IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationPenelitian ini menganalisis kesenjangan antara pengakuan normatif dan pelaksanaan operasional pengadilan restorative justice dalam menangani kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan Indonesia. Studi ini menyoroti tiga isu utama: posisi hukum restorative justice, penerapannya dalam kasus SMAN 1 Cimarga, dan kebutuhan rekonstruksi normatif agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan anak. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang meliputi analisis peraturan, kasus, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meski restorative justice didukung oleh Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014, pelaksanaannya masih lemah. Hambatan kelembagaan mencakup regulasi terfragmentasi, kurangnya prosedur jelas, dan otoritas yang ambigu. Kasus Cimarga mencerminkan pendekatan retributif dominan yang mengabaikan dialog dan pemulihan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi melalui regulasi terintegrasi, mekanisme berbasis sekolah, dan akuntabilitas kelembagaan yang lebih kuat, termasuk revisi regulasi, pembentukan unit restorative di sekolah, dan koordinasi lintas lembaga yang ditingkatkan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice memiliki legitimasi normatif yang kuat namun masih lemah dalam pelaksanaan operasional di sektor pendidikan.Terdapat kesenjangan struktural antara sistem peradilan anak, hukum perlindungan anak, dan regulasi pendidikan yang menghasilkan kerangka hukum terfragmentasi dan aplikasi yang tidak konsisten.Praktik penanganan kasus di sekolah, termasuk pada kasus SMAN 1 Cimarga, masih berorientasi pada pendekatan retributif yang menekankan hukuman atas pemulihan.Ketiadaan prosedur operasional yang jelas, mekanisme kelembagaan, dan otoritas yang terdefinisi mempersulit pemanfaatan restorative justice sebagai sistem terintegrasi dalam tata kelola pendidikan.Oleh karena itu, rekonstruksi normatif menjadi penting untuk mengubah restorative justice menjadi kerangka kerja operasional yang menyeimbangkan kepastian hukum, akuntabilitas kelembagaan, dan kepentingan terbaik anak.
Pertama, dilakukan penyelidikan empiris di berbagai tingkat pendidikan untuk mengidentifikasi faktor kebijakan apa saja yang memengaruhi efektivitas unit restorative justice di sekolah, sehingga dapat diproduksi panduan kebijakan kontekstual yang komprehensif. Kedua, diadakannya uji coba berbasis proyek sambil mengukur dampak jangka panjang dari mekanisme restorative justice terhadap kesejahteraan korban, pelaku, dan komunitas sekolah, sehingga data empiris dapat memperkuat argumen reformasi hukum. Ketiga, dirancang studi lintas negara yang membandingkan pengalaman Indonesia dengan sistem serupa di negara-negara berkembang, sehingga dapat dipetik praktik terbaik dan diterapkan dalam kerangka harmonisasi regulasi nasional.
| File size | 419.54 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Penelitian ini bertujuan menganalisis optimisasi pemanfaatan SIMRS dalam meningkatkan efisiensi pelaporan internal dan eksternal di Rumah Sakit Islam Bogor.Penelitian ini bertujuan menganalisis optimisasi pemanfaatan SIMRS dalam meningkatkan efisiensi pelaporan internal dan eksternal di Rumah Sakit Islam Bogor.
IJBLEIJBLE Secara bersamaan, beban kerja dan motivasi kerja secara signifikan mempengaruhi kinerja perawat (F = 77.219; p < 0. 001), dengan nilai R² sebesar 0. 828,Secara bersamaan, beban kerja dan motivasi kerja secara signifikan mempengaruhi kinerja perawat (F = 77.219; p < 0. 001), dengan nilai R² sebesar 0. 828,
IJBLEIJBLE Hasil menunjukkan bahwa etos kerja secara signifikan meningkatkan kinerja pegawai dengan mendorong profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawabHasil menunjukkan bahwa etos kerja secara signifikan meningkatkan kinerja pegawai dengan mendorong profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab
IJBLEIJBLE Kedua faktor tersebut secara bersamaan dapat menjelaskan variasi produktivitas dengan kemampuan prediktif moderat, namun niat keluar memiliki pengaruhKedua faktor tersebut secara bersamaan dapat menjelaskan variasi produktivitas dengan kemampuan prediktif moderat, namun niat keluar memiliki pengaruh
IJBLEIJBLE Selanjutnya, sistem keadilan pemilu Indonesia dilaksanakan melalui kerangka terintegrasi yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan KehormatanSelanjutnya, sistem keadilan pemilu Indonesia dilaksanakan melalui kerangka terintegrasi yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim telah lalai dan/atau tidak turut mempertimbangkan kepentinganBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim telah lalai dan/atau tidak turut mempertimbangkan kepentingan
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2021/Pn. Jap). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan,Sus/2021/Pn. Jap). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan,
UNIRAYAUNIRAYA Snt) menjadi judul kajian penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakimSnt) menjadi judul kajian penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim
Useful /
IJBLEIJBLE Sementara itu, Indonesia belum memiliki regulasi komprehensif tentang penghapusan catatan kriminal setelah hakim memberikan pengampunan, yang dapat menyebabkanSementara itu, Indonesia belum memiliki regulasi komprehensif tentang penghapusan catatan kriminal setelah hakim memberikan pengampunan, yang dapat menyebabkan
IJBLEIJBLE Oleh karena itu, diperlukan reformulasi undang‑undang yang lebih jelas, terukur, dan operasional agar regulasi hukuman mati dapat menjamin kepastianOleh karena itu, diperlukan reformulasi undang‑undang yang lebih jelas, terukur, dan operasional agar regulasi hukuman mati dapat menjamin kepastian
IJBLEIJBLE Rumah sakit memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin keselamatan pasien sepanjang rangkaian perawatan. Keselamatan pasien tidak hanya menjadi indikatorRumah sakit memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin keselamatan pasien sepanjang rangkaian perawatan. Keselamatan pasien tidak hanya menjadi indikator
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah jenis yang digunakan; ia melihat ketentuan‑ketentuan hukum yang relevan berdasarkan kejadian‑kejadianPenelitian hukum sosiologis atau empiris adalah jenis yang digunakan; ia melihat ketentuan‑ketentuan hukum yang relevan berdasarkan kejadian‑kejadian