Publisher

UNSUNS

Journal YustisiaYustisia Abstract

Aset digital berkembang dengan cepat di Indonesia, yang menyebabkan banyak masalah hukum dan institusional, terutama dalam penyelesaian sengketa terkait kripto, aset tokenisasi, dan alat berbasis blockchain. Meskipun ada pengakuan regulasi, masih ada kesenjangan kritis antara kerangka hukum dan remediasi yang efektif untuk korban, yang menunjukkan urgensi reformasi penegakan hukum. Artikel ini memeriksa masalah hukum utama, termasuk fragmentasi regulasi, ambigu dalam klasifikasi aset, hambatan penegakan lintas batas, keterbatasan dalam kapasitas forensik digital, dan koordinasi antarlembaga yang lemah. Menggunakan pendekatan pemerintahan polisentrik yang normatif-doktrinal, studi ini menilai bagaimana jalur penegakan administratif, sipil, dan pidana berinteraksi dan di mana mereka gagal. Temuan mengungkapkan bahwa inefisiensi penegakan terjadi di seluruh rantai sengketa, yang menyebabkan pemulihan korban yang tidak memadai, ketidakpastian hukum, dan penurunan kepercayaan pasar. Studi ini mengusulkan kerangka reformasi berurutan, termasuk pengesahan undang-undang aset digital yang terintegrasi dengan klasifikasi fungsional, penguatan wewenang regulasi dengan kekuatan pelestarian aset, reformasi hukum kepailitan untuk mengakui properti digital, menetapkan protokol forensik dan bukti standar, serta meningkatkan mekanisme kerja sama lintas batas.

Conclusion

Tantangan utama dalam penegakan hukum aset digital di Indonesia adalah kesenjangan antara teknologi yang berkembang dengan cepat dan kerangka hukum yang belum memadai.Studi ini mengidentifikasi enam tantangan yang saling terkait.klasifikasi hukum yang terfragmentasi, kesenjangan bukti dan teknis, kegagalan koordinasi antarlembaga, batas operasional lintas batas, ketidakcukupan remediasi, dan dinamika ekonomi-politik serta insentif regulasi.Reformasi yang diusulkan mencakup klasifikasi aset yang fungsional, arsitektur remediasi yang terdiri dari redres administratif, adaptasi kepailitan, dan alat pemulihan sipil, serta kerangka pemerintahan operasional yang didasarkan pada koordinasi antarlembaga, kapasitas forensik terakreditasi, dan kerja sama internasional yang dipercepat.Jika Indonesia menggabungkan fondasi hukum yang jelas dengan kekuatan prosedural yang sesuai, kapasitas teknis yang dapat dipercaya, dan mekanisme kerja sama internasional yang dinegosiasikan sebelumnya, penegakan dapat menjadi barang publik yang terlihat - melindungi konsumen, memulihkan kepercayaan pasar, dan mendukung pengembangan teknologi yang sah.

Future Research

Untuk mengatasi tantangan penegakan hukum aset digital di Indonesia, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, perlu ada klasifikasi aset yang fungsional untuk memastikan bahwa kewajiban hukum, kekuatan remediasi, dan tanggung jawab pengawasan selaras dengan aktivitas ekonomi. Ini dapat dicapai melalui undang-undang aset digital yang terintegrasi atau amandemen yang terkoordinasi terhadap POJK, BI, hukum AML, dan hukum pasar modal. Kedua, arsitektur remediasi yang komprehensif harus dikembangkan, termasuk redres administratif, adaptasi kepailitan, dan alat pemulihan sipil. Ketiga, kerangka pemerintahan operasional yang efektif harus diterapkan, yang didasarkan pada koordinasi antarlembaga, kapasitas forensik terakreditasi, dan kerja sama internasional yang dipercepat. Dengan menggabungkan fondasi hukum yang jelas, kekuatan prosedural yang sesuai, kapasitas teknis yang dapat dipercaya, dan mekanisme kerja sama internasional yang dinegosiasikan sebelumnya, Indonesia dapat meningkatkan penegakan hukum aset digital, melindungi konsumen, memulihkan kepercayaan pasar, dan mendukung pengembangan teknologi yang sah.

References

1. Legal Protection for Crypto Asset Investors in Indonesia Within an Incomprehensive Regulatory Framework... greenationpublisher.org/JGSP/article/view/433Legal Protection for Crypto Asset Investors in Indonesia Within an Incomprehensive Regulatory Framework greenationpublisher JGSP article view 433
2. Reform of Law Enforcement to Strengthen the Legal System in Eradicating Money Laundering Through Cryptocurrency... ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/2332Reform of Law Enforcement to Strengthen the Legal System in Eradicating Money Laundering Through Cryptocurrency ijsr internationaljournallabs index php ijsr article view 2332
3. Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems - American Economic Association.... doi.org/10.1257/aer.100.3.641Beyond Markets and States Polycentric Governance of Complex Economic Systems American Economic Association doi 10 1257 aer 100 3 641
4. Study of Crypto Currency in Indonesia | Erwanto | JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan). study crypto... ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/6870Study of Crypto Currency in Indonesia Erwanto JISIP Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan study crypto ejournal mandalanursa index php JISIP article view 6870

Metadata

File size	735.82 KB
Pages	20
DMCA	Report