UNHASUNHAS

Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review

Reformasi hukum di sektor keuangan memainkan peran penting dalam mempersiapkan Indonesia menjadi Golden Indonesia 2045. Sektor keuangan strategis mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan negara. Memperkuat fungsi dan tugas lembaga serta koordinasi antara kementerian dan lembaga, termasuk Koordinasi antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, sangat krusial untuk meningkatkan daya tahan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menganalisis reformasi hukum sektor keuangan yang memengaruhi hubungan kelembagaan antara bank sentral dan pemerintah melalui studi perbandingan pada Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Thailand. Kajian ini juga telah diperbarui untuk meninjau implikasi reformasi hukum di sektor keuangan terhadap pengembangan tugas dan kewenangan BI guna mendukung ekonomi berkelanjutan melalui Undang‑Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan reformasi hukum di sektor keuangan, muncul perspektif baru terkait kemerdekaan BI, di mana penyesuaian dilakukan melalui adopsi kebijakan campuran yang memprioritaskan kebijakan moneter. Kewenangan fiskal tidak menjadi dominan tetapi bersifat adaptif selama tidak bertentangan dengan kepentingan kebijakan moneter. Hubungan kelembagaan antara BI dan pemerintah menggunakan pola kebijakan campuran, menekankan harmonisasi kebijakan moneter berdasar paradigma kebijakan lain yang selaras dengan perlindungan kepentingan ekonomi lebih luas.

Reformasi hukum yang memengaruhi hubungan kelembagaan antara bank sentral dan pemerintah terbukti kunci dalam merancang kebijakan fiskal dan moneter terintegrasi.Penyesuaian regulasi di negara-negara studi, termasuk Indonesia, menciptakan hubungan kelembagaan yang kompromi namun lebih efektif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menanggapi krisis pandemi.Kebijakan campuran yang diadopsi menyeimbangkan kebebasan BI dengan dukungan kebijakan fiskal tanpa mengorbankan kepribadian independen BI, memastikan ketahanan sistem keuangan dan stabilitas moneter.

Ajukan penelitian yang membandingkan efektivitas kebijakan campuran di sektor keuangan Indonesia dengan negara berkembang lain baik dari segi dampak fiskal maupun moneter, serta evaluasi pengaruhnya terhadap stabilitas sistem keuangan masa depan; teliti peran dan mekanisme koordinasi antara Bank Indonesia dan kementerian fiskal dalam situasi krisis makroekonomi, menilai apakah struktur kebijakan campuran yang diterapkan dapat menyesuaikan dengan dinamika digitalisasi dan finansial teknologi; dan lakukan studi longitudinal mengenai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas antara lembaga keuangan dan pemberi kebijakan fiskal, guna mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan kekuasaan atau ketidaksepakatan kebijakan yang dapat mengancam kemerdekaan bank sentral.

  1. Legal Reforms in Indonesia’s Financial Sector on Institutional Relations between Bank Indonesia... pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/5438Legal Reforms in IndonesiaAos Financial Sector on Institutional Relations between Bank Indonesia pasca unhas ac ojs index php halrev article view 5438
Read online
File size438.68 KB
Pages25
DMCAReport

Related /

ads-block-test