SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawKonstruksi yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan wujud komitmen dan tanggungjawab negara dalam menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hal ini tercermin dalam tata kelola kompetisi sepak bola profesional yang penting bagi Indonesia, terutama terkait tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam kompetisi sepak bola profesional, hukum nasional memiliki peranan strategis yaitu terkait penyediaan infrastruktur, perizinan dan hal-hal administratif lain yang diatur oleh hukum Indonesia serta berhubungan dengan kompetisi sepak bola profesional. Momentum penetapan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional menegaskan komitmen kuat negara dalam membangun tata kelola sepak bola nasional yang memiliki titik singgung dan irisan kuat dengan sistem hukum dalam pendekatan hukum olahraga (sports law). Dengan demikian hukum nasional dan hukum transnasional (FIFA) harus saling harmonisasi dan saling melengkapi untuk mencapai kemajuan kesejahteraan umum melalui sepak bola.
Pertemuan antara sistem hukum nasional Indonesia dan sistem hukum FIFA dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional mengakibatkan sinergi yang mendukung baik kepastian hukum maupun penyediaan infrastruktur.Kedaulatan negara tetap dijaga melalui regulasi perizinan, pengelolaan klub, dan perpajakan, sementara kepatuhan terhadap aturan FIFA memfasilitasi standar global.Harmonisasi kedua sistem hukum menumbuhkan kesejahteraan umum dan menjaga integritas kompetisi sepak bola nasional.
Penelitian selanjutnya dapat menggali bagaimana mekanisme harmonisasi regulasi nasional dan FIFA mempengaruhi inovasi strategi bisnis klub profesional di Indonesia. Peneliti juga dapat mengkaji dampak kebijakan visa dan kebijakan ketenagakerjaan bagi pemain asing terhadap stabilitas finansial dan kinerja klub‑sepakbola. Selain itu, penelitian investasi publik‑swasta dalam pembangunan infrastruktur stadion dapat dievaluasi untuk menilai kontribusinya terhadap peningkatan kualitas kompetisi serta ketaatan terhadap perizinan.“.
| File size | 341.93 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPRUMPR Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang dipicu oleh faktor sosiologis,Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang dipicu oleh faktor sosiologis,
UNESAUNESA Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada pendidik dan peserta didik untuk mengadaptasikan proses belajar mengajar dengan kebutuhan dan karakteristikKurikulum ini memberikan keleluasaan kepada pendidik dan peserta didik untuk mengadaptasikan proses belajar mengajar dengan kebutuhan dan karakteristik
ABULYATAMAABULYATAMA Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara institusi formal (sekolah), keluarga, dan lembaga adat dalam memperkuat ekosistem pendidikanPenelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara institusi formal (sekolah), keluarga, dan lembaga adat dalam memperkuat ekosistem pendidikan
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama, Masyarakat juga merupakan kunciMasyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama, Masyarakat juga merupakan kunci
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, dengan sumber data primer yaitu menggunakan metode wawancaraMetode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, dengan sumber data primer yaitu menggunakan metode wawancara
UNARSUNARS Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadapBatik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap
UNARSUNARS Pengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalianPengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian
UNARSUNARS Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anakJadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anak
Useful /
ABULYATAMAABULYATAMA Pengembangan materi pembelajaran selalu mengarah pada peningkatan aspek kognitif dan aspek afektif. Sementara aspek psikomotorik yang berisi keterampilanPengembangan materi pembelajaran selalu mengarah pada peningkatan aspek kognitif dan aspek afektif. Sementara aspek psikomotorik yang berisi keterampilan
ABULYATAMAABULYATAMA Video pembelajaran ini tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan budaya lokal dan menanamkan kebanggaanVideo pembelajaran ini tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan budaya lokal dan menanamkan kebanggaan
SAINSSAINS Hak Menguasai Negara (HMN) adalah hak konstitusional yang diberikan kepada negara dalam menguasai sumber daya agraria. HMN tersebut tercantum dalam PasalHak Menguasai Negara (HMN) adalah hak konstitusional yang diberikan kepada negara dalam menguasai sumber daya agraria. HMN tersebut tercantum dalam Pasal
SAINSSAINS Kesimpulannya, praktik prostitusi, termasuk yang terselubung dalam bentuk kawin kontrak, secara etika dan hukum di Indonesia dianggap sebagai kejahatanKesimpulannya, praktik prostitusi, termasuk yang terselubung dalam bentuk kawin kontrak, secara etika dan hukum di Indonesia dianggap sebagai kejahatan