UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak langsung dalam konteks Demokrasi. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif dengan jenis penelitan kualitatif. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam konteks demokrasi yaitu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat daerah karena membuka peluang tampilnya calon pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan representatif dari kedaulatan rakyat dan memiliki korelasi yang sangat erat, dimana rakyat dapat memilih secara langsung calon Kepala Daerah yang akan menjadi pemimpin pada daerah.Namun pemilihan tidak langsung dapat memunculkan biaya penyalahgunaan wewenang, tidak transparan, dan menjadi alat monopoli bagi partai politik.Kembali ke pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD menunjukkan adanya inkonsistensi dan tidak berpegang teguh pada prinsip dan sistem yang ditetapkan.
Pertama, bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah? Kedua, apa mekanisme pengawasan yang dapat diterapkan untuk meminimalkan praktik politik uang pada pemilihan tidak langsung melalui DPRD? Ketiga, apakah kombinasi antara pemilihan langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan legitimasi pemimpin daerah tanpa menambah biaya administrasi yang tinggi?.
- COMPATIBILITY OF REGIONAL HEAD ELECTIONS THROUGH THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD)... russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/2136COMPATIBILITY OF REGIONAL HEAD ELECTIONS THROUGH THE REGIONAL PEOPLES REPRESENTATIVE COUNCIL DPRD russianlawjournal index php journal article view 2136
- Local Election and Reinforcement Democracy in the Indonesian State System | Papua Law Journal. local... doi.org/10.31957/plj.v2i1.594Local Election and Reinforcement Democracy in the Indonesian State System Papua Law Journal local doi 10 31957 plj v2i1 594
| File size | 351.56 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hal tersebut sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakHal tersebut sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
UIDUID Calon Kabupaten Kepulauan Selaut Besar adalah bakal Kabupaten Baru yang dipisahkan dari Kabupaten Induk (Kabupaten Simeulue) dan akan menjalankan sistemCalon Kabupaten Kepulauan Selaut Besar adalah bakal Kabupaten Baru yang dipisahkan dari Kabupaten Induk (Kabupaten Simeulue) dan akan menjalankan sistem
DINASTIREVDINASTIREV Tujuan penelitian ingin mengetahui urgensi reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah serta ingin mengetahui pengaturan yang dapat menghindariTujuan penelitian ingin mengetahui urgensi reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah serta ingin mengetahui pengaturan yang dapat menghindari
BALIDWIPABALIDWIPA 9 Tahun 2015 dan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana kewenangan daerah9 Tahun 2015 dan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana kewenangan daerah
UNAIUNAI Penerimaan sistem dievaluasi oleh 38 peserta dengan menggunakan purposive sampling. Evaluasi mencakup delapan karakteristik untuk menilai kualitas perangkatPenerimaan sistem dievaluasi oleh 38 peserta dengan menggunakan purposive sampling. Evaluasi mencakup delapan karakteristik untuk menilai kualitas perangkat
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai mediator antara aksesibilitas laporan keuangan daerahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai mediator antara aksesibilitas laporan keuangan daerah
UNBARIUNBARI Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di Indonesia sebagai bagian dalam mensukseskan demokrasi. Berbagai permasalahan hukum munculPenyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di Indonesia sebagai bagian dalam mensukseskan demokrasi. Berbagai permasalahan hukum muncul
UADUAD 10/2016 menimbulkan problematika hukum karena sekaligus melindungi demokrasi dengan mencegah penyalahgunaan jabatan incumbent, namun juga menghambat pelaksanaan10/2016 menimbulkan problematika hukum karena sekaligus melindungi demokrasi dengan mencegah penyalahgunaan jabatan incumbent, namun juga menghambat pelaksanaan
Useful /
UntikaUntika Untuk meningkatkan ketaatan hukum ASN terhadap netralitasnya dalam pemilu dan pilkada, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi, penyempurnaan regulasi,Untuk meningkatkan ketaatan hukum ASN terhadap netralitasnya dalam pemilu dan pilkada, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi, penyempurnaan regulasi,
UntikaUntika Pendekatan kritis Adorno terhadap industri budaya relevan untuk memahami risiko komodifikasi seni dihasilkan AI. kebijakan harus menitikberatkan perlindunganPendekatan kritis Adorno terhadap industri budaya relevan untuk memahami risiko komodifikasi seni dihasilkan AI. kebijakan harus menitikberatkan perlindungan
UNAIUNAI Konverter flyback memasok daya yang diperlukan untuk sensor. Sebaliknya, sensor PIR mendeteksi gerakan untuk mengaktifkan relay AC saat pengguna mendekat,Konverter flyback memasok daya yang diperlukan untuk sensor. Sebaliknya, sensor PIR mendeteksi gerakan untuk mengaktifkan relay AC saat pengguna mendekat,
TEKNOKRATTEKNOKRAT KONI Provinsi Jambi merupakan satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan & mengkoordinasikan seluruhKONI Provinsi Jambi merupakan satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan & mengkoordinasikan seluruh