IAINPTKIAINPTK

Journal of Islamic LawJournal of Islamic Law

Praktik perkawinan paksa telah menarik perhatian serius dari berbagai komunitas internasional, termasuk komunitas ulama perempuan di Indonesia. Meskipun relatif baru, komunitas ulama perempuan yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengeluarkan fatwa tegas yang menentang praktik ini, menyoroti dampak buruknya terhadap perempuan. Artikel ini menjawab pertanyaan utama mengapa ulama perempuan yang tergabung dalam KUPI merekonstruksi konsep ijbār wali dalam perkawinan secara berbeda dengan mayoritas pendapat ulama fikih tradisional. Melalui kombinasi penelitian pustaka dan lapangan selama delapan bulan, penelitian ini mengungkap bahwa KUPI menginterpretasikan makna ijbār bukan sebagai hak paksa wali untuk menikahkan anak perempuannya, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang wali terhadap putrinya. Pendekatan fatwa ini didasarkan pada konsep Trilogi KUPI, yaitu marūf, mubādalah, dan keadilan hakiki, yang menawarkan semangat kesetaraan dan egaliter.

Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama perempuan di KUPI menegaskan perlindungan terhadap perempuan dari paksa perkawinan, menekankan pentingnya menghentikan praktik ini untuk melindungi hak-hak perempuan.Dengan menggantikan konsep ijbār sebagai hak paksa menjadi tanggung jawab dan kasih sayang, fatwa ini menciptakan kerangka holistik dan berbasis nilai untuk menanggulangi paksa perkawinan dan memelihara hak-hak perempuan dalam hubungan pernikahan.Pendekatan ini menggambarkan pentingnya integrasi perspektif keagamaan, sosial, dan hukum dalam mendorong perubahan kebijakan dan praktik sosial terkait hak perempuan.

Penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada evaluasi dampak praktis fatwa KUPI terhadap pengurangan kasus perkawinan paksa di wilayah-wilayah yang berbeda, termasuk perbandingan hasil sebelum dan sesudah penerapan fatwa. Selain itu, studi longitudinal dapat meneliti perubahan persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap peran wali dalam pernikahan, untuk memahami apakah interpretasi baru ijbār memperkuat hak perempuan dalam keputusan pernikahan. Selanjutnya, penelitian dapat mengeksplorasi kolaborasi antara lembaga fatwa perempuan dan lembaga legislatif dalam merancang regulasi yang lebih komprehensif, sehingga fatwa dapat mendukung proses legislasi yang memfasilitasi penegakan hukum dan perlindungan korban.

  1. khazanah hukum. exclusivity inclusivity institutions examining role indonesian ulema council political... khazanah.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/30089khazanah hukum exclusivity inclusivity institutions examining role indonesian ulema council political khazanah uinsgd ac index php kh article view 30089
  2. Cyber Fatwa and Da'wah Acceptance in New Media: How Technology Affects Religious Message by Female... doi.org/10.15408/ajis.v22i1.23687Cyber Fatwa and Dawah Acceptance in New Media How Technology Affects Religious Message by Female doi 10 15408 ajis v22i1 23687
  3. Science And Its Role In Changes In Islamic Legal Thought (An Analysis Of Changes In The Fatwa Of The... doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.11361Science And Its Role In Changes In Islamic Legal Thought An Analysis Of Changes In The Fatwa Of The doi 10 18592 sjhp v23i2 11361
  4. Challenging Traditional Islamic Authority: Indonesian Female Ulama and the Fatwa Against Forced Marriages... e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/2319Challenging Traditional Islamic Authority Indonesian Female Ulama and the Fatwa Against Forced Marriages e journal iainptk ac index php jil article view 2319
Read online
File size648.39 KB
Pages22
DMCAReport

Related /

JURIS Revoking of Civil Servants Voting Rights Violates The Principles of Democracy and Human Rights in Indonesia 2026More at 2026

ADPEBIADPEBI Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hak untuk memilih adalah hak kebebasan warga negara dalam menentukan pemimpin, untuk mewujudkanDari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hak untuk memilih adalah hak kebebasan warga negara dalam menentukan pemimpin, untuk mewujudkan

JURIS Strategi KPU Dalam Mengatasi Tindakan Golput Pada Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Di Desa Sei Mencirim Kec Sunggal Kabupaten Deli Serdang 2024 2026More at 2026

UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif, Penyederhanaan Proses Pemilu, Penggunaan Teknologi Digital, Melibatkan Organisasi Pemuda dan Lembaga Pendidikan,Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif, Penyederhanaan Proses Pemilu, Penggunaan Teknologi Digital, Melibatkan Organisasi Pemuda dan Lembaga Pendidikan,

JURIS Analisis Sosial Media dalam Partisipasi Pemilihan Presiden 2026More at 2026

UMSBUMSB Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mengedukasi masyarakat melalui media sosial untuk tidak golput cukup berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakatPenelitian ini menunjukkan bahwa upaya mengedukasi masyarakat melalui media sosial untuk tidak golput cukup berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

JURIS Aspek Hukum dan Konstitusionalitas Kemenangan Kotak Kosong dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 2025More at 2025

UBBUBB Kesuksesan kotak kosong dapat memicu perubahan sistem politik, mendorong partisipasi politik yang lebih rasional, dan menekan partai politik untuk menghasilkanKesuksesan kotak kosong dapat memicu perubahan sistem politik, mendorong partisipasi politik yang lebih rasional, dan menekan partai politik untuk menghasilkan

JURIS Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. MahkamahPenentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. Mahkamah

JURIS Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2025More at 2025

MKRIMKRI Penelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-UndangPenelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-Undang

JURIS Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena pasal-pasal yang dimohonkan dinilai inkonstitusionalMahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena pasal-pasal yang dimohonkan dinilai inkonstitusional

JURIS Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local 2020More at 2020

UNBARIUNBARI Selain itu, bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih. Desain keserentakanSelain itu, bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih. Desain keserentakan

Useful /

JURIS Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kebakaran Bertenaga Solar Cell Pada Stasiun Kereta Api 2026More at 2026

PNMPNM 29 Tahun 2011, bangunan stasiun terdiri atas gedung, peron dan instalasi pendukung, termasuk pemadam kebakaran yang berjenis hydran dengan selang dan/atau29 Tahun 2011, bangunan stasiun terdiri atas gedung, peron dan instalasi pendukung, termasuk pemadam kebakaran yang berjenis hydran dengan selang dan/atau

JURIS Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada 2025More at 2025

MKRIMKRI Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasanHak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan

JURIS Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit 2025More at 2025

MKRIMKRI Salah satu mekanisme pengawasan yang dapat digunakan adalah citizen lawsuit yang merupakan mekanisme pengajuan gugatan terhadap perbuatan melawan hukumSalah satu mekanisme pengawasan yang dapat digunakan adalah citizen lawsuit yang merupakan mekanisme pengajuan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum

JURIS Kemungkinan Penerapan Preliminary Ruling Procedure sebagai Media Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi 2025More at 2025

MKRIMKRI Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia dikawal oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dalam preliminary ruling procedureUndang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia dikawal oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dalam preliminary ruling procedure

ads-block-test