UMTUMT
REPLIKREPLIKPemilihan umum 2019 menjadi momen strategis dalam demokrasi Indonesia, terutama dengan pelaksanaan pemilu simultan yang mencakup pemilihan Presiden, Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam konteks hak asasi manusia, pemilu berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak politik seluruh warga negara, termasuk komunitas adat seperti Baduy. Namun, proses pemilu di komunitas adat ini menghadapi tantangan akibat perbedaan antara hukum nasional dan hukum adat, antara lain penolakan pendaftaran KTP elektronik, pembatasan sosialisasi dan kampanye, penentuan lokasi TPS berdasarkan petunjuk spiritual adat, larangan penggunaan listrik selama proses pemungutan suara, serta rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi rekrutmen petugas TPS. Upaya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Komnas HAM, untuk melindungi hak politik komunitas adat dilakukan melalui pendekatan deliberatif bersama pemimpin adat. Beberapa kompromi dicapai, antara lain pendaftaran pemilih berdasarkan catatan desa tanpa kewajiban memiliki KTP elektronik, pendistribusian TPS ke 12 lokasi untuk meningkatkan aksesibilitas, serta penggunaan lampu darurat untuk penghitungan suara. Kendala pendidikan yang membatasi rekrutmen petugas TPS diatasi dengan sistem hybrid yang melibatkan anggota Baduy Luar dan non‑Baduy guna memenuhi standar administratif dan literasi. Implementasi pemilu 2019 di komunitas Baduy menunjukkan bahwa hukum pemilu dapat diterapkan secara fleksibel sambil tetap menghormati nilai‑nilai adat serta prinsip inklusivitas dan nondiskriminasi, sehingga model ini dapat dijadikan referensi bagi pemenuhan hak politik komunitas adat lainnya di Indonesia.
Analisis menunjukkan bahwa prinsip‑prinsip hukum elektoral menghadapi hambatan di komunitas Baduy karena kuatnya ketaatan pada hukum adat, meliputi persyaratan administrasi pemilih, pembatasan kampanye, penentuan lokasi TPS, penerangan saat penghitungan suara, dan rekrutmen petugas TPS.Meskipun demikian, pendekatan deliberatif yang menghormati hukum adat berhasil memastikan partisipasi politik Baduy tanpa melanggar hak konstitusional maupun peraturan nasional, serta menunjukkan fleksibilitas penerapan hukum elektoral dengan tetap menjaga inklusivitas dan nondiskriminasi.Model pemilihan 2019 ini dapat dijadikan referensi bagi pelaksanaan pemilu di komunitas adat lain dengan sistem sosial‑politik yang unik.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi alternatif mekanisme verifikasi pemilih yang tidak mengandalkan KTP elektronik, sehingga lebih selaras dengan nilai‑nilai adat Baduy dan komunitas adat serupa. Ide ini dapat dijadikan pertanyaan penelitian: “Bagaimana efektivitas penggunaan catatan kependudukan desa atau sistem identitas tradisional dalam menjamin kelayakan pemilih tanpa menimbulkan konflik hukum? Selanjutnya, penting untuk menilai dampak jangka panjang dari model gabungan petugas TPS yang melibatkan anggota Baduy Luar dan non‑Baduy, khususnya terhadap partisipasi politik dan peningkatan kapasitas administratif masyarakat. Pertanyaan yang dapat diangkat adalah: “Apakah partisipasi politik komunitas Baduy meningkat secara berkelanjutan setelah penerapan sistem hybrid petugas TPS pada pemilu selanjutnya? Selain itu, perbandingan antar‑komunitas adat yang berbeda dalam pelaksanaan pemilu dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat diadaptasi. Penelitian dapat menanyakan: “Strategi apa yang paling efektif untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap hukum adat dengan kepatuhan terhadap regulasi pemilu nasional pada komunitas adat selain Baduy? Metode kualitatif dengan studi kasus komparatif serta analisis kebijakan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika ini. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor‑faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan integrasi hukum adat dalam proses demokratis. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat kerangka kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif bagi seluruh komunitas adat di Indonesia. Dengan demikian, tiga arah penelitian tersebut dapat memperluas pengetahuan tentang cara mengoptimalkan partisipasi politik sambil melestarikan warisan budaya.
| File size | 274.22 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
BAWASLUBAWASLU Sejak resmi dinyatakan sebagai pandemi, Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia sehingga membuat PemerintahSejak resmi dinyatakan sebagai pandemi, Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia sehingga membuat Pemerintah
STAI AL-HIDAYAHSTAI AL-HIDAYAH Populasi adalah generasi milenial warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki karakteristikPopulasi adalah generasi milenial warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki karakteristik
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Pasangan lintas budaya di kampung Lapua menghadapi perbedaan nilai, tradisi, serta tekanan sosial, dan bagaimana hal ini berdampak pada pembentukan karakterPasangan lintas budaya di kampung Lapua menghadapi perbedaan nilai, tradisi, serta tekanan sosial, dan bagaimana hal ini berdampak pada pembentukan karakter
FAPERTA UNRASFAPERTA UNRAS Meskipun institusi pendidikan telah menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, kebijakan pendidikan dan kurikulum belum sejalan denganMeskipun institusi pendidikan telah menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, kebijakan pendidikan dan kurikulum belum sejalan dengan
UMCUMC Karena akhirnya kepentingan rakyat Indonesia lah yang harus diprioritaskan. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi harus mengedepankan pertarunganKarena akhirnya kepentingan rakyat Indonesia lah yang harus diprioritaskan. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi harus mengedepankan pertarungan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui analisis yuridis, penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum dan konstitusional dari ambang batas pencalonan presiden,7/2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui analisis yuridis, penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum dan konstitusional dari ambang batas pencalonan presiden,
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Penggunaan media sosial memberikan dampak yang positif dalam proses melakukan interaksi sosial, politik maupun ekonomi. Penggunaan media sosial juga memberikanPenggunaan media sosial memberikan dampak yang positif dalam proses melakukan interaksi sosial, politik maupun ekonomi. Penggunaan media sosial juga memberikan
UMCUMC Peranan Badan Kesbanglinmas dalam pelembagaan partai politik islam di kabupaten cirebon sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas,Peranan Badan Kesbanglinmas dalam pelembagaan partai politik islam di kabupaten cirebon sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas,
Useful /
CAHAYA ICCAHAYA IC 191), indicating that technical proficiency alone does not ensure secure online behavior. This study uniquely integrates privacy protection as a central191), indicating that technical proficiency alone does not ensure secure online behavior. This study uniquely integrates privacy protection as a central
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Produksi ASI yang sedikit dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin yang kurang bekerja. Pijat oksitosin merupakan solusi untuk meningkatkan produksiProduksi ASI yang sedikit dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin yang kurang bekerja. Pijat oksitosin merupakan solusi untuk meningkatkan produksi
UMTUMT Pada tahun 2020, mayoritas korban yang terdeteksi adalah perempuan dengan persentase 58% dibandingkan dengan persentase laki-laki sebesar 18%. BerdasarkanPada tahun 2020, mayoritas korban yang terdeteksi adalah perempuan dengan persentase 58% dibandingkan dengan persentase laki-laki sebesar 18%. Berdasarkan
BAWASLUBAWASLU Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan