UMTUMT
REPLIKREPLIKPerbandingan berarti membandingkan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam sistem pemerintahan antara Republik Indonesia dan Republik Korea, dan sistem pemerintahan yang dibahas adalah institusi presidensial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan antara Republik Indonesia dan Republik Korea. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif, yaitu penelitian untuk mengetahui atau menguji perbedaan antara dua atau lebih kelompok yang dilakukan dengan membandingkan variabel yang berbeda (objek penelitian) dan menemukan hubungan sebab akibat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa institusi presidensial di Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan pada dasarnya memiliki kesamaan baik dalam fungsi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan maupun dalam pengisian jabatan Presiden. Perbedaannya hanya terletak pada wakil yang mendampingi Presiden, di Indonesia dikenal sebagai Wakil Presiden, di Korea Selatan dikenal sebagai Perdana Menteri, tetapi mereka memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda. Mengenai pengisian jabatan, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka dipilih melalui pemilihan umum. Penghentian jabatan Presiden serupa melalui mekanisme impeachment, tetapi proses dan institusi yang terlibat dalam proses impeachment berbeda.
Menyusun permasalahan dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan antara institusi presidensial Republik Indonesia dan Republik Korea dapat disimpulkan bahwa, institusi presidensial di Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan pada dasarnya memiliki kesamaan baik dalam fungsi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.Perbedaannya hanya terletak pada wakil yang mendampingi Presiden, di Indonesia Presiden didampingi oleh Wakil Presiden, di Korea Selatan Presiden didampingi oleh Perdana Menteri.Meskipun ini sama sebagai asisten utama dan asisten Presiden, mereka memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda.Demikian pula, dalam pengisian jabatan Presiden dan Wakil antara Republik Indonesia dan Republik Korea, ada kesamaan, tetapi ada juga perbedaan antara kedua negara.Pengisian jabatan Presiden antara Indonesia dan Korea Selatan dilakukan dengan cara yang sama melalui mekanisme pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat, meskipun institusi penyelenggara dan sistem pemilihan berbeda, karena perbedaan sistem partai yang diadopsi oleh kedua negara.Dalam hal pemakzulan Presiden selama masa jabatannya, ada kesamaan, yaitu adanya institusi impeachment, tetapi dalam proses impeachment ada perbedaan antara kedua negara.Mengenai pembagian wewenang antara Presiden dan Wakilnya (Perdana Menteri) di Korea Selatan, diatur dengan jelas dalam konstitusi, tetapi pembagian wewenang antara Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang baru:. . 1. Menganalisis lebih lanjut perbedaan dan kesamaan antara institusi presidensial Indonesia dan Korea Selatan dalam hal pengisian jabatan, terutama dalam hal pemilihan umum dan sistem partai yang berbeda. Penelitian ini dapat mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana perbedaan sistem partai mempengaruhi proses pemilihan umum dan pengisian jabatan Presiden.. . 2. Meneliti lebih dalam mekanisme impeachment di Indonesia dan Korea Selatan, termasuk proses dan institusi yang terlibat. Penelitian ini dapat fokus pada perbedaan antara kedua negara dalam hal prosedur dan institusi yang terlibat dalam proses impeachment, serta implikasi hukum dan politiknya.. . 3. Mengkaji pembagian wewenang antara Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, serta antara Presiden dan Perdana Menteri di Korea Selatan. Penelitian ini dapat menyelidiki lebih lanjut bagaimana pembagian wewenang ini diatur dalam konstitusi masing-masing negara, dan bagaimana hal itu mempengaruhi fungsi dan peran masing-masing pejabat dalam sistem pemerintahan.
- PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN | Fikri | Legalitas: Jurnal Hukum.... doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.309PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN Fikri Legalitas Jurnal Hukum doi 10 33087 legalitas v14i1 309
- REKONSTRUKSI KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEPMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL... e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/719REKONSTRUKSI KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEPMBENTUKAN UNDANG UNDANG SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL e jurnal peraturan go index php jli article view 719
| File size | 304.53 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UMTUMT Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi prosedural Peraturan Nomor 2 Tahun 2023 dan kontribusinya dalam meningkatkan proses hukum yang adil,Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi prosedural Peraturan Nomor 2 Tahun 2023 dan kontribusinya dalam meningkatkan proses hukum yang adil,
UNUSIAUNUSIA Analisis berbasis kasus digunakan untuk menilai implementasi peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji dan menentukan penyalahgunaan kekuasaanAnalisis berbasis kasus digunakan untuk menilai implementasi peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji dan menentukan penyalahgunaan kekuasaan
UMTUMT Penyempurnaan terus-menerus dari legislasi yang ada sangat penting untuk mengatasi masalah yang berkembang dalam manajemen sumber daya air dan perlindunganPenyempurnaan terus-menerus dari legislasi yang ada sangat penting untuk mengatasi masalah yang berkembang dalam manajemen sumber daya air dan perlindungan
UMTUMT Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyediakan mekanismeHasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyediakan mekanisme
UMTUMT Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi status hukum ahli waris transgender atau transeksual, hak mereka atas bagian warisan, serta pendekatan yangPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi status hukum ahli waris transgender atau transeksual, hak mereka atas bagian warisan, serta pendekatan yang
UMTUMT Selain itu, pelatihan yang disediakan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilihan meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam memenuhi peran mereka.Selain itu, pelatihan yang disediakan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilihan meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam memenuhi peran mereka.
DINASTIREVDINASTIREV Rumusan kebijakan publik untuk masyarakat hukum adat memerlukan pemahaman komprehensif dan formulasi yang optimal melibatkan partisipasi publik bermaknaRumusan kebijakan publik untuk masyarakat hukum adat memerlukan pemahaman komprehensif dan formulasi yang optimal melibatkan partisipasi publik bermakna
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam.
Useful /
UMTUMT Ada minat yang berkembang tentang apakah desentralisasi kekuasaan kepolisian ke negara-negara bagian dapat memberikan solusi yang layak untuk mengurangiAda minat yang berkembang tentang apakah desentralisasi kekuasaan kepolisian ke negara-negara bagian dapat memberikan solusi yang layak untuk mengurangi
DINASTIREVDINASTIREV Penyelamatan dan penyelesaian kredit adalah kredit yang bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kusuma Arta Jaya berdasarkan (15/Pdt. G/2023/PNPenyelamatan dan penyelesaian kredit adalah kredit yang bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kusuma Arta Jaya berdasarkan (15/Pdt. G/2023/PN
MARANATHAMARANATHA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kejadian BBLR di RSKIA Kota Bandung periode Januari-Desember 2019 dengan metodePenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kejadian BBLR di RSKIA Kota Bandung periode Januari-Desember 2019 dengan metode
MARANATHAMARANATHA Dapat disimpulkan terdapat pengaruh DM tipe 2 terhadap sarkopenia pada lansia. DM tipe 2 berpengaruh secara bermakna terhadap terjadinya sarkopenia padaDapat disimpulkan terdapat pengaruh DM tipe 2 terhadap sarkopenia pada lansia. DM tipe 2 berpengaruh secara bermakna terhadap terjadinya sarkopenia pada