IFTKLEDALEROIFTKLEDALERO
Jurnal LedaleroJurnal LedaleroHubungan antar lembaga negara dan gereja di Indonesia memiliki implikasi penting terhadap penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan. Negara, meskipun berkewajiban menyediakan pendidikan publik, harus berfungsi secara subsidiar sehingga tidak menggantikan peran aktif gereja dalam menyampaikan nilai dan norma keagamaan. Kebijakan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, menegaskan bentuk kerjasama dan dukungan material hanya ketika lembaga swasta gereja tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, sementara hak gereja dalam merancang kurikulum tetap terjaga.
Penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia harus didukung oleh negara secara subsidiar, sehingga tidak menghalangi otonomi gereja.Kerjasama ini dibangun atas dasar kesepakatan antara pemerintah dan lembaga swasta gereja guna memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas.Pelaksanaan kebijakan ini menegaskan peran negara sebagai fasilitator, bukan pengganti, dalam upaya komprehensif bagi kesejahteraan umum dan perkembangan budaya keagamaan.
Perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas model subsidiaritas antara pemerintah dan gereja dalam peningkatan mutu pendidikan keagamaan di tingkat lokal, dengan fokus pada indikator akreditasi kurikulum dan kinerja guru. Penelitian lain dapat mengeksplorasi dampak kebijakan pendanaan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam lembaga pendidikan keagamaan, khususnya dalam konteks dinamika pluralitas. Selanjutnya, studi longitudinal dapat mengkaji evolusi hubungan antara regulasi pemerintah dan kebijakan internal gereja, serta bagaimana kedua pihak menyesuaikan praktik pendidikan untuk menanggapi perubahan sosial dan nilai-nilai kemajuan demokrasi.
| File size | 252.75 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Penelitian ini mengeksplorasi keabsahan pencatatan perkawinan menurut hukum adat di Indonesia serta hubungannya dengan peraturan perundang‑undangan nasional.Penelitian ini mengeksplorasi keabsahan pencatatan perkawinan menurut hukum adat di Indonesia serta hubungannya dengan peraturan perundang‑undangan nasional.
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Eksekutif bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, legislatif berperan dalam pembuatan undang-undang yang menjadi dasar hukum negara, sedangkan yudikatifEksekutif bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, legislatif berperan dalam pembuatan undang-undang yang menjadi dasar hukum negara, sedangkan yudikatif
MKRIMKRI 1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan berbasis lapangan dengan metode seperti observasi, wawancara mendalam terhadap 14 informan kunci, danPenelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan berbasis lapangan dengan metode seperti observasi, wawancara mendalam terhadap 14 informan kunci, dan
USUUSU Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidaksinkronan secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan peraturanHasil penelitian memperlihatkan adanya ketidaksinkronan secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan peraturan
USUUSU Mengingat luasnya kekuasaan presiden, penting untuk menganalisis lebih lanjut tindak pidana sebagai alasan impeachment. Penelitian ini menggunakan pendekatanMengingat luasnya kekuasaan presiden, penting untuk menganalisis lebih lanjut tindak pidana sebagai alasan impeachment. Penelitian ini menggunakan pendekatan
JPTAMJPTAM Tujuan Penelitian ini untuk mencari dan mengetahui hakikat kedudukan lembaga Ombudsman serta maksud pembentukannya dalam Struktur Ketatanegaraan. MetodeTujuan Penelitian ini untuk mencari dan mengetahui hakikat kedudukan lembaga Ombudsman serta maksud pembentukannya dalam Struktur Ketatanegaraan. Metode
MKRIMKRI Dalam Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, tindak lanjut dari PutusanDalam Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, tindak lanjut dari Putusan
Useful /
UIGMUIGM Salah satu pegawai pemerintah yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan penerangan jalan umum yang baik adalah pegawai Pekerjaan Umum dan PerumahanSalah satu pegawai pemerintah yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan penerangan jalan umum yang baik adalah pegawai Pekerjaan Umum dan Perumahan
UIGMUIGM Program ini menekankan keperluan pendekatan berkelanjutan melalui pemanfaatan ulang WCO menjadi biodiesel atau sabun. Sebagian besar (80%) peserta memilikiProgram ini menekankan keperluan pendekatan berkelanjutan melalui pemanfaatan ulang WCO menjadi biodiesel atau sabun. Sebagian besar (80%) peserta memiliki
USUUSU Pertama, dalam jangka pendek, pengetahuan tradisional harus dilindungi oleh sistem inventarisasi/dokumentasi pengetahuan tradisional yang tidak hanya berfungsiPertama, dalam jangka pendek, pengetahuan tradisional harus dilindungi oleh sistem inventarisasi/dokumentasi pengetahuan tradisional yang tidak hanya berfungsi
USUUSU Upaya pelestarian mangrove sebagai sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan penting untuk menciptakan kondisi bebas emisi dari rumah kaca, pendinginUpaya pelestarian mangrove sebagai sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan penting untuk menciptakan kondisi bebas emisi dari rumah kaca, pendingin