UNSURIUNSURI
JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIABadan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Lembaga yang Badan Keamanan Laut berkewenangan dalam melaksanakan patroli di perairan Indonesia, (BAKAMLA) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) merupakan suatu lembaga Non-Kementerian independen dalam menunjang Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia. BAKAMLA merupakan Instansi yang dibentuk dan dibawah langsung naungan Presiden RI melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, sedangkan KPLP dibawah naungan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. BAKAMLA mempunyai tugas melakukan pengejaran langsung, memberhentikan kapal, memeriksa, menangkap, membawa serta menyerahkan kapal ke instansi terkait untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut, tidak sampai untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. KPLP merupakan lembaga instansi yang berperan aktif selain penindakan hukum, juga berperan sebagai penyidik, melakukan pengejaran seketika, memberhentikan kapal, memeriksa membuat prosedural keselamatan pelayaran, berperan aktif dalam menjaga ekosistem dan mencegah eksploitasi bawah laut, dan merupakan pengarah navigasi kapal yang ada di wilayah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian normatif ini adalah deskriptif analistis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan koseptual. Fokus penelitian ini adalah tentang kewenangan antara BAKAMLA DAN KPLP dalam penegakan hukum di perairan di wilayah Indonesia. Penelitian ini penting sebagai kontribusi pengetahuan tentang batasan kewenangan BAKAMLA dan KPLP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Shipping, Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Hasil dalam studi menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara institusi yang memiliki kinerja yang sama dan tidak efisien dalam penegakan hukum di perairan. Oleh karena itu, harus ada studi lebih lanjut mengenai kinerja lembaga penegak hukum di perairan Indonesia.
Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) memiliki kewenangan terbatas sebagai penindak, sementara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) memiliki kewenangan lebih luas termasuk penyidikan dan perlindungan ekosistem laut.Tumpang tindih kewenangan tersebut menyebabkan kurangnya efisiensi dalam penegakan hukum di perairan Indonesia.Diperlukan pengembangan mekanisme kinerja, integrasi BAKAMLA dengan lembaga lain, serta revisi peraturan untuk membentuk satu kesatuan Indonesia Sea and Coast Guard guna menghindari tumpang tindih antar lembaga keamanan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas struktur komando terintegrasi Indonesia Sea and Coast Guard dalam mengurangi tumpang tindih kewenangan serta mempercepat respons operasional di perairan nasional; selanjutnya, analisis komprehensif mengenai implikasi hukum dan prosedural dari penggabungan BAKAMLA dan KPLP, termasuk kebutuhan amandemen UU No 17 Tahun 2008 dan UU No 32 Tahun 2014, dapat memberikan dasar kebijakan yang kuat; terakhir, evaluasi dampak operasi keamanan maritim yang terkoordinasi terhadap perlindungan ekosistem laut dan penurunan kasus penangkapan ikan ilegal dapat menilai kontribusi kebijakan terintegrasi terhadap keberlanjutan lingkungan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, meningkatkan sinergi antar lembaga, serta memperkuat tata kelola keamanan maritim Indonesia.
| File size | 572.34 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSURIUNSURI Penelitian ini menyoroti pentingnya menjaga informasi pribadi sebagai komponen hak individu, yang perlu diatur lebih menyeluruh dalam sistem hukum substantifPenelitian ini menyoroti pentingnya menjaga informasi pribadi sebagai komponen hak individu, yang perlu diatur lebih menyeluruh dalam sistem hukum substantif
AMSIRAMSIR Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Nasional dengan pendekatan hukum progresif memberikan peluang untuk penyelesaian non-pidana (diversi), pengakuanKeadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Nasional dengan pendekatan hukum progresif memberikan peluang untuk penyelesaian non-pidana (diversi), pengakuan
AMSIRAMSIR Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi pemasaran juga memiliki dampak positif. Konten yang beragam dan interaktif di platform seperti Instagram,Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi pemasaran juga memiliki dampak positif. Konten yang beragam dan interaktif di platform seperti Instagram,
AMSIRAMSIR Regulasi yang mengutamakan kepentingan ekonomi sering mengabaikan hak masyarakat lokal dan kearifan lokal, menciptakan disharmoni antara hukum adat danRegulasi yang mengutamakan kepentingan ekonomi sering mengabaikan hak masyarakat lokal dan kearifan lokal, menciptakan disharmoni antara hukum adat dan
AMSIRAMSIR Korupsi memiliki dampak merusak terhadap ekonomi dan politik Indonesia, meningkatkan ketidaksetaraan sosial serta melemahkan mekanisme demokrasi. PenegakanKorupsi memiliki dampak merusak terhadap ekonomi dan politik Indonesia, meningkatkan ketidaksetaraan sosial serta melemahkan mekanisme demokrasi. Penegakan
UNSURIUNSURI Akibatnya, sering terjadi kasus di mana peraturan bersama kepala desa mengatur hal-hal di luar kewenangannya atau tumpang tindih dengan peraturan yangAkibatnya, sering terjadi kasus di mana peraturan bersama kepala desa mengatur hal-hal di luar kewenangannya atau tumpang tindih dengan peraturan yang
UNSURIUNSURI Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam penerapan yurisprudensi, seperti perbedaan interpretasi di antara hakim dan kurangnya komunikasiPenelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam penerapan yurisprudensi, seperti perbedaan interpretasi di antara hakim dan kurangnya komunikasi
UNSURIUNSURI Pengajuan izin BPOM untuk bahan baku kosmetik harus sesuai dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019, sehingga bahan berbahaya seperti hidrokuinon,Pengajuan izin BPOM untuk bahan baku kosmetik harus sesuai dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019, sehingga bahan berbahaya seperti hidrokuinon,
Useful /
ALQOLAMALQOLAM Karena itu, lembaga memberikan program belajar tambahan dalam bidang eksplorasi seni melalui aktivitas mewarnai. Strategi pembelajaran yang digunakan tentangKarena itu, lembaga memberikan program belajar tambahan dalam bidang eksplorasi seni melalui aktivitas mewarnai. Strategi pembelajaran yang digunakan tentang
UNDIPUNDIP Di negara tropis seperti Indonesia, desain arsitektur menghadapi tantangan mendesak untuk mengurangi kelebihan panas, kelembaban, dan paparan sinar matahari,Di negara tropis seperti Indonesia, desain arsitektur menghadapi tantangan mendesak untuk mengurangi kelebihan panas, kelembaban, dan paparan sinar matahari,
PKRPKR Pubertas pada remaja putri ditandai dengan terjadinya menstruasi. Banyaknya zat besi yang hilang selama menstruasi menyebabkan remaja putri pada masa pubertasPubertas pada remaja putri ditandai dengan terjadinya menstruasi. Banyaknya zat besi yang hilang selama menstruasi menyebabkan remaja putri pada masa pubertas
UINSAIDUINSAID Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar terbagi menjadi internal (sikap dalam belajar 54,80%, motivasi belajar 58,97%, kesehatan fisik 44,87%, dan kemampuanFaktor-faktor penyebab kesulitan belajar terbagi menjadi internal (sikap dalam belajar 54,80%, motivasi belajar 58,97%, kesehatan fisik 44,87%, dan kemampuan