UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumArtikel ini mengkaji ketaatan hukum aparatur sipil negara terkait isu netralitas dalam pemilu dan pilkada, dengan menggunakan teori ketaatan hukum yang dikemukakan oleh Herbert C. Kelman. Banyaknya kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi merupakan problem tersendiri yang harus segera diselesaikan oleh berbagai stakeholders kepemiluan, di antaranya institusi kepegawaian negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu. Artikel ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas ketaatan hukum ASN terkait netralitasnya dalam pemilu dan pilkada masih berada pada tingkat kepatuhan dan identifikasi. Untuk meningkatkan ketaatan hukum ASN terhadap netralitasnya dalam pemilu dan pilkada, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi, penyempurnaan regulasi, dan kolaborasi antar lembaga terkait.
Netralitas ASN diatur dalam berbagai peraturan perundang‑undangan sebagai dasar yuridis penegakan hukum pada pemilu dan pilkada, dimana keberhasilan penegakan bergantung pada pengetahuan dan ketaatan hukum ASN.Kelman, tingkat ketaatan ASN dapat dikategorikan menjadi compliance, identification, dan internalization, yang dapat membantu mengidentifikasi kepatuhan ASN terhadap netralitas.Selain sanksi, upaya preventif seperti sosialisasi, penyesuaian regulasi, dan kerja sama antarlembaga diperlukan untuk meningkatkan ketaatan ASN demi tercapainya pemilu yang demokratis, adil, dan bermartabat.
Penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas program sosialisasi yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang prinsip netralitas, dengan mengukur perubahan perilaku sebelum dan sesudah pelaksanaan program; selanjutnya, studi komparatif antara mekanisme penegakan Bawaslu dan lembaga pengawas lain dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat atau melemahkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN; terakhir, survei kuantitatif terhadap pegawai ASN dapat mengukur tingkat internalisasi ketaatan hukum serta mengungkap variabel‑variabel motivasional, sosial, dan institusional yang mempengaruhi kepatuhan, sehingga memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat.
- KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 | LISAN AL-HAL: Jurnal... doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 LISAN AL HAL Jurnal doi 10 35316 lisanalhal v17i2 251 266
- NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMILU DAN PILKADA | Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan... journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/en/article/view/245NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMILU DAN PILKADA Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan journal bawaslu go index php JBK en article view 245
| File size | 266.72 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Tanggung jawab hukum penjual dalam perjanjian jual beli online di Indonesia masih mengalami banyak kelemahan. Regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampuTanggung jawab hukum penjual dalam perjanjian jual beli online di Indonesia masih mengalami banyak kelemahan. Regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu
PUBMEDIAPUBMEDIA Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan data sekunder (studi literatur) dan data primer (wawancara). Hasil penelitian menunjukkanMetode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan data sekunder (studi literatur) dan data primer (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampak hoaks di sektor kesehatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain,Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampak hoaks di sektor kesehatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain,
PUBMEDIAPUBMEDIA Perlu dicatat bahwa kontrak digital sama dengan kontrak konvensional yang harus tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratanPerlu dicatat bahwa kontrak digital sama dengan kontrak konvensional yang harus tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratan
PUBMEDIAPUBMEDIA Integrasi kedua perspektif ini dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan bullying dan body shaming. Selain itu, penelitianIntegrasi kedua perspektif ini dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan bullying dan body shaming. Selain itu, penelitian
PUBMEDIAPUBMEDIA Potensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah merupakan masalah utama. Indonesia harus mempertimbangkanPotensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah merupakan masalah utama. Indonesia harus mempertimbangkan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This study approach reviews Uzbek and Indonesian legal guidelines and policies using statutory techniques. Because the researchs findings are presentedThis study approach reviews Uzbek and Indonesian legal guidelines and policies using statutory techniques. Because the researchs findings are presented
STIEMADANISTIEMADANI Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Nasional memiliki beberapa nilai kepatuhan berdasarkan Syariah tetapi dengan syarat danJaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Nasional memiliki beberapa nilai kepatuhan berdasarkan Syariah tetapi dengan syarat dan
Useful /
UntikaUntika Berdasarkan temuan, AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, karena AI hanyalah produk teknologi buatan manusia. OlehBerdasarkan temuan, AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, karena AI hanyalah produk teknologi buatan manusia. Oleh
UntikaUntika Berlakunya SEMA Nomor 10tahun 2020 huruf B tentang hasil Rapat Pleno Kamar Perdata angka 1 huruf b tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah, belumBerlakunya SEMA Nomor 10tahun 2020 huruf B tentang hasil Rapat Pleno Kamar Perdata angka 1 huruf b tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah, belum
UYPUYP Program Pendampingan Gerakan Pendidikan Lingkungan di 12 Lembaga Pendidikan Dasar (SD & MI) di Desa Capang, Desa Kertosari dan Desa Tejowangi KabupatenProgram Pendampingan Gerakan Pendidikan Lingkungan di 12 Lembaga Pendidikan Dasar (SD & MI) di Desa Capang, Desa Kertosari dan Desa Tejowangi Kabupaten
UYPUYP Improved process is known through the activities of students in the training and implementation of assistance by activities, while the increase of resultsImproved process is known through the activities of students in the training and implementation of assistance by activities, while the increase of results