UMTUMT
REPLIKREPLIKHak merek diatur dalam Undang‑Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk memperoleh hak atas sebuah merek, merek tersebut wajib didaftarkan pada Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan sistem konstitutif, yang berarti perlindungan hukum hanya dapat diberikan setelah pendaftaran resmi dan penerbitan sertifikat merek. Sistem pendaftaran yang mengadopsi prinsip first‑to‑file ini merupakan landasan utama bagi perlindungan hak merek di Indonesia. Proses penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual, termasuk sengketa merek, dilaksanakan melalui Pengadilan Niaga dengan mengacu pada Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata, sebagaimana berlaku untuk perkara perdata pada umumnya.
20 Tahun 2016 yang mengharuskan pendaftaran merek pada Direktorat Merek untuk memperoleh perlindungan hukum, dengan sistem registrasi konstitutif (first‑to‑file).Sistem ini didukung oleh ketentuan khusus pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, serta Pasal 83 ayat (2) beserta penjelasannya.Sengketa hak kekayaan intelektual dilaksanakan melalui Pengadilan Niaga dengan mengacu pada Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata.
Penelitian selanjutnya dapat meneliti efektivitas dan dampak batas waktu prosedural yang diterapkan oleh Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa hak merek, guna mengetahui apakah jadwal yang telah ditetapkan mempercepat atau memperlambat proses penyelesaian. Selanjutnya, perlu dilakukan analisis perbandingan antara sistem pendaftaran first‑to‑file yang berlaku di Indonesia dengan sistem first‑to‑use yang diterapkan di negara lain, untuk menilai keunggulan masing‑masing dalam memberikan perlindungan hak merek. Terakhir, kajian mengenai peran alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase dalam konteks sengketa kekayaan intelektual dapat memberikan wawasan tentang kemungkinan integrasi mekanisme tersebut dengan Pengadilan Niaga, sehingga meningkatkan efisiensi dan kepuasan para pihak yang terlibat.
| File size | 345.39 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai implementasi constitutional complaint di negara-negara yang telah menerapkannya,Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai implementasi constitutional complaint di negara-negara yang telah menerapkannya,
UMTUMT Penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap pemenuhan hak seksual bagi tahanan yang menikah sangat mendesak agar dapat meminimalkan guncangan psikologis,Penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap pemenuhan hak seksual bagi tahanan yang menikah sangat mendesak agar dapat meminimalkan guncangan psikologis,
KAMPUSMELAYUKAMPUSMELAYU Hal ini menyebabkan advokat seringkali ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya dan khawatir akan tuntutan hukum. Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanyaHal ini menyebabkan advokat seringkali ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya dan khawatir akan tuntutan hukum. Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya
AKRABJUARAAKRABJUARA Selain itu, praktik ini juga tidak selaras dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangSelain itu, praktik ini juga tidak selaras dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Namun, terdapat indikasi penurunan minat generasi muda terhadap pengetahuan lokal ini, dengan hanya 27,8% informan muda yang mampu mengidentifikasi lebihNamun, terdapat indikasi penurunan minat generasi muda terhadap pengetahuan lokal ini, dengan hanya 27,8% informan muda yang mampu mengidentifikasi lebih
UMTUMT Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji praktik pembuatan ulang lagu, yang umum disebut sebagai cover lagu, sesuai dengan peraturan dalamDalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji praktik pembuatan ulang lagu, yang umum disebut sebagai cover lagu, sesuai dengan peraturan dalam
UMTUMT Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif, studi ini mengeksplorasi ketentuan hukum untuk mengajukan Penundaan KewajibanDengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif, studi ini mengeksplorasi ketentuan hukum untuk mengajukan Penundaan Kewajiban
LAAROIBALAAROIBA Hasil penelitian ini menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh TikTokers Medan terhadap penggunaan logo TV Indosiar dalam kontennya ditinjau dari FatwaHasil penelitian ini menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh TikTokers Medan terhadap penggunaan logo TV Indosiar dalam kontennya ditinjau dari Fatwa
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA The Civil Code, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks andThe Civil Code, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk ayah belum sepenuhnya mengadopsi prinsip hak asasi manusia. Masalah yang terkait dengan pengaturanPenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk ayah belum sepenuhnya mengadopsi prinsip hak asasi manusia. Masalah yang terkait dengan pengaturan
UMTUMT Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statuta. Pencegahan perdagangan manusia di Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang timbul sebagaiPendekatan yang digunakan adalah pendekatan statuta. Pencegahan perdagangan manusia di Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang timbul sebagai
UMTUMT Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat dan tantangan potensial dari adopsi sistem kepolisian negara bagian di Nigeria dan untuk berkontribusiPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat dan tantangan potensial dari adopsi sistem kepolisian negara bagian di Nigeria dan untuk berkontribusi