SIBERPUBLISHERSIBERPUBLISHER

Jurnal Pendidikan Siber NusantaraJurnal Pendidikan Siber Nusantara

Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi antara Satpol PP dan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dengan menitikberatkan pada bentuk partisipasi publik, mekanisme koordinasi, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan ketertiban umum. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi terhadap praktik kolaborasi antara Satpol PP dan masyarakat dalam mendukung penegakan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi tersebut dibangun melalui pola komunikasi dua arah, saluran pengaduan formal, forum koordinasi lokal, dan keterlibatan tokoh masyarakat, RT/RW, Satlinmas, serta warga dalam pengawasan, pelaporan, pencegahan, dan pendampingan kegiatan penegakan. Partisipasi masyarakat terbukti mempercepat deteksi pelanggaran, meningkatkan respons Satpol PP, memperkuat kepatuhan warga, serta mengurangi potensi konflik dalam proses penertiban. Namun, efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh faktor penghambat seperti kesadaran hukum yang tidak merata, keterbatasan sumber daya Satpol PP, dan citra represif aparat yang masih melekat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan peraturan daerah akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui model kemitraan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang turut bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum.

Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Satpol PP dan masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah di Kecamatan Sagulung.Sinergi disokong oleh komunikasi dua arah, koordinasi kolaboratif, dan partisipasi masyarakat, terutama pada dimensi preventif dan informasional.Kendala sinergi masih ada, seperti kesadaran hukum yang beragam, citra represif Satpol PP, dan respons kelembagaan yang belum selalu konsisten.Oleh karena itu, peningkatan kemitraan melibatkan komunikasi, forum koordinasi rutin, dan respons kelembagaan terhadap laporan warga sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan perda dan legibilitas publik.

Penelitian lanjutan dapat meninjau bagaimana peran tokoh masyarakat dapat dioptimalkan melalui pelatihan fasilitasi kolaboratif, sehingga interaksi antara Satpol PP dan warga menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan; meneliti dampak penerapan mekanisme umpan balik digital, seperti aplikasi pelaporan warga, terhadap kecepatan respons dan kepuasan masyarakat dalam penegakan perda; serta mengeksplorasi model kemitraan partisipatif yang mengintegrasikan jaringan sosial informal dengan prosedur resmi, untuk meningkatkan legitimasi dan kepatuhan sukarela di lingkungan perumahan dan usaha kecil di kota-kota dengan dinamika sosial tinggi.

  1. Citizen Participation in the Coproduction of Urban Services - Stephen L. Percy, 1984. citizen coproduction... journals.sagepub.com/doi/10.1177/004208168401900403Citizen Participation in the Coproduction of Urban Services Stephen L Percy 1984 citizen coproduction journals sagepub doi 10 1177 004208168401900403
  2. PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA PAYAKUMBUH DI PROVINSI... ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/2436PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA PAYAKUMBUH DI PROVINSI ejournal ipdn ac jurnaltatapamong article view 2436
Read online
File size339.03 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test