UNISMUHUNISMUH
Otoritas : Jurnal Ilmu PemerintahanOtoritas : Jurnal Ilmu PemerintahanPenelitian ini memeriksa kesenjangan implementasi kebijakan antara rancangan nasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan implementasinya di tingkat regional dan desa, khususnya di Provinsi Riau. Menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci. Analisis menerapkan kerangka analisis kesenjangan di lima dimensi: konten dan konteks kebijakan, kapasitas institusional, partisipasi pemangku kepentingan, peran dan kepentingan pemangku kepentingan, serta kolaborasi dan tata kelola digital. Temuan mengungkapkan kesenjangan signifikan antara pendirian yang cepat secara hukum dan kesiapan operasional yang terbatas. Meskipun 1.866 unit KDMP telah didirikan secara resmi di Riau, hanya sebagian kecil yang beroperasi dalam hal aktivasi bisnis, akses pembiayaan, dan kemitraan. Penelitian ini berkontribusi dengan mengembangkan kerangka tata kelola multilevel untuk menjelaskan bagaimana rancangan kebijakan nasional, kapasitas institusional lokal, dan kolaborasi multi-aktor membentuk hasil kebijakan. Penguatan kapasitas institusional, sinkronisasi regulasi, dan jaringan kolaboratif sangat penting untuk memastikan efektivitas KDMP sebagai penggerak pembangunan ekonomi inklusif pedesaan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi kebijakan dalam program KDMP bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi antara rancangan kebijakan nasional, kapasitas institusional lokal, dan dinamika kolaborasi antara aktor dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.Meskipun percepatan pembentukan koperasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 telah berhasil meningkatkan jumlah koperasi yang dibentuk secara sah, prestasi ini belum sepenuhnya diikuti oleh kinerja operasional koperasi di tingkat desa.Kesenjangan ini dapat dilihat dari jumlah koperasi yang terbatas yang mampu mengaktifkan unit bisnis, memperoleh akses pembiayaan, dan mendirikan kemitraan ekonomi dengan institusi lain.Temuan ini menyarankan bahwa percepatan kebijakan top-down perlu seimbang dengan penguatan kapasitas institusional dan mendukung regulasi operasional di tingkat regional.
Berdasarkan temuan dan analisis, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk memperbaiki kesenjangan implementasi kebijakan KDMP. Pertama, perlu ada penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat koperasi desa. Pelatihan dan pendampingan yang komprehensif dapat meningkatkan kemampuan pengelola koperasi dalam mengelola bisnis dan keuangan secara efektif. Kedua, sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Perlu ada harmonisasi peraturan yang jelas dan konsisten untuk memastikan koperasi desa dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, pengembangan jaringan kolaborasi multi-pemangku kepentingan dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan koperasi desa. Kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi nirlaba dapat memperluas akses ke modal dan investasi, serta memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi koperasi desa.
- Public Participation Methods: A Framework for Evaluation - Gene Rowe, Lynn J. Frewer, 2000. public methods... doi.org/10.1177/016224390002500101Public Participation Methods A Framework for Evaluation Gene Rowe Lynn J Frewer 2000 public methods doi 10 1177 016224390002500101
- Prospects for Massive Development of Koperasi Desa Merah Putih to Accelerate the Achievement of SDGs... doi.org/10.62383/kajian.v2i3.578Prospects for Massive Development of Koperasi Desa Merah Putih to Accelerate the Achievement of SDGs doi 10 62383 kajian v2i3 578
- LEGAL CERTAINTY OF FINANCING OF MERAH PUTIH VILLAGE COOPERATIVES: INSTITUTIONAL ANALYSIS BETWEEN THE... e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo/article/view/1145LEGAL CERTAINTY OF FINANCING OF MERAH PUTIH VILLAGE COOPERATIVES INSTITUTIONAL ANALYSIS BETWEEN THE e jurnal jurnalcenter index php micjo article view 1145
| File size | 742.29 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNWAHAUNWAHA Dengan demikian, program ini memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern, akuntabel, dan berdaya saing. ProgramDengan demikian, program ini memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern, akuntabel, dan berdaya saing. Program
UMSUMS Artikel ini mengkaji pengembangan Tunasmalang.id sebagai portal berita lokal yang bertujuan memperkuat ekosistem komunikasi publik Muhammadiyah di KotaArtikel ini mengkaji pengembangan Tunasmalang.id sebagai portal berita lokal yang bertujuan memperkuat ekosistem komunikasi publik Muhammadiyah di Kota
UNESAUNESA Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan fasilitas inklusif, konsistensi prosedur, transparansi informasi, serta penguatan profesionalismePenelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan fasilitas inklusif, konsistensi prosedur, transparansi informasi, serta penguatan profesionalisme
UMSUMS Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran guru mengenai etika konsumen AI serta pemanfaatannya yang amanKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran guru mengenai etika konsumen AI serta pemanfaatannya yang aman
UMSUMS Penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kualitas persalinan normal menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. DalamPenurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kualitas persalinan normal menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam
UMSUMS Ketiga, penerapan PBL dalam program pengenalan perusahaan berkontribusi pada pengembangan kompetensi awal Management Trainee yang relevan dengan tuntutanKetiga, penerapan PBL dalam program pengenalan perusahaan berkontribusi pada pengembangan kompetensi awal Management Trainee yang relevan dengan tuntutan
UNIKAMAUNIKAMA Pemanfaatan insentif pajak oleh startup teknologi di Makassar masih terbatas akibat kompleksitas birokrasi, minimnya sosialisasi, serta desain insentifPemanfaatan insentif pajak oleh startup teknologi di Makassar masih terbatas akibat kompleksitas birokrasi, minimnya sosialisasi, serta desain insentif
PUBMEDIAPUBMEDIA Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih sangat tidak memadai. Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUTemuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih sangat tidak memadai. Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU
Useful /
UNIKAMAUNIKAMA Untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan informasi keuangan, perancangan sistem yang diusulkan mencakup pembuatan diagram aliran data (DFD), diagramUntuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan informasi keuangan, perancangan sistem yang diusulkan mencakup pembuatan diagram aliran data (DFD), diagram
UNIKAMAUNIKAMA Dengan demikian, distribusi laba bank syariah lebih sejalan dengan prinsip keadilan sosial, sementara bank konvensional lebih fokus pada profitabilitasDengan demikian, distribusi laba bank syariah lebih sejalan dengan prinsip keadilan sosial, sementara bank konvensional lebih fokus pada profitabilitas
UNIKAMAUNIKAMA Dampaknya adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan, sebagaimana dibuktikan oleh ketidaksesuaian signifikan (72,92%) antara catatan keuangannyaDampaknya adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan, sebagaimana dibuktikan oleh ketidaksesuaian signifikan (72,92%) antara catatan keuangannya
PUBMEDIAPUBMEDIA Artikel ini membangun argumen untuk integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menekankanArtikel ini membangun argumen untuk integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menekankan