Publisher

UNISMUHUNISMUH

Journal Otoritas : Jurnal Ilmu PemerintahanOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Abstract

Gelombang demonstrasi jalan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menyoroti ketegangan antara negara dan masyarakat sipil, terutama ketika lembaga perwakilan dianggap tidak lagi mampu melaksanakan dialog deliberatif dengan warga. Penelitian ini bertujuan menganalisis demonstrasi jalan sebagai praktik politik masyarakat sipil yang merespons melemahnya kepercayaan terhadap saluran demokratis formal. Fokus studi ini jatuh pada rangkaian protes yang menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25–31 Agustus 2025, menggunakan pendekatan fenomenologis untuk menganalisis makna simbolik dan moral yang muncul dari demonstrasi tersebut. Data dikumpulkan melalui analisis laporan media, laporan organisasi masyarakat sipil, dokumen resmi negara, dan konten media sosial, kemudian dianalisis menurut model Miles & Huberman melalui reduksi data, presentasi, dan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa ketika komunikasi antara negara dan warga terganggu dan kepercayaan publik melemah, politik jalan muncul sebagai ruang artikulasi kritik dan tuntutan etis. Eskalasi kekerasan, narasi yang berbeda tentang korban, dan ketidakpuasan publik yang tinggi terhadap penanganan demonstrasi menyoroti ketegangan antara legitimasi elektoral dan legitimasi moral. Penelitian ini menyarankan bahwa legitimasi demokratis bersifat dinamis dan terus dinegosiasikan melalui interaksi antara negara dan masyarakat sipil, serta partisipasi non-elektoral di ruang publik.

Conclusion

Demonstrasi jalan pada 25‑31 Agustus 2025 berperan sebagai mekanisme korektif legitimasi negara melalui tiga jalur.artikulasi resistensi moral terhadap distorsi kekuasaan, pembentukan ruang publik counter‑sphere di jalan dan ranah digital yang memulihkan fungsi deliberatif saat saluran formal terkendala, dan munculnya politik duka yang mengubah kehilangan individu menjadi tuntutan etis untuk keadilan dan akuntabilitas.Protes ini menunjukkan bahwa legitimasi politik ditentukan tidak hanya oleh prosedur elektoral, tetapi juga oleh kemampuan negara menjalin komunikasi moral yang berkelanjutan dengan warganya.Oleh karena itu, memperkuat demokrasi memerlukan perlindungan ruang sipil, penegakan kebebasan ekspresi, dan dialog publik transparan antara masyarakat dan lembaga negara.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat meneliti bagaimana partisipasi publik melalui media sosial memfasilitasi pembentukan ruang debat deliberatif yang efektif di negara demokrasi berkembang, mengeksplorasi faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas peran media digital dalam memperkuat komunikasi dan akuntabilitas lembaga negara, serta menilai dampak jangka panjang demonstrasi jalan terhadap reformasi kebijakan publik dan legitimasi institusi, terutama dalam konteks perubahan regulasi yang mengencangkan ruang sipil.

References

1. The science of contemporary street protest: New efforts in the United States | Science Advances. science... doi.org/10.1126/sciadv.aaw5461The science of contemporary street protest New efforts in the United States Science Advances science doi 10 1126 sciadv aaw5461
2. The Politics of Grief and Mourning: Calls to Action and Processing Emotions - Lisa Leitz, 2025. politics... journals.sagepub.com/doi/10.1177/00027642251334072The Politics of Grief and Mourning Calls to Action and Processing Emotions Lisa Leitz 2025 politics journals sagepub doi 10 1177 00027642251334072
3. Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory and Research | Annual Reviews. emotions social... doi.org/10.1146/annurev-soc-081309-150015Emotions and Social Movements Twenty Years of Theory and Research Annual Reviews emotions social doi 10 1146 annurev soc 081309 150015

Metadata

File size	781.61 KB
Pages	20
DMCA	Report