Publisher

UNIKAMAUNIKAMA

Journal Jurnal Riset Mahasiswa AkuntansiJurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Abstract

Penelitian ini bertujuan menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024 melalui pendekatan rasio keuangan. Kinerja fiskal daerah penting dianalisis untuk menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara akuntabel dan efisien. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Kota Yogyakarta yang telah diaudit BPK. Analisis rasio mencakup Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Pertumbuhan PAD dan Pendapatan, serta Rasio Keserasian Belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian meningkat secara moderat dari 22,61% (2020) menjadi 24,65% (2024), mengindikasikan ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi. Rasio Efektivitas PAD consistently berada di atas 100% dengan rata-rata 103,74% yang menunjukkan target PAD realistis dan tercapai. Rasio Efisiensi Belanja rata-rata 98,32% menandakan pengendalian belanja cukup efisien sesuai prinsip value for money. Pertumbuhan PAD dan total pendapatan tetap positif dengan rata-rata 7,93% dan 5,41% meski sempat melandai pada 2024 akibat dinamika pemulihan pasca pandemi. Rasio Keserasian menunjukkan dominasi belanja operasi terhadap belanja modal (rata-rata 231,4%) yang mengindikasikan ruang fiskal investasi publik masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan kinerja fiskal Pemerintah Kota Yogyakarta stabil dan efektif dari sisi pendapatan, namun dibutuhkan penguatan porsi belanja modal dan strategi penggalian sumber PAD agar kemandirian fiskal meningkat di masa mendatang.

Conclusion

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2020–2024 menunjukkan stabilitas dan efektivitas PAD serta efisiensi belanja yang terkendali, didukung pertumbuhan pendapatan daerah yang positif.Namun, kemandirian fiskal masih rendah akibat tingginya ketergantungan pada transfer pusat dan dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal, membatasi ruang investasi publik.Dengan demikian, diperlukan strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan alokasi belanja modal untuk mendorong kemandirian fiskal serta mendukung pembangunan daerah jangka panjang.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor penentu kemandirian fiskal daerah. Mengingat tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat yang teridentifikasi dalam studi ini, penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana inovasi dalam kebijakan pajak daerah, efektivitas retribusi, serta strategi diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) non-tradisional dapat secara signifikan meningkatkan kapasitas fiskal lokal. Misalnya, pertanyaan penelitian yang menarik adalah, Bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata untuk menciptakan sumber PAD baru yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat? Selain itu, studi ini menyoroti dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu menginvestigasi dampak jangka panjang dari struktur alokasi belanja APBD ini terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas infrastruktur publik. Pertanyaan krusial adalah, Apa model alokasi belanja yang optimal untuk kota berbasis jasa seperti Yogyakarta agar dapat menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan investasi jangka panjang yang mendukung pembangunan berkelanjutan? Terakhir, hasil penelitian ini juga menyiratkan bahwa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak selalu sejalan dengan kemandirian fiskal dan fokus belanja pembangunan. Dengan demikian, riset masa depan bisa mengeksplorasi lebih jauh korelasi antara kepatuhan standar akuntansi pemerintah dan indikator kinerja fiskal yang lebih mendalam. Pertanyaan yang relevan adalah, Sejauh mana opini audit WTP benar-benar merefleksikan kualitas tata kelola keuangan daerah yang produktif dan berorientasi pembangunan, melampaui sekadar kepatuhan administrasi?.

Metadata

File size	423 KB
Pages	5
DMCA	Report