WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsIndigenous peoples are an orderly unity bound to their place of residence and hereditary relationships. Indigenous communities have customary Law to regulate their affairs. While often used interchangeably with indigenous peoples in legislation, both relate to the same subject. Some view customary Law as outdated for modern life, but this is not entirely true, as modern laws have been influenced by it. Indigenous peoples deserve the same rights as other citizens, and in the age of globalization, customary Law must continue to function as a filter for foreign influences in Indonesia.
The study concludes that the Indonesian state recognizes and respects the unity of indigenous peoples and their traditional rights.Law Number 6 of 2014 concerning Villages affirms the rights of indigenous communities to regulate and care for their interests.The Indonesian state acknowledges customary law as integral to its legal framework, recognizing the importance of preserving indigenous cultures and traditions.The community in Bolaang Mongondow is actively seeking legal recognition of their customary forests, demonstrating a continued commitment to their rights and traditions.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme implementasi pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di wilayah Lolayan. Hal ini dapat dilakukan dengan meneliti efektivitas peraturan daerah terkait pengelolaan sumber daya alam adat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, perlu ada studi komparatif mengenai model-model penyelesaian sengketa lahan dan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat dengan mempertimbangkan perspektif hukum adat dan hukum negara, untuk kemudian dirumuskan sebuah pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, penelitian dapat difokuskan pada peran lembaga-lembaga adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan bagaimana pengetahuan tradisional dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.
| File size | 394.69 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
PresUnivPresUniv Hal ini memicu serangkaian krisis yang mempercepat kejatuhan Assad. Sanksi internasional juga membatasi opsi alternatif bagi rezim Assad untuk mencariHal ini memicu serangkaian krisis yang mempercepat kejatuhan Assad. Sanksi internasional juga membatasi opsi alternatif bagi rezim Assad untuk mencari
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This study investigates the enforcement of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, with a specific focus on addressingThis study investigates the enforcement of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, with a specific focus on addressing
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This study examines the regulation and implementation of discretionary authority in Indonesian government administration following the enactment of LawThis study examines the regulation and implementation of discretionary authority in Indonesian government administration following the enactment of Law
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Effective implementation requires collaboration between the government, industry stakeholders, and increased accessibility to victim support services toEffective implementation requires collaboration between the government, industry stakeholders, and increased accessibility to victim support services to
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The findings suggest that the Courts ability to address these challenges will be critical to its future role in Indonesias democratic framework. The IndonesianThe findings suggest that the Courts ability to address these challenges will be critical to its future role in Indonesias democratic framework. The Indonesian
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 1/1951, and its legal authority is still not recognized to this day. This creates ambiguity in the administration of the justice system. Therefore, an1/1951, and its legal authority is still not recognized to this day. This creates ambiguity in the administration of the justice system. Therefore, an
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Artikel ini juga membahas dampak terhadap sektor kreatif dan menawarkan rekomendasi, termasuk kebutuhan pedoman etika, pendidikan, kolaborasi hibrida,Artikel ini juga membahas dampak terhadap sektor kreatif dan menawarkan rekomendasi, termasuk kebutuhan pedoman etika, pendidikan, kolaborasi hibrida,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Shophouses were previously ineligible for ownership rights due to their designation for commercial purposes, while ownership rights were exclusively grantedShophouses were previously ineligible for ownership rights due to their designation for commercial purposes, while ownership rights were exclusively granted
Useful /
UIGMUIGM Kesimpulan: Temuan ini menegaskan bahwa perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta mengedepankan program edukasiKesimpulan: Temuan ini menegaskan bahwa perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta mengedepankan program edukasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun dalam praktiknya, pelaksanaan masih menghadapi hambatan serius seperti tidak adanya peraturan turunan yang spesifik, masih berlakunya peraturan daerahNamun dalam praktiknya, pelaksanaan masih menghadapi hambatan serius seperti tidak adanya peraturan turunan yang spesifik, masih berlakunya peraturan daerah
UPBUPB Penelitian ini menyoroti pentingnya memperhatikan kualitas produk dan harga yang kompetitif untuk menarik minat konsumen. Selain itu, peningkatan aksesibilitasPenelitian ini menyoroti pentingnya memperhatikan kualitas produk dan harga yang kompetitif untuk menarik minat konsumen. Selain itu, peningkatan aksesibilitas
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian komprehensif ini menyelidiki isu disparitas hukuman yang kompleks, berupaya untuk memahami akar penyebabnya dan mengusulkan strategi praktisPenelitian komprehensif ini menyelidiki isu disparitas hukuman yang kompleks, berupaya untuk memahami akar penyebabnya dan mengusulkan strategi praktis