Publisher

DEWANSENGKETADEWANSENGKETA

Journal JURNAL ARBITRASE INDONESIAJURNAL ARBITRASE INDONESIA Abstract

Aceh memiliki kekhususan dalam adat istiadat dan hukum, salah satunya melalui lembaga Panglima Laot yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa terkait laut dan sumber daya alam pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Panglima Laot dalam perspektif hukum adat Aceh dan pengakuannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif analitis, menggali peran dan tantangan yang dihadapi Panglima Laot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panglima Laot berfungsi sebagai mediator dalam sengketa antar nelayan dan pihak lain yang berkepentingan terhadap laut, dengan proses penyelesaian berbasis musyawarah dan keadilan sosial. Meskipun diakui dalam masyarakat, lembaga ini menghadapi tantangan terkait pengakuan dalam sistem hukum formal Indonesia. Untuk itu, diperlukan integrasi hukum adat dengan hukum nasional untuk memperkuat peran Panglima Laot dalam menjaga kelestarian sumber daya laut dan mengoptimalkan penyelesaian sengketa di Aceh.

Conclusion

Lembaga Panglima Laot berperan penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa laut di Aceh dengan mengedepankan musyawarah adat, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.Namun, pengakuan formalnya dalam sistem hukum nasional masih belum sepenuhnya terwujud, sehingga kemampuan lembaga ini terbatas terutama ketika menghadapi pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau politik.Oleh karena itu, diperlukan integrasi hukum adat Aceh dengan hukum nasional serta kebijakan daerah seperti Qanun Aceh untuk memperkuat kedudukan dan efektivitas Panglima Laot dalam penyelesaian sengketa yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat meneliti proses pengakuan hukum nasional terhadap lembaga Panglima Laot dengan membandingkan regulasi di provinsi lain yang memiliki institusi adat serupa, sehingga dapat mengidentifikasi mekanisme harmonisasi yang efektif. Selanjutnya, studi dapat mengkaji dampak penerapan Qanun Aceh yang terintegrasi ke dalam kerangka hukum nasional terhadap kekuatan institusional Panglima Laot, menggunakan pendekatan campuran antara analisis kebijakan dan survei lapangan pada masyarakat pesisir. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi peran Panglima Laot dalam penyelesaian konflik antara nelayan lokal dan perusahaan besar, dengan fokus pada dinamika kekuasaan dan hasil mediasi, melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan model resolusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

References

1. Eksistensi Lembaga Adat Laut dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Aceh Berkelanjutan: Kajian Literature... jppik.id/index.php/jppik/article/view/455Eksistensi Lembaga Adat Laut dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Aceh Berkelanjutan Kajian Literature jppik index php jppik article view 455
2. Dinamika Sistem Peradilan Hukum Aceh Melalui Lembaga Peradilan Adat | Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains.... wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/722Dinamika Sistem Peradilan Hukum Aceh Melalui Lembaga Peradilan Adat Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains wnj westsciences index php jhhws article view 722
3. PEMBINAAN DAN PENGUATAN STRUKTURISASI LEMBAGA PANGLIMA LAOTSEBAGAI HAKIM PERADILAN ADAT LAOT | Ulya |... doi.org/10.31764/jmm.v7i6.17819PEMBINAAN DAN PENGUATAN STRUKTURISASI LEMBAGA PANGLIMA LAOTSEBAGAI HAKIM PERADILAN ADAT LAOT Ulya doi 10 31764 jmm v7i6 17819
4. Panglima Laot: His Legacy and Role in Conserving Marine Resources in Aceh, Indonesia | SHS Web of Conferences.... doi.org/10.1051/shsconf/20184506003Panglima Laot His Legacy and Role in Conserving Marine Resources in Aceh Indonesia SHS Web of Conferences doi 10 1051 shsconf 20184506003

Metadata

File size	788.95 KB
Pages	10
DMCA	Report