IAINIAIN

YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum IslamYUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam

Penelitian ini mengkaji isu perkawinan beda agama di Indonesia melalui perspektif prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan maqasid shariah. Meskipun praktik perkawinan beda agama terus meningkat, kepastian hukumnya masih belum jelas dan menimbulkan problem teologis, sosial, serta administratif. Hak Asasi Manusia menjamin kebebasan beragama dan hak untuk menikah, namun implementasinya sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, norma agama, dan nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknik analisis isi serta memposisikan maqasid shariah sebagai kerangka analitis dalam menilai maslahah dan mafsadah perkawinan beda agama berdasarkan lima tujuan dasar syariat (al-daruriyyat al-khams). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan perkawinan beda agama bukan bentuk pelanggaran HAM, melainkan mekanisme perlindungan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, melainkan sebagai upaya melindungi maṣlaḥah melalui perlindungan agama, garis keturunan, kesejahteraan psikologis, intelek, dan properti.Dengan menggunakan kerangka maqāṣid al‑sharīʿah, dapat terlihat adanya kesamaan tujuan antara prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam dalam menjaga martabat manusia serta kesejahteraan umum.Oleh karena itu, disarankan penerapan regulasi yang proporsional dan adaptif, memperkuat perlindungan bagi pihak rentan terutama anak, serta mengembangkan mekanisme administratif yang jelas untuk mengatasi ketidakpastian hukum.

Penelitian lanjutan dapat meneliti bagaimana mekanisme mediasi agama dapat diintegrasikan ke dalam prosedur pendaftaran perkawinan untuk mengurangi konflik normatif antara HAM dan hukum agama, misalnya dengan merumuskan pertanyaan: Bagaimana efektivitas mediasi lintas agama dalam menyelesaikan sengketa perkawinan beda agama di Indonesia? Selanjutnya, studi komparatif antara provinsi dengan tingkat pluralitas agama tinggi dan rendah dapat mengevaluasi dampak kebijakan rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan terhadap kesejahteraan anak, sehingga menghasilkan pertanyaan: Apakah revisi Undang-Undang Perkawinan meningkatkan perlindungan hak anak dalam perkawinan beda agama? Terakhir, penelitian empiris berbasis survei dapat mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap pendekatan regulasi proporsional yang diusulkan, dengan fokus pada pertanyaan: Bagaimana pandangan publik terhadap regulasi proporsional dalam perkawinan beda agama dan apa implikasinya terhadap kohesi sosial? Semua ide tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman praktis dan normatif, sekaligus menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan keluarga interagama.

  1. Tongkonan Social Identity: Families Harmonization on Interfaith Marriage in Toraja | ETNOSIA : Jurnal... doi.org/10.31947/ETNOSIA.V4I2.6450Tongkonan Social Identity Families Harmonization on Interfaith Marriage in Toraja ETNOSIA Jurnal doi 10 31947 ETNOSIA V4I2 6450
  2. THE LEGALITY OF INTERRELIGIOUS MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND INDONESIAN POSITIVE LAW... journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/5300THE LEGALITY OF INTERRELIGIOUS MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND INDONESIAN POSITIVE LAW journals ums ac index php profetika article view 5300
  3. Interfaith marriage in comparative perspective in: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae Volume... doi.org/10.1556/AORIENT.68.2015.1.4Interfaith marriage in comparative perspective in Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae Volume doi 10 1556 AORIENT 68 2015 1 4
Read online
File size376.31 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Implementasi Literasi Digital Dalam Strategi Pemasaran Di Desa Wisata Baturusa Mewujudkan Ketahanan Ekonomi 2026More at 2026

UBBUBB Dengan memanfaatkan budaya lokal sebagai strategi pemasaran, Desa Wisata Baturusa menjadi lebih unik dan lebih kompetitif dalam menarik wisatawan. Namun,Dengan memanfaatkan budaya lokal sebagai strategi pemasaran, Desa Wisata Baturusa menjadi lebih unik dan lebih kompetitif dalam menarik wisatawan. Namun,

JURIS Toward an Islamic Functional Theory of Marital Assets Bridging Classical Fiqh and Modern Legal Needs 2026More at 2026

IAIN LANGSAIAIN LANGSA Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama dalam perkawinan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi protektif dalam melindungi hak-hak kedua pasangan;Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama dalam perkawinan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi protektif dalam melindungi hak-hak kedua pasangan;

JURIS Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Dibawah Pengampuan Studi Kasus Putusan Nomor 70 Pdt P 2018 PN Banyumas 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penulisan artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang di bawah pengampuan dengan mengambil studi kasus pada putusanPenulisan artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang di bawah pengampuan dengan mengambil studi kasus pada putusan

JURIS Pemanfaatan Belalang Sebagai Sumber Kitin Melalui Proses Ekstraksi Ramah Lingkungan 2025More at 2025

UNIVAUNIVA 11% dan pada proses metode konvensional menggunakan NaOH mengalami penurunan sebesar 1. 65%. Hal ini membuktikan penurunan kadar protein di tahap deproteinasi.11% dan pada proses metode konvensional menggunakan NaOH mengalami penurunan sebesar 1. 65%. Hal ini membuktikan penurunan kadar protein di tahap deproteinasi.

JURIS Edukasi Digital di SMPN 2 Pacet Meningkatkan Literasi untuk Mencegah Kejahatan Siber 2025More at 2025

UPPUPP Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi siswa dalam memahami pentingnya penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. SebagaiDengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi siswa dalam memahami pentingnya penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sebagai

JURIS Inovasi Peningkatan Nilai Ekonomi Gula Aren Cetak Melalui Pelatihan Produksi Gula Semut di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu 2025More at 2025

UPPUPP Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari hasil pelatihan ini. Pelatihan pembuatan gula semutKolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari hasil pelatihan ini. Pelatihan pembuatan gula semut

JURIS UJI BEBERAPA EKSTRAK TEPUNG DAUN SIRIH Piper sp TERHADAP JAMUR AKAR PUTIH Rigidoporus lignosus SECARA IN VITRO 2024More at 2024

UNIVAUNIVA Pemberian ekstrak tepung sirih hutan dapat menghambat pertumbuhan Jamur Akar Putih (R. Lignosus) dengan konsentrasi 50gr/l aquades secara in vitro melaluiPemberian ekstrak tepung sirih hutan dapat menghambat pertumbuhan Jamur Akar Putih (R. Lignosus) dengan konsentrasi 50gr/l aquades secara in vitro melalui

JURIS Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terha 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Hasil menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya (Pasal 20‑21 UU No 20/2016) belum sepenuhnya diterapkan oleh Sub‑Direktorat Pemeriksa Merek,Hasil menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya (Pasal 20‑21 UU No 20/2016) belum sepenuhnya diterapkan oleh Sub‑Direktorat Pemeriksa Merek,

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Hamil dalam Undang Undang Ketenagakerjaan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap ibu hamil dalam hubungan kerja, diperlukan penguatan efektivitas pelaksanaan regulasi yang ada melalui peningkatanUntuk memperkuat perlindungan hukum terhadap ibu hamil dalam hubungan kerja, diperlukan penguatan efektivitas pelaksanaan regulasi yang ada melalui peningkatan

JURIS Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Lahar Dingin Gunung Marapi Tahun 2024 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Bencana-bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak besar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah.Bencana-bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak besar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah.

JURIS Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Pemalsuan Data Yang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tenta 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Jika terbukti lalai, seperti tidak teliti dalam memverifikasi identitas dan dokumen para pihak, apabila seorang notaris melakukan tindakan yang bertentanganJika terbukti lalai, seperti tidak teliti dalam memverifikasi identitas dan dokumen para pihak, apabila seorang notaris melakukan tindakan yang bertentangan

JURIS Penguatan Kapasitas Dalam Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Manajemen Strategik Pada Pemerintah Daerah Pelaku Usaha Dan Non Government Organization Di Kabu 2025More at 2025

UPPUPP Pendekatan partisipatif digunakan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelatihan dan workshop interaktif yang mengangkat penggunaan LogicalPendekatan partisipatif digunakan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelatihan dan workshop interaktif yang mengangkat penggunaan Logical

ads-block-test