih ditingkatkan pelayanan pada pasien pengguna alat bantu dengar.
Berdasarkan hasil penelitian tentang pemanfaatan BPJS Kesehatan dalam proses pengadaan alat bantu dengar di Pusat Alat Bantu Dengar hearLIFE, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai ketersediaan layanan BPJS Kesehatan dalam pengadaan alat bantu dengar, dengan tingkat pengetahuan mencapai 96,2%.Selain itu, mayoritas responden (78,2%) menyatakan bahwa penggunaan alat bantu dengar yang diperoleh melalui BPJS Kesehatan dapat membantu fungsi pendengaran sesuai dengan derajat gangguan yang dialami, meskipun masih terdapat sebagian responden yang belum merasakan manfaat secara optimal.Seluruh responden juga menyatakan mengetahui ketersediaan layanan servis serta prosedur penanganan apabila alat bantu dengar mengalami gangguan atau kerusakan, yang menunjukkan bahwa layanan purna jual telah tersosialisasi dengan baik kepada pengguna alat bantu dengar.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dampak penyesuaian tarif Non INA-CBG terhadap akses dan kepuasan pasien dengan gangguan pendengaran berat, sehingga dapat mengidentifikasi apakah perubahan tarif meningkatkan penggunaan alat bantu dengar pada kelompok tersebut. Selanjutnya, diperlukan studi eksperimental untuk menguji efektivitas program edukasi terstruktur tentang penggunaan dan perawatan alat bantu dengar bagi peserta BPJS, dengan mengukur perubahan pengetahuan, kepatuhan, serta kualitas hidup setelah intervensi. Terakhir, sebuah penelitian longitudinal dapat dilakukan untuk memantau perubahan kualitas hidup pengguna alat bantu dengar selama beberapa tahun, membandingkan hasil antar kelompok usia dan tingkat keparahan gangguan, guna memberikan gambaran komprehensif tentang manfaat jangka panjang layanan BPJS dalam konteks pendengaran.
| File size | 179.58 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IPTRISAKTIIPTRISAKTI (7) Intervensi usaha ilegal dari warga negara asing dengan memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap usaha ilegal asing, mendirikan tim khusus untuk(7) Intervensi usaha ilegal dari warga negara asing dengan memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap usaha ilegal asing, mendirikan tim khusus untuk
STIH PMSTIH PM Dengan demikian, konstitusi menjadi dasar legitimasi dan membatasi kekuasaan untuk mencegah otoritarianisme. Konstitusi juga memainkan peran dalam menjagaDengan demikian, konstitusi menjadi dasar legitimasi dan membatasi kekuasaan untuk mencegah otoritarianisme. Konstitusi juga memainkan peran dalam menjaga
RISTEKRISTEK Oleh karena itu, penguatan perlindungan preventif dan represif, sebagaimana diusulkan oleh Philipus M. Secara filosofis, perlindungan konsumen dalam e-commerceOleh karena itu, penguatan perlindungan preventif dan represif, sebagaimana diusulkan oleh Philipus M. Secara filosofis, perlindungan konsumen dalam e-commerce
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sus-PHI/2020 menjadi titik fokus untuk menganalisis penerapan hukum perdata internasional dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Artikel ini bertujuanSus-PHI/2020 menjadi titik fokus untuk menganalisis penerapan hukum perdata internasional dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Artikel ini bertujuan
UNSADAUNSADA Tujuan penelitian adalah mengungkap motivasi Ashito Aoi yang dianalisis menggunakan Teori Motivasi ERG yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer. PenulisTujuan penelitian adalah mengungkap motivasi Ashito Aoi yang dianalisis menggunakan Teori Motivasi ERG yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Penulis
UNYUNY dan 5) pemberdayaan berbasis pengelolaan aset desa. Lima strategi ini telah memberikan dampak positif dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Diharapkandan 5) pemberdayaan berbasis pengelolaan aset desa. Lima strategi ini telah memberikan dampak positif dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Diharapkan
UMRAHUMRAH 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Rumusan masalahnya adalah bagaimana27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Rumusan masalahnya adalah bagaimana
UMRAHUMRAH Hingga saat ini tidak ada satupun Peraturan Perundang-Undangan yang melarang adanya perjanjian nominee jika subyek hukumnya adalah sesame Warga NegaraHingga saat ini tidak ada satupun Peraturan Perundang-Undangan yang melarang adanya perjanjian nominee jika subyek hukumnya adalah sesame Warga Negara
Useful /
UIN SGDUIN SGD Penelitian ini juga menilai efek dari pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap profitabilitas bank Islami komersial, serta peran moderasiPenelitian ini juga menilai efek dari pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap profitabilitas bank Islami komersial, serta peran moderasi
UNYUNY Diet berkelanjutan masyarakat Cireundeu juga dapat diterapkan pada berbagai tema atau mata pelajaran studi sosial yang relevan, termasuk pemanfaatan sumberDiet berkelanjutan masyarakat Cireundeu juga dapat diterapkan pada berbagai tema atau mata pelajaran studi sosial yang relevan, termasuk pemanfaatan sumber
UMRAHUMRAH Melalui Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memberikan perluasan terhadap sebuah normaMelalui Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memberikan perluasan terhadap sebuah norma
UMRAHUMRAH Selain itu Komando Armada II telah membuktikan komitmennya untuk mewujudkan good order at sea secara komprehensif, sistematis dan rutin di sepanjang ALKISelain itu Komando Armada II telah membuktikan komitmennya untuk mewujudkan good order at sea secara komprehensif, sistematis dan rutin di sepanjang ALKI