Publisher

E SIBERE SIBER

Journal Siber International Journal of Sport EducationSiber International Journal of Sport Education Abstract

Penelitian ini memeriksa fenomena kolonialisme regulatori dalam tata kelola olahraga global dan implikasi hukumnya bagi atlet dari negara berkembang. Melalui analisis sosio-hukum dan kerangka teoretis postkolonial, studi ini mengkaji pembentukan organisasi olahraga internasional, nilai-nilai euro‑sentrik yang tertanam dalam standar kompetisi, serta ketidaksetaraan struktural yang dipertahankan melalui sistem regulasi saat ini. Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan signifikan dalam kebijakan kualifikasi, peraturan anti-doping, persyaratan infrastruktur, dan aturan transfer atlet yang merugikan negara berkembang. Atlet dari wilayah ini juga menghadapi hambatan prosedural dan finansial yang substansial untuk mengakses keadilan dalam sengketa olahraga internasional. Studi ini mengidentifikasi manifestasi kolonialisme regulatori di kompetisi modern, termasuk distribusi sumber daya tidak adil, perjanjian komersial eksploitatif, dan representasi yang tidak memadai dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan dengan mengusulkan reformasi hukum yang berpusat pada representasi yang adil, redistribusi sumber daya, pengakuan keberagaman budaya, dan mekanisme akses keadilan yang diperkuat untuk mendekolonisasi tata kelola olahraga global dan memajukan kesetaraan struktural.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolonialisme regulatori di kompetisi olahraga global menimbulkan ketimpangan struktural, standar euro‑sentrik, dan ketidakadilan sistemik yang secara sistematis merugikan atlet negara berkembang.Kebijakan netral tampak dapat menegaskan kembali hierarki kolonial karena ketidakseimbangan sumber daya dan keunggulan historis tidak ditangani.Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kesetaraan substansial yang mengakui dan menanggapi ketidaksetaraan struktural, serta reformasi regulasi berfokus pada distribusi sumber daya, partisipasi lintas benua, dan akses keadilan yang terdesentralisasi.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada bagaimana mekanisme penyelarasan kebijakan kualifikasi multikultural dapat diimplementasikan melalui model pembagian kuota berbasis kebutuhan, serta menilai efektivitas alokasi dana progresif yang menyesuaikan tingkat dukungan dengan kapasitas regulasi regulasi atlet di negara berkembang. Selain itu, studi empiris mengenai dampak peraturan anti-doping berbasis teknologi pada atlet kurang beruntung dapat mengungkap celah dalam penegakan kebijakan, dan evaluasi komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan penyelesaian sengketa terdesentralisasi dapat membantu merancang sistem arbitrase yang lebih adil bagi penyandang kebutuhan finansial terbatas.

Metadata

File size	232.55 KB
Pages	8
DMCA	Report