UNHASUNHAS

Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review

Sebelum diberlakukannya Undang‑Undang Penciptaan Kerja, pengelolaan limbah cair diatur melalui sistem izin khusus. Dengan diberlakukannya undang‑undang tersebut, sistem izin tersebut berubah menjadi persetujuan teknis agar perusahaan dapat mematuhi standar kualitas limbah cair. Penelitian ini secara kritis meninjau kerangka legislatif Indonesia untuk pengelolaan limbah cair, fokus pada pelaksanaan dan dampaknya di bawah Undang‑Undang Penciptaan Kerja, dengan penekanan khusus pada keberlanjutan lingkungan. Temuan utama menunjukkan masih adanya masalah signifikan dalam pengelolaan limbah domestik dan laundry yang belum teratasi secara memadai di bawah regulasi yang berlaku. Kesenjangan ini mengancam prinsip etika lingkungan, baik antropocentrik maupun ekocentrik. Penelitian ini mengadvokasi penyelarasan regulasi dan pedoman komprehensif guna memitigasi efek negatif pada keberlanjutan lingkungan serta memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai kesimpulan, sebelum Undang‑Undang Penciptaan Kerja berlaku, pengelolaan limbah cair diatur melalui sistem izin pengelolaan limbah cair.Setelah diberlakukan undang‑undang tersebut, sistem izin tidak lagi berlaku dan pengelolaan limbah cair diatur melalui permohonan persetujuan teknis guna memenuhi standar kualitas limbah cair.Semua entitas atau kegiatan usaha yang terlibat dalam pembuangan limbah cair, dan wajib melakukan analisis dampak lingkungan serta upaya pengelolaan lingkungan, harus mengelola limbah cair dan memiliki persetujuan teknis untuk kepatuhan kualitas limbah cair berserta surat kelayakan operasional untuk kategori analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, dan monitoring.Kendara masih mengalami tantangan regulasi dalam pengelolaan limbah domestik dan laundry.Rumah tangga tidak memiliki peraturan khusus yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk mengelola limbah melalui Pembangkit Layanan Pengolahan Limbah (PLTL).Limbah domestik memasuki sistem saluran pembuangan yang menghasilkan polusi air.Oleh karena itu, semua limbah domestik yang terkumpul mengalir melalui sistem saluran pembuangan, akhirnya mencapai badan air seperti Sungai Kadia dan mencemari air.Kesulitan mengatur limbah rumah tangga berasal dari ketidakmampuan Badan Lingkungan Hidup untuk mengelolanya.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas mekanisme insentif keuangan dan pelatihan teknis bagi usaha mikro dan kecil, sehingga mereka dapat mengimplementasikan sistem pengolahan limbah berbiaya rendah yang sesuai standar. Selanjutnya, studi empiris mengenai dampak penerapan sistem pengawasan berbasis komunitas—menggunakan aplikasi mobile untuk pelaporan dan monitoring—bisa menilai peningkatan kepatuhan dan dampak positif bagi kualitas air. Terakhir, analisis perbandingan antara kebijakan pengelolaan limbah domestik di wilayah perkotaan dengan pola administrasi serupa di negara lain dapat memberikan rekomendasi kebijakan adaptif untuk mengatasi kesenjangan regulator‑praktik, khususnya di sektor laundry dan rumah sakit.

  1. Conserving 30% of the Ocean: Indonesia’s Commitment and Effort towards the Global Urge - IOPscience.... doi.org/10.1088/1755-1315/1165/1/012029Conserving 30 of the Ocean IndonesiayAAAos Commitment and Effort towards the Global Urge IOPscience doi 10 1088 1755 1315 1165 1 012029
  2. Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Anaslisa... doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.277Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Anaslisa doi 10 46601 juridicaugr v5i1 277
  3. REVISITING THE HUMAN RIGHT TO WATER IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW | UUM Journal of Legal Studies.... e-journal.uum.edu.my/index.php/uumjls/en/article/view/uumjls.11.1.2020.6860REVISITING THE HUMAN RIGHT TO WATER IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW UUM Journal of Legal Studies e journal uum edu my index php uumjls en article view uumjls 11 1 2020 6860
Read online
File size327.18 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

ads-block-test