UNISMUHUNISMUH
Otoritas : Jurnal Ilmu PemerintahanOtoritas : Jurnal Ilmu PemerintahanPenelitian ini memeriksa kesenjangan implementasi kebijakan antara rancangan nasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan implementasinya di tingkat regional dan desa, khususnya di Provinsi Riau. Menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci. Analisis menerapkan kerangka analisis kesenjangan di lima dimensi: konten dan konteks kebijakan, kapasitas institusional, partisipasi pemangku kepentingan, peran dan kepentingan pemangku kepentingan, serta kolaborasi dan tata kelola digital. Temuan mengungkapkan kesenjangan signifikan antara pendirian yang cepat secara hukum dan kesiapan operasional yang terbatas. Meskipun 1.866 unit KDMP telah didirikan secara resmi di Riau, hanya sebagian kecil yang beroperasi dalam hal aktivasi bisnis, akses pembiayaan, dan kemitraan. Penelitian ini berkontribusi dengan mengembangkan kerangka tata kelola multilevel untuk menjelaskan bagaimana rancangan kebijakan nasional, kapasitas institusional lokal, dan kolaborasi multi-aktor membentuk hasil kebijakan. Penguatan kapasitas institusional, sinkronisasi regulasi, dan jaringan kolaboratif sangat penting untuk memastikan efektivitas KDMP sebagai penggerak pembangunan ekonomi inklusif pedesaan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi kebijakan dalam program KDMP bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi antara rancangan kebijakan nasional, kapasitas institusional lokal, dan dinamika kolaborasi antara aktor dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.Meskipun percepatan pembentukan koperasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 telah berhasil meningkatkan jumlah koperasi yang dibentuk secara sah, prestasi ini belum sepenuhnya diikuti oleh kinerja operasional koperasi di tingkat desa.Kesenjangan ini dapat dilihat dari jumlah koperasi yang terbatas yang mampu mengaktifkan unit bisnis, memperoleh akses pembiayaan, dan mendirikan kemitraan ekonomi dengan institusi lain.Temuan ini menyarankan bahwa percepatan kebijakan top-down perlu seimbang dengan penguatan kapasitas institusional dan mendukung regulasi operasional di tingkat regional.
Berdasarkan temuan dan analisis, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk memperbaiki kesenjangan implementasi kebijakan KDMP. Pertama, perlu ada penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat koperasi desa. Pelatihan dan pendampingan yang komprehensif dapat meningkatkan kemampuan pengelola koperasi dalam mengelola bisnis dan keuangan secara efektif. Kedua, sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Perlu ada harmonisasi peraturan yang jelas dan konsisten untuk memastikan koperasi desa dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, pengembangan jaringan kolaborasi multi-pemangku kepentingan dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan koperasi desa. Kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi nirlaba dapat memperluas akses ke modal dan investasi, serta memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi koperasi desa.
- Public Participation Methods: A Framework for Evaluation - Gene Rowe, Lynn J. Frewer, 2000. public methods... doi.org/10.1177/016224390002500101Public Participation Methods A Framework for Evaluation Gene Rowe Lynn J Frewer 2000 public methods doi 10 1177 016224390002500101
- Prospects for Massive Development of Koperasi Desa Merah Putih to Accelerate the Achievement of SDGs... doi.org/10.62383/kajian.v2i3.578Prospects for Massive Development of Koperasi Desa Merah Putih to Accelerate the Achievement of SDGs doi 10 62383 kajian v2i3 578
- LEGAL CERTAINTY OF FINANCING OF MERAH PUTIH VILLAGE COOPERATIVES: INSTITUTIONAL ANALYSIS BETWEEN THE... e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo/article/view/1145LEGAL CERTAINTY OF FINANCING OF MERAH PUTIH VILLAGE COOPERATIVES INSTITUTIONAL ANALYSIS BETWEEN THE e jurnal jurnalcenter index php micjo article view 1145
| File size | 742.29 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Namun, fragmentasi tata kelola masih terjadi karena hubungan antar-pemerintah yang tidak seimbang, sentrisitas sektoral, dan sinkronisasi institusionalNamun, fragmentasi tata kelola masih terjadi karena hubungan antar-pemerintah yang tidak seimbang, sentrisitas sektoral, dan sinkronisasi institusional
UNWAHAUNWAHA Program ini menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan berbasis komunitas berkontribusi strategis terhadap penguatan ekosistem literasi perguruan tinggi danProgram ini menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan berbasis komunitas berkontribusi strategis terhadap penguatan ekosistem literasi perguruan tinggi dan
UMSUMS Implikasinya, collaborative journalism berkontribusi pada penguatan jurnalisme lokal Muhammadiyah melalui peningkatan kualitas konten, perluasan jangkauanImplikasinya, collaborative journalism berkontribusi pada penguatan jurnalisme lokal Muhammadiyah melalui peningkatan kualitas konten, perluasan jangkauan
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Studi kasus dilakukan melalui analisis kebijakan dan observasi lapangan di dua sekolah dasar di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwaStudi kasus dilakukan melalui analisis kebijakan dan observasi lapangan di dua sekolah dasar di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa
UNESAUNESA Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan fasilitas inklusif, konsistensi prosedur, transparansi informasi, serta penguatan profesionalismePenelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan fasilitas inklusif, konsistensi prosedur, transparansi informasi, serta penguatan profesionalisme
ITSCIENCEITSCIENCE Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan pengukuran cognitive flexibility melalui instrumen baku dan penilaian akurasiDesain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan pengukuran cognitive flexibility melalui instrumen baku dan penilaian akurasi
UMSUMS Pendekatan ini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, guna memastikan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan normal yangPendekatan ini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, guna memastikan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan normal yang
PUBMEDIAPUBMEDIA Fokus utamanya adalah mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada, terutama terkait tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Dengan menggunakanFokus utamanya adalah mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada, terutama terkait tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Dengan menggunakan
Useful /
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak terorisme terhadap ruang politik dan kebijakan di tiga negara: Irak, Suriah, dan Afghanistan. Metodologi studiPenelitian ini bertujuan mengkaji dampak terorisme terhadap ruang politik dan kebijakan di tiga negara: Irak, Suriah, dan Afghanistan. Metodologi studi
UNIKAMAUNIKAMA Secara parsial, hanya inflasi yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IHSG, sedangkan suku bunga dan nilai tukar tidak berpengaruh secara individual.Secara parsial, hanya inflasi yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IHSG, sedangkan suku bunga dan nilai tukar tidak berpengaruh secara individual.
PUBMEDIAPUBMEDIA APIP, sebagai instrumen utama pengawasan, masih menghadapi tantangan dalam hal independensi, kompetensi, dan dukungan struktural yang memadai. Kasus diAPIP, sebagai instrumen utama pengawasan, masih menghadapi tantangan dalam hal independensi, kompetensi, dan dukungan struktural yang memadai. Kasus di
PUBMEDIAPUBMEDIA Nilai-nilai moral dari kearifan lokal, baik yang bersifat universal maupun lokal, wajib dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengembangan hukum agarNilai-nilai moral dari kearifan lokal, baik yang bersifat universal maupun lokal, wajib dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengembangan hukum agar