UMTUMT
REPLIKREPLIKThis study aims to analyze the development of limited liability companies (LLCs) following the enactment of Law Number 6 of 2023, which ratifies Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation, and to explore the concept of The Private Individual Limited Company in Indonesia. The research employs a qualitative methodology, using a normative legal approach. The findings indicate that the Job Creation Law introduced a new legal entity, The Private Individual Limited Company, and altered the conventional paradigm of LLCs. Previously, LLCs were understood as capital partnerships requiring at least two founders, formed through an agreement. However, under the new law, LLCs can now be established by a single individual, provided the company qualifies as a micro, small, or medium enterprise (MSME). The concept of The Private Individual Limited Company allows a single person to establish an LLC, expanding the traditional understanding of LLCs as partnerships formed through agreements. However, this concept of single-person LLCs is not entirely new in Indonesia. Before the Job Creation Law, the Company Law (PT Law) already permitted such exceptions, allowing LLCs to be established by one person if the companys shares were wholly owned by the state, state-owned enterprises, or regional government-owned enterprises.
The limited liability company (LLC) following the enactment of the Job Creation Law has introduced a new legal entity.This change has shifted the paradigm of LLCs, which were previously understood as capital partnerships requiring at least two founders.Now, an LLC can also be established by a single individual, provided it meets the criteria for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), thereby constituting an ILLC.The concept of the Individual Limited Liability Company in Indonesia allows a single founder to establish an LLC, expanding the definition of an LLC from being solely a capital partnership based on an agreement.However, the idea of forming an LLC by a single individual is not entirely new in Indonesia.Before the enactment of the Job Creation Law, the LLC law provided exceptions that allowed LLCs to be established by one individual for entities where all shares were owned by the state, state-owned enterprises, or regional-owned enterprises.
The study suggests that further research could explore the impact of the Job Creation Law on the growth and competitiveness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. Additionally, an analysis of the challenges faced by MSME operators when applying for loans from banks, particularly those using the Individual Limited Liability Company (ILLC) structure, would be beneficial. Furthermore, examining the effectiveness of government outreach programs in disseminating information about the new legal products established by the government, such as the ILLC, and their implications for banking and business financing could provide valuable insights. These research directions would contribute to a deeper understanding of the practical implications of the Job Creation Law and its impact on the Indonesian economy.
| File size | 212.21 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis doktrinal terhadap regulasi ketenagakerjaan terkini, khususnya Undang‑UndangMetode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis doktrinal terhadap regulasi ketenagakerjaan terkini, khususnya Undang‑Undang
UntikaUntika Kontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaanKontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaan
UntikaUntika Kejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompokKejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompok
UntikaUntika Berdasarkan analisis hukum, influencer yang melakukan overclaim dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata dan secaraBerdasarkan analisis hukum, influencer yang melakukan overclaim dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata dan secara
UMMUMM Penerapan prinsip non-diskriminasi WTO di Indonesia telah mengakibatkan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik Indonesia, sehinggaPenerapan prinsip non-diskriminasi WTO di Indonesia telah mengakibatkan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik Indonesia, sehingga
PENCERAHPENCERAH 6/2023 memperkuat pengawasan yudisial atas tindakan diskresif dengan memungkinkan tantangan baik atas dasar prosedural maupun substantif, menetapkan batas6/2023 memperkuat pengawasan yudisial atas tindakan diskresif dengan memungkinkan tantangan baik atas dasar prosedural maupun substantif, menetapkan batas
UBBGUBBG Dalam hal ini, dengan keyakinan positifnya terhadap undang-undang tersebut, pemerintah harus melegitimasinya agar memperoleh persetujuan dari masyarakat.Dalam hal ini, dengan keyakinan positifnya terhadap undang-undang tersebut, pemerintah harus melegitimasinya agar memperoleh persetujuan dari masyarakat.
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Omnibus Law Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah dan kemunculannya menuai reaksi publik hingga polemik perdebatan. Organisasi keagamaan MuhammadiyahOmnibus Law Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah dan kemunculannya menuai reaksi publik hingga polemik perdebatan. Organisasi keagamaan Muhammadiyah
Useful /
APPIHIAPPIHI Untuk itu diperlukan sumber daya keuangan untuk membiayai negara, yang berasal dari pungutan Bea Cukai serta pungutan lain yang sah. Tindak pidana penyelundupanUntuk itu diperlukan sumber daya keuangan untuk membiayai negara, yang berasal dari pungutan Bea Cukai serta pungutan lain yang sah. Tindak pidana penyelundupan
APPIHIAPPIHI Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dilakukan dalam waktu relatifPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dilakukan dalam waktu relatif
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengesahkan perdamaianPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengesahkan perdamaian
UMTUMT Efektivitas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga non-struktural di Indonesia sangat penting untuk menjamin keselamatan dan hak saksiEfektivitas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga non-struktural di Indonesia sangat penting untuk menjamin keselamatan dan hak saksi