UINSAUINSA

Islamica: Jurnal Studi KeislamanIslamica: Jurnal Studi Keislaman

Penelitian ini memfokuskan pada identitas dan orientasi ideologis dua partai politik Islam, serta langkah-langkah mereka menuju moderasi ideologis dan strategi pemilihan khusus dalam lanskap politik dua negara yang berbeda. Metode penelitian ini bersifat bibliografis yang memanfaatkan sumber literatur dan tulisan tentang kelompok politik Islam di Indonesia dan Turki, khususnya PKS dan AKP, yang diperoleh dari buku dan artikel ilmiah terkemuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik PKS maupun AKP bersifat moderat dalam ideologi dan politik; PKS, khususnya di era pasca Orde Baru, mengalami transformasi melalui moderasi dan inklusi, mempertahankan identitas Islamisnya sambil membentuk koalisi dengan partai nasionalis untuk kelangsungan; sementara AKP menggabungkan Islam moderat dengan demokrasi konservatif, meskipun kepemimpinan Erdogan cenderung ke arah otoritarianisme.

PKS telah melakukan transformasi ideologis dan politik menuju kebijakan inklusif untuk meningkatkan daya tarik electoral.AKP menciptakan versi demokrasi konservatif yang memadukan nilai-nilai Islam moderat dengan sistem demokrasi baik.Kedua partai menunjukkan bahwa moderasi ideologis dapat menjadi strategi efektif bagi partai Islam dalam konteks demokratis.

Pertanyaan penelitian baru dapat difokuskan pada bagaimana proses moderasi ideologis di partai PKS mempengaruhi persepsi pemilih non-Muslim di Indonesia, apakah kebijakan inklusi meningkatkan basis pemilihannya, serta dampaknya terhadap kohesi partai. Selanjutnya, studi sekuensial dapat meneliti dinamika internal PKS dalam mengelola konflik ideologis antara puristin dan moderat, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi strategi koalisi politiknya. Terakhir, analisis kuantitatif dapat mengkaji pengaruh kebijakan AKP dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat ke dalam kebijakan publik dan bagaimana hal itu mempengaruhi persepsi rakyat terhadap legitimasi demokratis dan keadilan sosial.

  1. Religious and Cultural Embodiment in the Land of Osing: A Portrait of Hadrami Community in Banyuwangi,... islamica.uinsa.ac.id/index.php/islamica/article/view/1090Religious and Cultural Embodiment in the Land of Osing A Portrait of Hadrami Community in Banyuwangi islamica uinsa ac index php islamica article view 1090
  2. Moderating Anti-Feminism: Islamism and Women Candidates in the Prosperous Justice Party (PKS) - Rofhani... doi.org/10.1177/1868103421989076Moderating Anti Feminism Islamism and Women Candidates in the Prosperous Justice Party PKS Rofhani doi 10 1177 1868103421989076
  3. DOI Name 10.15408 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc syarif hidayatullah... doi.org/10.15408DOI Name 10 15408 Values name values index type timestamp data serv crossref desc syarif hidayatullah doi 10 15408
  4. Southeast Asian Affairs 2013 | ISEAS Publishing. southeast asian affairs iseas publishing daljit singh... bookshop.iseas.edu.sg/publication/1858Southeast Asian Affairs 2013 ISEAS Publishing southeast asian affairs iseas publishing daljit singh bookshop iseas edu sg publication 1858
  5. GERAKAN ISLAM POLITIK DAN PROYEK HISTORIS PENEGAKAN ISLAMISME DI INDONESIA | Adiwilaga | JWP (Jurnal... doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11373GERAKAN ISLAM POLITIK DAN PROYEK HISTORIS PENEGAKAN ISLAMISME DI INDONESIA Adiwilaga JWP Jurnal doi 10 24198 jwp v2i1 11373
Read online
File size448.04 KB
Pages27
DMCAReport

Related /

JURIS Efektivitas Pengelolaan Zakat Nasional Analisis Dampak Pendistribusian Zakat Terhadap Keadilan Sosial di Indonesia 2026More at 2026

SINESIASINESIA This study discusses the effectiveness of national zakat management in addressing social inequality and promoting equitable welfare distribution in Indonesia.This study discusses the effectiveness of national zakat management in addressing social inequality and promoting equitable welfare distribution in Indonesia.

JURIS Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Politik Ekologi 2026More at 2026

USUUSU Kritik utamanya berfokus pada potensi kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang masif, dan ketidakadilan sosial terhadap masyarakat marginal,Kritik utamanya berfokus pada potensi kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang masif, dan ketidakadilan sosial terhadap masyarakat marginal,

JURIS Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Liberal 2026More at 2026

UMDUMD Namun demikian, demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilihan umum di Indonesia saat ini bukanlah demokrasi dan pemilihan umum yang sangat cocok untukNamun demikian, demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilihan umum di Indonesia saat ini bukanlah demokrasi dan pemilihan umum yang sangat cocok untuk

JURIS Peran Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia 2026More at 2026

UNSURUNSUR Kinerja ini didukung oleh pertumbuhan aset perbankan syariah yang mencapai 9,88% pada 2024 dan pembiayaan yang tumbuh 9,92% secara tahunan (Year-on-Year/YoY).Kinerja ini didukung oleh pertumbuhan aset perbankan syariah yang mencapai 9,88% pada 2024 dan pembiayaan yang tumbuh 9,92% secara tahunan (Year-on-Year/YoY).

JURIS The Relevance of Saint Thomas Aquinas Thoughts in Education in the Era of Artificial Intelligence Balance Between Technology and Human Values 2025More at 2025

STAINUSANTARASTAINUSANTARA Meskipun AI meningkatkan pembelajaran personalisasi dan aksesibilitas (misalnya platform adaptif seperti Khan Academy), ia berisiko mendegradasi unsurMeskipun AI meningkatkan pembelajaran personalisasi dan aksesibilitas (misalnya platform adaptif seperti Khan Academy), ia berisiko mendegradasi unsur

JURIS Embracing Local Wisdom Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Artikel ini membangun argumen untuk integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menekankanArtikel ini membangun argumen untuk integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menekankan

JURIS Mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang Adil dan Efektif Urgensi Penataan Regulasi dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan substansial.meskipun terjadi perkembangan signifikan dalamPenataan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan substansial.meskipun terjadi perkembangan signifikan dalam

JURIS Hukum Responsif Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi 2023More at 2023

4141 Peradilan yang bebas; c. Pemisahan hukum dari politik; d. Pengadilan tidak dapat menjamin keadilan, tetapi dapat mengusahakannya. Hukum dipandang sebagaiPeradilan yang bebas; c. Pemisahan hukum dari politik; d. Pengadilan tidak dapat menjamin keadilan, tetapi dapat mengusahakannya. Hukum dipandang sebagai

Useful /

JURIS Faith in the Digital Age The Rise of Islamic Fundamentalism and the Plurality of Young Muslims Piety on Social Media 2026More at 2026

UINSAUINSA Penelitian kualitatif ini menggunakan studi literatur, yang operasionalisasinya dilakukan dengan memeriksa, mengidentifikasi, dan menemukan kesenjanganPenelitian kualitatif ini menggunakan studi literatur, yang operasionalisasinya dilakukan dengan memeriksa, mengidentifikasi, dan menemukan kesenjangan

JURIS The Production Of Religious Space Lived Space And The Sacred Economic Dialectic In The Sunan Ampel Pilgrimage Area Surabaya 2026More at 2026

UINSAUINSA Keagungan ruang tidak bersifat inheren melainkan dihasilkan secara sosial dan historis, sehingga tidak tetap. Kegiatan ekonomi terintegrasi dalam kerangkaKeagungan ruang tidak bersifat inheren melainkan dihasilkan secara sosial dan historis, sehingga tidak tetap. Kegiatan ekonomi terintegrasi dalam kerangka

JURIS Moderate Muslim In Indonesia 2026More at 2026

UINSAUINSA Pembahasan terbatas pada skop geografis yang terbatas; penelitian selanjutnya perlu melibatkan daerah lain di Indonesia untuk memperoleh perspektif yangPembahasan terbatas pada skop geografis yang terbatas; penelitian selanjutnya perlu melibatkan daerah lain di Indonesia untuk memperoleh perspektif yang

JURIS Konstruksi Hukum Pengawasan Internal terhadap Tindakan Koruptif Aparatur Sipil Negara APIP Studi Kasus Fee Proyek di Kementerian Pertanian 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi karena lemahnya independensi APIP, komitmen pimpinan instansi, serta budaya birokrasi yang permisif,Namun, terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi karena lemahnya independensi APIP, komitmen pimpinan instansi, serta budaya birokrasi yang permisif,

ads-block-test