UMNYARSIUMNYARSI
Journal of Public Administration and Management StudiesJournal of Public Administration and Management StudiesKonflik antara regional heads dan deputies di Indonesia adalah fenomena umum yang berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Artikel ini membahas penyebab utama konflik ini, termasuk perbedaan visi dan misi, pembagian kekuasaan yang tidak jelas, persaingan politik internal, intervensi partai politik, serta kepentingan pribadi dan ekonomi. Dampaknya meliputi stagnasi kebijakan, gangguan pelayanan publik, penurunan kepercayaan masyarakat, serta ketidakstabilan politik dan sosial. Untuk menyelesaikan konflik ini, solusi yang diusulkan meliputi perbaikan hukum dan regulasi, bimbingan dan mediasi, penegakan etika politik, penguatan peran wakil regional heads, serta pengawasan publik yang lebih ketat. Dengan pendekatan komprehensif, diharapkan konflik antara regional heads dan deputies dapat diminimalisir, sehingga pemerintahan daerah dapat berfungsi lebih efektif dan stabil.
Konflik antara kepala daerah dan wakilnya di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik untuk penyelesaiannya.Dengan memperjelas peraturan, meningkatkan pembinaan dan mediasi, menegakkan etika politik, serta memperkuat peran wakil kepala daerah, diharapkan konflik ini dapat diminimalisir.Pengawasan publik yang kuat juga menjadi kunci untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan efektif dan stabil, demi kepentingan seluruh masyarakat.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada studi kasus konflik antara kepala daerah dan wakilnya di berbagai daerah di Indonesia. Dengan menganalisis dinamika spesifik dan konteks sosial-politik di masing-masing daerah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan dampak konflik. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi strategi-strategi yang berhasil dalam mencegah atau menyelesaikan konflik, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung kerja sama antara kepala daerah dan wakilnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
| File size | 471.78 KB |
| Pages | 3 |
| DMCA | Report |
Related /
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Pendekatan tinjauan literatur naratif digunakan untuk menganalisis dan membandingkan temuan dari lima belas studi empiris terpilih yang menginvestigasiPendekatan tinjauan literatur naratif digunakan untuk menganalisis dan membandingkan temuan dari lima belas studi empiris terpilih yang menginvestigasi
IAIN SUIAIN SU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi amil dalam penghimpunan zakat untuk menemukan rekomendasi solusi pemecahannya. PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi amil dalam penghimpunan zakat untuk menemukan rekomendasi solusi pemecahannya. Penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Kesimpulannya, pengaturan yang ideal terhadap wakil kepala daerah akan memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, serta mampu membatasiKesimpulannya, pengaturan yang ideal terhadap wakil kepala daerah akan memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, serta mampu membatasi
YAZRIYAZRI Efektivitas otonomi terhambat oleh ketimpangan kapasitas kelembagaan, lemahnya regulasi pelaksana, serta intervensi pusat yang berlebihan, sehingga hasilEfektivitas otonomi terhambat oleh ketimpangan kapasitas kelembagaan, lemahnya regulasi pelaksana, serta intervensi pusat yang berlebihan, sehingga hasil
ARITEKINARITEKIN Meskipun demikian, kebijakan pemerintah terbukti mendorong inovasi dan mempercepat integrasi industri migas ke dalam ekonomi rendah karbon[1]. ArtikelMeskipun demikian, kebijakan pemerintah terbukti mendorong inovasi dan mempercepat integrasi industri migas ke dalam ekonomi rendah karbon[1]. Artikel
BALIDWIPABALIDWIPA Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengelola lingkungan di provinsi dan berhak membuat kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunanPemerintah Daerah memiliki kewenangan mengelola lingkungan di provinsi dan berhak membuat kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai mediator antara aksesibilitas laporan keuangan daerahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai mediator antara aksesibilitas laporan keuangan daerah
STIE AASSTIE AAS Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang memengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak,Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang memengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak,
Useful /
UNIBAUNIBA Penelitian ini menganalisis pengaruh variasi radius fitting ujung logam dan penambahan material grading seng oksida (ZnO) terhadap distribusi medan listrikPenelitian ini menganalisis pengaruh variasi radius fitting ujung logam dan penambahan material grading seng oksida (ZnO) terhadap distribusi medan listrik
STAISAMSTAISAM Tindakan unfollow dipahami sebagai respons terhadap ketidakseimbangan terutama ketika mereka merasa tidak memperoleh balasan yang setara. Hasil kajianTindakan unfollow dipahami sebagai respons terhadap ketidakseimbangan terutama ketika mereka merasa tidak memperoleh balasan yang setara. Hasil kajian
UMNYARSIUMNYARSI Faktor pendukung seperti kesadaran, akses informasi, forum terbuka, kepercayaan, dan akses tempat deliberasi memfasilitasi partisipasi, sedangkan faktorFaktor pendukung seperti kesadaran, akses informasi, forum terbuka, kepercayaan, dan akses tempat deliberasi memfasilitasi partisipasi, sedangkan faktor
STIE AASSTIE AAS Based on the results of the research and discussion that has been done on the contribution of advertisement tax to PAD of Sukoharjo, it can be concludedBased on the results of the research and discussion that has been done on the contribution of advertisement tax to PAD of Sukoharjo, it can be concluded