Publisher

UMTUMT

Journal REPLIKREPLIK Abstract

Pemilihan umum 2019 menjadi momen strategis dalam demokrasi Indonesia, terutama dengan pelaksanaan pemilu simultan yang mencakup pemilihan Presiden, Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam konteks hak asasi manusia, pemilu berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak politik seluruh warga negara, termasuk komunitas adat seperti Baduy. Namun, proses pemilu di komunitas adat ini menghadapi tantangan akibat perbedaan antara hukum nasional dan hukum adat, antara lain penolakan pendaftaran KTP elektronik, pembatasan sosialisasi dan kampanye, penentuan lokasi TPS berdasarkan petunjuk spiritual adat, larangan penggunaan listrik selama proses pemungutan suara, serta rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi rekrutmen petugas TPS. Upaya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Komnas HAM, untuk melindungi hak politik komunitas adat dilakukan melalui pendekatan deliberatif bersama pemimpin adat. Beberapa kompromi dicapai, antara lain pendaftaran pemilih berdasarkan catatan desa tanpa kewajiban memiliki KTP elektronik, pendistribusian TPS ke 12 lokasi untuk meningkatkan aksesibilitas, serta penggunaan lampu darurat untuk penghitungan suara. Kendala pendidikan yang membatasi rekrutmen petugas TPS diatasi dengan sistem hybrid yang melibatkan anggota Baduy Luar dan non‑Baduy guna memenuhi standar administratif dan literasi. Implementasi pemilu 2019 di komunitas Baduy menunjukkan bahwa hukum pemilu dapat diterapkan secara fleksibel sambil tetap menghormati nilai‑nilai adat serta prinsip inklusivitas dan nondiskriminasi, sehingga model ini dapat dijadikan referensi bagi pemenuhan hak politik komunitas adat lainnya di Indonesia.

Conclusion

Analisis menunjukkan bahwa prinsip‑prinsip hukum elektoral menghadapi hambatan di komunitas Baduy karena kuatnya ketaatan pada hukum adat, meliputi persyaratan administrasi pemilih, pembatasan kampanye, penentuan lokasi TPS, penerangan saat penghitungan suara, dan rekrutmen petugas TPS.Meskipun demikian, pendekatan deliberatif yang menghormati hukum adat berhasil memastikan partisipasi politik Baduy tanpa melanggar hak konstitusional maupun peraturan nasional, serta menunjukkan fleksibilitas penerapan hukum elektoral dengan tetap menjaga inklusivitas dan nondiskriminasi.Model pemilihan 2019 ini dapat dijadikan referensi bagi pelaksanaan pemilu di komunitas adat lain dengan sistem sosial‑politik yang unik.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi alternatif mekanisme verifikasi pemilih yang tidak mengandalkan KTP elektronik, sehingga lebih selaras dengan nilai‑nilai adat Baduy dan komunitas adat serupa. Ide ini dapat dijadikan pertanyaan penelitian: “Bagaimana efektivitas penggunaan catatan kependudukan desa atau sistem identitas tradisional dalam menjamin kelayakan pemilih tanpa menimbulkan konflik hukum? Selanjutnya, penting untuk menilai dampak jangka panjang dari model gabungan petugas TPS yang melibatkan anggota Baduy Luar dan non‑Baduy, khususnya terhadap partisipasi politik dan peningkatan kapasitas administratif masyarakat. Pertanyaan yang dapat diangkat adalah: “Apakah partisipasi politik komunitas Baduy meningkat secara berkelanjutan setelah penerapan sistem hybrid petugas TPS pada pemilu selanjutnya? Selain itu, perbandingan antar‑komunitas adat yang berbeda dalam pelaksanaan pemilu dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat diadaptasi. Penelitian dapat menanyakan: “Strategi apa yang paling efektif untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap hukum adat dengan kepatuhan terhadap regulasi pemilu nasional pada komunitas adat selain Baduy? Metode kualitatif dengan studi kasus komparatif serta analisis kebijakan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika ini. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor‑faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan integrasi hukum adat dalam proses demokratis. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat kerangka kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif bagi seluruh komunitas adat di Indonesia. Dengan demikian, tiga arah penelitian tersebut dapat memperluas pengetahuan tentang cara mengoptimalkan partisipasi politik sambil melestarikan warisan budaya.

Metadata

File size	274.22 KB
Pages	16
DMCA	Report