UMTUMT
REPLIKREPLIKThis study aims to analyze the development of limited liability companies (LLCs) following the enactment of Law Number 6 of 2023, which ratifies Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation, and to explore the concept of The Private Individual Limited Company in Indonesia. The research employs a qualitative methodology, using a normative legal approach. The findings indicate that the Job Creation Law introduced a new legal entity, The Private Individual Limited Company, and altered the conventional paradigm of LLCs. Previously, LLCs were understood as capital partnerships requiring at least two founders, formed through an agreement. However, under the new law, LLCs can now be established by a single individual, provided the company qualifies as a micro, small, or medium enterprise (MSME). The concept of The Private Individual Limited Company allows a single person to establish an LLC, expanding the traditional understanding of LLCs as partnerships formed through agreements. However, this concept of single-person LLCs is not entirely new in Indonesia. Before the Job Creation Law, the Company Law (PT Law) already permitted such exceptions, allowing LLCs to be established by one person if the companys shares were wholly owned by the state, state-owned enterprises, or regional government-owned enterprises.
The limited liability company (LLC) following the enactment of the Job Creation Law has introduced a new legal entity.This change has shifted the paradigm of LLCs, which were previously understood as capital partnerships requiring at least two founders.Now, an LLC can also be established by a single individual, provided it meets the criteria for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), thereby constituting an ILLC.The concept of the Individual Limited Liability Company in Indonesia allows a single founder to establish an LLC, expanding the definition of an LLC from being solely a capital partnership based on an agreement.However, the idea of forming an LLC by a single individual is not entirely new in Indonesia.Before the enactment of the Job Creation Law, the LLC law provided exceptions that allowed LLCs to be established by one individual for entities where all shares were owned by the state, state-owned enterprises, or regional-owned enterprises.
The study suggests that further research could explore the impact of the Job Creation Law on the growth and competitiveness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. Additionally, an analysis of the challenges faced by MSME operators when applying for loans from banks, particularly those using the Individual Limited Liability Company (ILLC) structure, would be beneficial. Furthermore, examining the effectiveness of government outreach programs in disseminating information about the new legal products established by the government, such as the ILLC, and their implications for banking and business financing could provide valuable insights. These research directions would contribute to a deeper understanding of the practical implications of the Job Creation Law and its impact on the Indonesian economy.
| File size | 212.21 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UMTUMT Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi prosedural Peraturan Nomor 2 Tahun 2023 dan kontribusinya dalam meningkatkan proses hukum yang adil,Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi prosedural Peraturan Nomor 2 Tahun 2023 dan kontribusinya dalam meningkatkan proses hukum yang adil,
UMTUMT Hak seksual yang tidak terpenuhi bagi tahanan menyebabkan masalah potensial seperti guncangan psikologis, kekerasan seksual antara sesama tahanan, tingkatHak seksual yang tidak terpenuhi bagi tahanan menyebabkan masalah potensial seperti guncangan psikologis, kekerasan seksual antara sesama tahanan, tingkat
DINASTIREVDINASTIREV Budaya perusahaan China, yang sering kali menekankan hierarki dan loyalitas, dapat memengaruhi penerapan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagai contoh,Budaya perusahaan China, yang sering kali menekankan hierarki dan loyalitas, dapat memengaruhi penerapan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagai contoh,
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini juga menyajikan kerangka hukum multidisiplin untuk tata kelola pertanahan digital yang menjembatani hukum Islam dan sekuler. Model ini relevanPenelitian ini juga menyajikan kerangka hukum multidisiplin untuk tata kelola pertanahan digital yang menjembatani hukum Islam dan sekuler. Model ini relevan
UMTUMT Pertama, pembuatan ulang lagu atau melakukan penampilan ulang karya orang lain diperbolehkan jika memenuhi persyaratan penggunaan hak cipta lagu yang ada.Pertama, pembuatan ulang lagu atau melakukan penampilan ulang karya orang lain diperbolehkan jika memenuhi persyaratan penggunaan hak cipta lagu yang ada.
UMTUMT Sus-PKPU/2019/PN. Niaga. Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranSus-PKPU/2019/PN. Niaga. Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
UMTUMT Pengisian jabatan Presiden antara Indonesia dan Korea Selatan dilakukan dengan cara yang sama melalui mekanisme pemilihan umum yang dipilih langsung olehPengisian jabatan Presiden antara Indonesia dan Korea Selatan dilakukan dengan cara yang sama melalui mekanisme pemilihan umum yang dipilih langsung oleh
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Some view customary Law as outdated for modern life, but this is not entirely true, as modern laws have been influenced by it. Indigenous peoples deserveSome view customary Law as outdated for modern life, but this is not entirely true, as modern laws have been influenced by it. Indigenous peoples deserve
Useful /
UMTUMT Kebijakan pencegahan dan penanganan perdagangan manusia dengan melibatkan masyarakat serta melalui kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan internasionalKebijakan pencegahan dan penanganan perdagangan manusia dengan melibatkan masyarakat serta melalui kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan internasional
UMTUMT Penelitian ini menggunakan metode penelitian hibrida untuk menilai regulasi sumber daya air di Nigeria dan Uganda. Sebanyak 226 kuesioner didistribusikanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hibrida untuk menilai regulasi sumber daya air di Nigeria dan Uganda. Sebanyak 226 kuesioner didistribusikan
UMTUMT Upaya pemerintah daerah Buton dalam mendukung proses pendaftaran masih belum optimal dan membutuhkan komitmen, supervisi, serta bimbingan yang lebih intensif.Upaya pemerintah daerah Buton dalam mendukung proses pendaftaran masih belum optimal dan membutuhkan komitmen, supervisi, serta bimbingan yang lebih intensif.
UMTUMT Pelindungan hukum harus diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya adalah perundungan fisik. Korban perundungan fisikPelindungan hukum harus diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya adalah perundungan fisik. Korban perundungan fisik