UMTUMT
REPLIKREPLIKPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi status hukum ahli waris transgender atau transeksual, hak mereka atas bagian warisan, serta pendekatan yang sah untuk menyelesaikan masalah warisan yang terkait. Penelitian menggunakan metodologi yuridis normatif dengan fokus pada sumber hukum tertulis. Temuan menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hak waris individu transeksual ditentukan berdasarkan jenis kelamin biologis sebelum menjalani operasi penggantian kelamin, dengan tafsiran yang beragam di antara mazhab-mazhab Islam. Selain itu, hukum sipil berbeda-beda tergantung pada kerangka sosial dan hukum masing-masing negara, yang memengaruhi status dan hak ahli waris transeksual. Penyelesaian sengketa warisan, terutama yang melibatkan individu transeksual, bersifat kompleks karena ambiguitas identitas gender dan beragam perspektif hukum. Secara keseluruhan, perlakuan transeksual dalam hukum warisan sedang berkembang, memerlukan pertimbangan cermat dan reformasi agar hak waris yang setara dapat terjamin.
Dalam perspektif Islam, prosedur operasi penggantian kelamin dianggap bertentangan dengan ajaran agama, sehingga hak waris transgender ditetapkan berdasarkan jenis kelamin biologis sebelum operasi dengan variasi antara mazhab mengenai porsi yang diberikan.sementara dalam hukum sipil Indonesia hak waris tidak membedakan gender dan berlandaskan hubungan darah, namun pengakuan terhadap ahli waris transgender bervariasi secara internasional, menciptakan kekosongan regulasi.Oleh karena itu, penyelesaian sengketa warisan bagi transgender di Indonesia menjadi kompleks dan memerlukan penentuan identitas gender yang akurat serta reformasi hukum yang tepat.Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan kerangka hukum yang harmonis dan adil bagi semua pihak.
Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris terhadap kasus-kasus peradilan nyata yang melibatkan ahli waris transgender di Indonesia untuk mengidentifikasi cara hakim menginterpretasikan dan menerapkan hukum waris yang ada; selanjutnya, analisis komparatif mengenai hak waris transgender di berbagai yurisdiksi internasional yang telah mengadopsi regulasi progresif dapat memberikan dasar bagi penyusunan kerangka hukum yang selaras dengan konteks Indonesia; terakhir, pengembangan model yuridis interdisipliner yang mengintegrasikan prosedur identifikasi gender medis dan legal dapat memperjelas mekanisme penentuan bagian warisan bagi individu transgender, sehingga mendukung reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti.
| File size | 223.49 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa child support dalam perspektif maqashid syariah tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhanBerdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa child support dalam perspektif maqashid syariah tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan
STITMUBASTITMUBA Penelitian ini menggunakan metodologi juridikal normatif dengan kerangka kerja deskriptif normatif. Bahan hukum sekunder, termasuk instrumen hukum danPenelitian ini menggunakan metodologi juridikal normatif dengan kerangka kerja deskriptif normatif. Bahan hukum sekunder, termasuk instrumen hukum dan
STAIN TDMSTAIN TDM Penguatan pendidikan hukum, peningkatan kolaborasi institusional antara pengadilan agama, pemimpin agama, dan lembaga negara, serta penguatan strategiPenguatan pendidikan hukum, peningkatan kolaborasi institusional antara pengadilan agama, pemimpin agama, dan lembaga negara, serta penguatan strategi
UIN SGDUIN SGD Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kerangka hukum serta peluang dan tantangan dalam pembagian wilayah guna meningkatkan tata kelola, mengatasiStudi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kerangka hukum serta peluang dan tantangan dalam pembagian wilayah guna meningkatkan tata kelola, mengatasi
UIMUIM Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang masih banyak terjadi, khususnya di masyarakat dengan akses pendidikan dan informasi terbatas. Dalam perspektifPernikahan dini adalah fenomena sosial yang masih banyak terjadi, khususnya di masyarakat dengan akses pendidikan dan informasi terbatas. Dalam perspektif
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini menyelidiki bagaimana penanganan falsum, sesuai dengan prinsip keadilan dan utilitas, dapat mengarah pada reformasi hukum yang lebih adilPenelitian ini menyelidiki bagaimana penanganan falsum, sesuai dengan prinsip keadilan dan utilitas, dapat mengarah pada reformasi hukum yang lebih adil
IAIN MADURAIAIN MADURA Asnaf dari daerah perkotaan seperti Surabaya tentu memiliki karakteristik dan pengalaman yang berbeda dari mereka yang berasal dari daerah pedesaan.orang-orangAsnaf dari daerah perkotaan seperti Surabaya tentu memiliki karakteristik dan pengalaman yang berbeda dari mereka yang berasal dari daerah pedesaan.orang-orang
STIBASTIBA Dalam hukum Islam, al-Ṣarf disebut juga trading forex offline bukan online, maka hukumnya boleh dilakukan dengan dua syarat, yaitu. serah terima secaraDalam hukum Islam, al-Ṣarf disebut juga trading forex offline bukan online, maka hukumnya boleh dilakukan dengan dua syarat, yaitu. serah terima secara
Useful /
UMIUMI Proses transaksi dapat dilakukan secara cepat dan akurat dengan menggunakan sistem Point of Sale (POS) yang dibangun menggunakan framework Laravel danProses transaksi dapat dilakukan secara cepat dan akurat dengan menggunakan sistem Point of Sale (POS) yang dibangun menggunakan framework Laravel dan
UMIUMI Untuk menyelesaikan persoalan tersebut di atas banyak metode deteksi objek telah dikembangkan seperti Background Subtraction, Template Matching, HistogramUntuk menyelesaikan persoalan tersebut di atas banyak metode deteksi objek telah dikembangkan seperti Background Subtraction, Template Matching, Histogram
UMTUMT Pelindungan hukum harus diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya adalah perundungan fisik. Korban perundungan fisikPelindungan hukum harus diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya adalah perundungan fisik. Korban perundungan fisik
UMTUMT Penelitian ini menyimpulkan bahwa penarikan air yang tidak diatur untuk produksi bitumen di Nigeria mengancam pencapaian TPB 6. 4, yang berfokus pada penggunaanPenelitian ini menyimpulkan bahwa penarikan air yang tidak diatur untuk produksi bitumen di Nigeria mengancam pencapaian TPB 6. 4, yang berfokus pada penggunaan